LSM Gempa Indonesia Soroti Program BMG yang Dinilai Tidak Efektif Rawan Korupsi, Makanan Sehat Bisa Menjadi Makanan Beracun.
- Ridwan Umar
- 19 Sep
- 2 menit membaca
LSM Gempa Indonesia Soroti Program BMG yang Dinilai Tidak Efektif Rawan Korupsi, Makanan Sehat Bisa Menjadi Makanan Beracun.
Makassar, Sulsel -- Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menyoroti pelaksanaan program nasional Bantuan Makanan Gratis (BMG) yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan. Menurutnya, penyaluran BMG selama ini dinilai tidak efektif karena dikelola oleh pihak-pihak yang rata-rata diduga berasal dari anggota DPR RI maupun DPRD Provinsi, bahkan sebagian besar ditangani langsung oleh pengusaha.
“Program ini rawan disalahgunakan. Banyak kasus di lapangan di mana satu pengusaha atau satu anggota DPR justru meng-handle satu kabupaten penuh. Akibatnya, makanan bergizi yang seharusnya menyehatkan anak-anak sekolah berubah menjadi racun karena daluarsa akibat keterlambatan distribusi,” ungkapnya.
Amiruddin menegaskan bahwa program BMG yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto sangat baik di atas kertas, namun ketika pelaksanaannya dikuasai oleh segelintir pebisnis, justru membuka celah besar untuk praktik korupsi dan monopoli.
Ia mencontohkan kasus nyata di beberapa daerah, di mana siswa-siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan BMG. Hal ini terjadi karena distribusi tidak tepat waktu, mengingat jarak antara sekolah dan pihak pengelola yang terlalu jauh serta penguasaan wilayah yang luas oleh satu pengusaha.
“Seharusnya, penyaluran BMG dikelola langsung oleh sekolah, seperti halnya pengelolaan dana BOS. Dengan begitu, makanan bisa disiapkan tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan lebih mudah dipantau transparansi anggarannya,” tegasnya.
Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menambahkan, pengawasan akan jauh lebih efektif jika Komite Sekolah yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan. Selain dekat dengan kebutuhan siswa, Komite Sekolah juga bisa melibatkan orang tua secara langsung, sehingga meminimalisir potensi penyelewengan.
“BMG ini adalah program mulia untuk masa depan anak bangsa, jangan sampai menjadi proyek bancakan yang menonjolkan keserakahan. Kami meminta pemerintah mengevaluasi sistem distribusi BMG agar benar-benar berpihak kepada anak didik, bukan kepada pengusaha,” pungkasnya.
(MGI / Red.)
