Dukungan Untuk DPP LSM Gempa Terkait Pemerataan Infrastruktur Jalan Provinsi Sulsel Kembali Datang Dari DPW KPK Indenpenden Sulsel
Dukungan Untuk DPP LSM Gempa Terkait Pemerataan Infrastruktur Jalan Provinsi Sulsel Kembali Datang
Dari DPW KPK Indenpenden Sulsel
Makassar, Sulsel -- Kritikan dari Ketua DPP LSM GEMPA Indonesia Amiruddin SH Karaeng Tinggi, yang isinya mengkritik keras dalam pemberitaan MEDIAGEMPAINDONESIA.COM terkait ketimpangan pembangunan jalan provinsi Sulawesi Selatan.kembali mendapat dukungan dari DPW KPK INDEPENDEN Sulawesi Selatan
Wakil ketua DPW Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK INDEPENDEN) Sulawesi Selatan Hasbullah Latif mengatakan bahwa betul Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi di Sulawesi Selatan Masih Jauh Dari Harapan Masyarakat
FAKTA KETIMPANGAN :
- Jalan poros Maros - Pangkep - Barru - Parepare - Bone: Badan jalan lebar 2 lajur mulus, marka terpelihara. - Jalan poros Gowa - Takalar - Jeneponto - Bantaeng - Bulukumba - Sinjai - Selayar: Masih sempit, berlubang, rusak, marka tidak terlihat
Dampak ketimpangan ini yang menyangkut infrastruktur bukan soal kenyamanan, tapi Kesempatan akses Pengguna Jalan diantaranya :
- Ruas sempit + berlubang + minim penerangan + tanpa marka = Rawan kecelakaan fatal, terutama malam hari
Seperti yang disampaikan Ketua DPW LPK-RI Sulsel bahwa Anggaran MYP PEMPROV Sulawesi Selatan:
Proyek Multiyears Project 2025-2027: Rp 2,5 Triliun untuk 1.000 - 1.400 KM jalan provinsi
- Klaim Pemprov per September 2026: Sudah 300 KM tertangani termasuk Gowa, Takalar, Jeneponto (marka, drainase, talut)
Lebih lanjut Wakil Ketua KPK Independen Hasbullah menyampaikan bahwa kritikan Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Amiruddin, benar bahwa Jangan hanya lihat angka kilometer di laporan! Lihat kualitas nyata di lapangan, lebar badan jalan, drainase, bahu jalan!
Adapun tuntutan LSM Gempa Indonesia yang di dukung oleh Ketua DPW LPK-RI dan KPK INDEPENDEN Sulsel Minta Gubernur Sulsel, Dinas Bina Marga, Kementerian PU dapat mengevaluasi total :
- Jalan provinsi : adalah urat nadi rakyat, bukan milik daerah tertentu
- Jangan terjebak asal daerah Gubernur darimana.
- Masyarakat Selatan (Gowa, Takalar,Jeneponto, dll) punya hak yang sama atas jalan aman & layak.
- GEMPA kritik jalan provinsi Jeneponto sempit & rusak
BACA JUGA BERITA UPDATE :
- Adanya temuan tim investigasi LPK-RI temukan ,Trafo 250 kVA nongkrong di badan jalan Langkura yang bikin jalan yang sudah sempit jadi Makin Sempit 60% dan makin membahayakan !
Pemerintah dianggap tidak hanya abai membangun, tapi juga membiarkan aset negara merusak fungsi jalan yang sudah rusak!
Menurut Wakil ketua DPW KPK INDEPENDEN Sulsel Hasbullah latif inilah Bukti ketidakadilan Infrastruktur Sulawesi Selatan yang dikritik oleh LSM Gempa Indonesia
Sehubungan dengan kritik tajam dan berani yang disampaikan oleh DPP LSM GEMPA Indonesia Amiruddin terkait Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi di Sulawesi Selatan, yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat, khususnya wilayah Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai hingga Kepulauan Selayar,
Maka kami dari Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pengawas Kinerja Pemerintah Laskar Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (DPW LSM LPK-RI SULSEL) yang diketuai oleh Supriadi Kartom, SE, Dan Wakil Ketua Kontrol Publik Kebijakan Independen ( KPK INDEPENDEN ) Sulawesi Selatan Hasbullah Latif dengan ini menyatakan:
Mendukung Sepenuhnya 100% Kritik DPP LSM GEMPA INDONESIA.
Kami menilai kritik tersebut objektif, berbasis pantauan lapangan, dan mewakili suara rakyat di wilayah selatan Sulsel yang selama ini terabaikan.
MENYAMPAIKAN FAKTA TAMBAHAN DARI HASIL INVESTIGASI LPK-RI SULSEL DI JENEPONTO.
Pada tanggal 26 September 2026, Tim Investigasi LPK-RI Sulsel menemukan fakta A1 di Desa Langkura Kec Turatea Kab Jeneponto:
- Trafo Mobile 250 kVA milik PLN terparkir permanen memakan 60% badan jalan provinsi/kabupaten yang sudah sempit
- Hanya 5 bollard plastik, tanpa pengamanan K3, membahayakan pengguna jalan
- Ini adalah bukti nyata bahwa bukan hanya pembangunan yang tidak merata, tapi juga pengawasan dan pemeliharaan fungsi jalan di wilayah selatan sangat lemah, sehingga aset negara pun dibiarkan mengganggu fungsi jalan.
MENUNTUT BERSAMA:
- Mendesak Gubernur Sulsel, Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulsel untuk membuka data transparan MYP Rp2,5 Triliun: Ruas mana saja yang dikerjakan, berapa panjang, berapa anggaran, kualitasnya bagaimana, dan kapan jadwal pemeliharaan marka & drainase di wilayah Jeneponto dan sekitarnya.
- Mendesak agar evaluasi tidak hanya di atas kertas 300 KM, tapi audit fisik di lapangan bersama LSM sebagai kontrol sosial.
SIAP BERKOLABORASI.
DPW LPK-RI Sulsel dan DPW KPK INDEPENDEN siap bersinergi dengan DPP LSM GEMPA Indonesia untuk melakukan pemantauan bersama kondisi jalan provinsi di wilayah selatan, dan akan menyampaikan laporan resmi gabungan ke Ombudsman RI Sulsel dan APH jika ditemukan indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atau ketimpangan anggaran yang mengarah pada dugaan korupsi.
Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai sesama lembaga kontrol sosial. Terima kasih atas keberanian DPP LSM GEMPA menyuarakan kepentingan rakyat
( Mgi/Ridwan )
Komentar