Menjelang Hari Guru, seharusnya Guru diberi hadiah atas pengabdiannya. Tapi Di Kab.Gowa malah diminta partisipasi Sumbangan pembangunan Gedung PGRI.
Menjelang Hari Guru, seharusnya Guru diberi hadiah atas pengabdiannya. Tapi Di Kab.Gowa malah diminta partisipasi Sumbangan pembangunan Gedung PGRI.
GOWA – Wacana permintaan partisipasi berupa sumbangan diduga sebesar Rp100.000 kepada seluruh guru PNS, PPPK, hingga guru honorer yang telah bersertifikasi di Kabupaten Gowa menuai kritik dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gempa Indonesia.
Wakil Ketua DPP Gempa Indonesia, Ari Paletteri, menyampaikan kritik keras terhadap wacana tersebut. Menurutnya, organisasi profesi guru seharusnya hadir sebagai wadah perjuangan dan pelindung kepentingan para pendidik, bukan justru menghadirkan kebijakan yang berpotensi menambah beban ekonomi guru, khususnya tenaga honorer.
"Jangan sampai guru yang selama ini berjuang dengan berbagai keterbatasan justru kembali dibebani dengan kewajiban sumbangan yang sudah ditentukan nominalnya. Apalagi guru honorer. Mereka juga punya kebutuhan hidup dan tanggung jawab keluarga. Organisasi seharusnya memahami kondisi anggotanya," tegas Ari Paletteri.
Ia mempertanyakan sejauh mana kontribusi PGRI Kabupaten Gowa selama ini dalam memperjuangkan nasib guru, terutama guru honorer yang kerap menghadapi persoalan kesejahteraan, kepastian status, hingga perjuangan memperoleh keadilan.
"Ketika guru honorer mencari keadilan dan memperjuangkan nasibnya, di mana suara dan keberpihakan organisasi? Jangan sampai ketika berbicara pembangunan gedung, guru justru menjadi pihak pertama yang diminta mengeluarkan uang," kritiknya.
Ari menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan apabila organisasi menggalang dana partisipasi dari anggotanya. Namun, penggalangan tersebut harus benar-benar bersifat sukarela, tanpa tekanan, kewajiban, maupun penetapan nominal yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa setiap guru harus menyetor sejumlah uang.
"Kalau namanya sumbangan, jangan dipatok Rp100.000. Biarkan guru menyumbang sesuai kemampuan dan keikhlasannya. Jangan sampai istilah partisipasi hanya menjadi bahasa lain dari kewajiban membayar. Sukarela itu tidak boleh berubah menjadi tekanan," ujarnya.
Lebih jauh, Ari menyarankan agar PGRI Kabupaten Gowa terlebih dahulu menempuh jalur komunikasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan gedung yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan guru merupakan kebutuhan organisasi yang semestinya dapat diperjuangkan melalui mekanisme dukungan pemerintah, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah, kata dia, memiliki instrumen penganggaran melalui APBD maupun mekanisme hibah sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, PGRI sebaiknya mengedepankan komunikasi kelembagaan dengan pemerintah daripada menjadikan guru sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
"Masih ada pemerintah daerah yang bisa diajak berkomunikasi. Ajukan proposal secara resmi, perjuangkan melalui mekanisme APBD atau hibah jika memenuhi persyaratan. Jangan langsung membebankan kebutuhan pembangunan organisasi kepada guru-guru yang seharusnya diperjuangkan kesejahteraannya," tambahnya.
Ari juga meminta agar wacana tersebut tidak dilanjutkan sebelum ada kejelasan mengenai dasar keputusan, mekanisme pengumpulan dana, transparansi penggunaan anggaran, serta kesesuaiannya dengan AD/ART PGRI dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia mengingatkan bahwa penetapan nominal sumbangan yang disertai kewajiban atau tekanan kepada para guru dapat menimbulkan persoalan serius dan berpotensi memunculkan dugaan pungutan liar apabila unsur-unsur pelanggaran hukum terpenuhi.
Meski demikian, Ari menegaskan bahwa kritik tersebut bukanlah tuduhan bahwa PGRI Kabupaten Gowa telah melakukan pungutan liar. Ia meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang klarifikasi kepada pengurus PGRI.
"Jangan sampai niat membangun gedung justru menimbulkan persoalan baru dan mencederai kepercayaan para guru terhadap organisasi profesinya sendiri. Kami meminta wacana ini dikaji ulang. Kalau memang ingin membangun untuk kepentingan guru, jangan sampai prosesnya justru membebani guru," tutup Ari.
DPP Gempa Indonesia menilai, organisasi profesi guru semestinya menjadi rumah perjuangan bagi para pendidik. Sebab, gedung yang megah tidak akan memiliki makna apabila dibangun dengan mengabaikan suara, kemampuan, dan kesejahteraan guru-guru yang menjadi bagian dari organisasi tersebut.
( Mgi / Ridwan )
Komentar