DPP LSM Gempa Kritik Pemerataan Infrastruktur Jalan Provinsi Sulsel
DPP LSM Gempa Kritik Pemerataan Infrastruktur Jalan Provinsi sulsel
MAKASSAR — Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, mengkritik pemerataan pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Sulawesi Selatan yang dinilainya masih belum dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah.
Amiruddin mengatakan, berdasarkan pantauan dan perbandingan kondisi sejumlah jalan poros provinsi, terdapat perbedaan kondisi infrastruktur yang cukup mencolok antara beberapa wilayah di Sulawesi Selatan.
Ia membandingkan sejumlah ruas jalan di wilayah Maros, Pangkep, Barru, Parepare dan Bone yang pada sejumlah titik dinilai memiliki badan jalan lebih lebar, dua lajur, relatif mulus serta dilengkapi marka jalan yang lebih terpelihara.
Sementara itu, Amiruddin menyoroti sejumlah ruas jalan di wilayah Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai hingga Kepulauan Selayar yang menurut pantauannya masih terdapat ruas sempit, kerusakan atau lubang serta marka jalan yang dinilai belum mendapatkan pemeliharaan secara optimal.
BACA JUGA BERITA KONTROL :
“Kami mempertanyakan pemerataan pembangunan jalan provinsi di Sulawesi Selatan. Jangan sampai ada daerah yang infrastrukturnya terus dibangun dan dipelihara, sementara wilayah lain harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan penanganan yang layak. Jalan provinsi adalah urat nadi masyarakat, bukan hanya milik daerah tertentu,” tegas Amiruddin.
Menurutnya, kondisi jalan dan marka bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan. Ruas yang sempit, berlubang, minim penerangan atau marka yang tidak terlihat jelas dapat meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya pada malam hari dan ketika arus kendaraan dari dua arah cukup padat.
Amiruddin meminta Gubernur Sulawesi Selatan dan jajaran Dinas Bina Marga serta Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jalan provinsi dan jalan nasional yang berada di Sulawesi Selatan.
“Kami tidak mempersoalkan pembangunan jalan yang sudah berjalan. Yang kami persoalkan adalah bagaimana pemerataan itu benar-benar dirasakan masyarakat dari utara sampai selatan, dari perkotaan sampai wilayah kepulauan. Jangan hanya ruas tertentu yang terlihat bagus, tetapi ruas lainnya dibiarkan rusak dan sempit,” ujarnya.
Kritik tersebut disampaikan di tengah pelaksanaan Multi Years Project (MYP) 2025–2027 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemprov menyebut program tersebut mencakup penanganan sekitar 1.000 hingga 1.400 kilometer jalan provinsi melalui enam paket pekerjaan, dengan nilai sekitar Rp2,5 triliun. Pada September 2026, Pemprov Sulsel menyatakan lebih dari 300 kilometer telah tertangani, sementara sejumlah pekerjaan lainnya masih berjalan.
Bahkan, Pemprov Sulsel menyebut paket pekerjaan juga mencakup wilayah Gowa, Takalar dan Jeneponto, termasuk pekerjaan pengaspalan, pemasangan marka, drainase dan talud.
Namun bagi Amiruddin, data program tersebut harus dibuktikan dengan kondisi nyata di lapangan.
“Kami meminta jangan hanya melihat angka kilometer yang sudah dikerjakan. Lihat juga kualitas, lebar badan jalan, keselamatan pengguna, drainase, bahu jalan dan marka. Masyarakat ingin melihat hasil pembangunan secara nyata, bukan hanya angka dalam laporan,” katanya.
Amiruddin juga menyinggung masa kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo, yang menjabat Gubernur Sulsel selama dua periode 2008–2018. Ia menyatakan bahwa pengalaman masa lalu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan pembangunan saat ini.
“Kami tidak mau terjebak pada siapa gubernurnya dari mana. Yang kami tuntut adalah tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Gubernur hari ini harus mampu memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar adil dan merata, termasuk wilayah selatan Sulsel,” tegasnya.
Ia menambahkan, persoalan pembangunan jalan tidak semestinya dilihat berdasarkan asal daerah seorang pemimpin, melainkan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tingkat kerusakan, volume lalu lintas, konektivitas ekonomi dan aspek keselamatan.
“Sulawesi Selatan bukan hanya Makassar dan wilayah tertentu. Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Selayar juga bagian dari Sulawesi Selatan. Masyarakat di wilayah selatan memiliki hak yang sama atas jalan yang aman, layak dan berkualitas,” ujar Amiruddin.
DPP LSM Gempa Indonesia, lanjut Amiruddin, akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan provinsi dan nasional di Sulawesi Selatan serta meminta pemerintah membuka informasi mengenai ruas jalan yang menjadi prioritas, nilai anggaran, panjang pekerjaan, progres fisik, kualitas pekerjaan dan jadwal pemeliharaan marka jalan.
“Kami siap menjadi kontrol sosial. Kalau pemerintah bekerja dengan benar, kami apresiasi. Tetapi kalau ada ketimpangan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atau ada ruas yang terus-menerus diabaikan, kami akan menyampaikan kritik dan meminta aparat serta lembaga pengawasan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya,” pungkas Amiruddin.
( Mgi / Ahmad Leo )
Komentar