Jalan KNPI Kel. Laikang Makassar Semakin Memburuk, Pemkot dan Pemprov Sulsel Di Duga Tidak Punya Kepedulian Atas Keluhan Warga Nya.
- Ridwan Umar
- 1 jam yang lalu
- 2 menit membaca
Jalan KNPI Kel. Laikang Makassar Semakin Memburuk, Pemkot dan Pemprov Sulsel Di Duga Tidak Punya Kepedulian Atas Keluhan Warga Nya.
MAKASSAR— Kondisi Jalan KNPI di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya semakin memprihatinkan. Jalan yang selama ini menjadi akses utama menuju SMAN 22 tersebut kini dalam kondisi yang memburuk, namun pemerintah setempat tampaknya menutup mata dan tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab atas perbaikannya.
Kerusakan jalan ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga membahayakan keselamatan para pengguna jalan, terutama siswa-siswi SMAN 22 yang harus melewati jalan tersebut setiap hari. Lubang-lubang besar dan genangan air saat musim hujan membuat jalan ini semakin sulit dilalui.
Sejumlah aktivis warga mengecam sikap pemerintah yang saling melempar tanggung jawab antara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, belum ada tindakan konkret yang diambil untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut.
"Ini bukan pertama kalinya masyarakat mengeluhkan kondisi Jalan KNPI yang semakin parah. Namun, baik Pemkot maupun Pemprov justru saling lempar wewenang, tanpa ada solusi nyata," ujar salah satu aktivis masyarakat setempat.
BACA JUGA :
Kekecewaan terhadap kinerja pemerintah semakin membesar di kalangan warga. Mereka merasa diabaikan dan berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Aktivis masyarakat menuntut adanya koordinasi yang lebih baik antara Pemkot dan Pemprov demi kesejahteraan warga.
"Kami sangat kecewa dengan kinerja pemerintah saat ini. Kami berharap mereka segera turun tangan dan menyelesaikan masalah ini, demi keselamatan dan kenyamanan semua pengguna jalan," tambah aktivis tersebut.
Warga berharap perbaikan Jalan KNPI segera menjadi prioritas, mengingat pentingnya jalan tersebut sebagai akses pendidikan. Mereka juga menginginkan adanya kepastian dari pihak berwenang mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk perbaikan jalan ini agar tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab di masa depan.
( Mgi / Ridwan )
