Ratusan Honorer Terancam Dirumahkan! DPP Gempa Indonesia Desak Pemda Gowa Segera Buka Mata
- Ridwan Umar
- 1 Jul
- 2 menit membaca
Ratusan Honorer Terancam Dirumahkan! DPP Gempa Indonesia Desak Pemda Gowa Segera Buka Mata
Kabupaten Gowa – Isu hangat kembali mencuat di Kabupaten Gowa terkait nasib ratusan tenaga honorer yang hingga kini belum juga terdata secara resmi. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah honorer berpotensi besar akan dirumahkan, memicu kegelisahan dan ketidakpastian di kalangan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi.
Di tengah kondisi tersebut, Dewan Pimpinan Pusat LSM Gempa Indonesia angkat suara. Melalui pernyataan resminya, organisasi tersebut mendesak Bupati dan Wakil Bupati Gowa agar segera menerima permohonan audiens yang telah diajukan. Audiens tersebut dinilai penting sebagai forum klarifikasi, sekaligus memperjuangkan keadilan bagi para honorer yang tidak masuk dalam data base resmi.
Wakil Ketua Umum DPP Gempa Indonesia, Ari Paletteri menegaskan bahwa sikap diam Pemda Gowa adalah bentuk ketidakpedulian terhadap nasib para honorer yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun.
"Jangan sampai pengabdian mereka dibalas dengan pemecatan sepihak. Pemerintah harus hadir dan mendengar keluhan mereka," ujarnya.
Ari juga menduga adanya ketidakterbukaan dalam proses pendataan honorer yang berpotensi dimanipulasi oleh oknum tertentu. Hal ini, menurutnya, harus segera dibuka secara transparan demi menyelamatkan nasib sekitar 500 lebih tenaga honorer di berbagai instansi.
Salah satu Guru Honorer berkeluh kesah, mau diapakan kita kasihan, sebelumnya data saya terdaftar di BKN dan bersyarat ikut seleksi tapi tiba-tiba dinyatakan tidak terdaftar, bukan cuma saya banyak teman honorer juga bernasib seperti saya, saya hanya meminta keberpihakan pemerintah dan jangan sepelehkan dan terima kasih sebelumnya untuk DPP Gempa Indonesia yang tak berhenti menyuarakan Nasib para honorer yang ada di kabupaten Gowa.
LSM Gempa Indonesia berkomitmen akan terus mengawal isu ini hingga mendapat titik terang. Mereka juga membuka kemungkinan akan membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi, jika Pemerintah Daerah terus menutup telinga terhadap jeritan para honorer.
Dengan ketidakjelasan status dan ancaman pemutusan kerja, para honorer Kabupaten Gowa kini hanya bisa berharap pada komitmen keadilan dan kepedulian pemerintah terhadap para abdi negara tanpa status.
( Mgi/Ridwan )
Tagg : #bupatigowa #DPRDgowa
