Dpp Lsm Gempa Indonesia: Gowa Kaya Sumber Daya Alam, Tapi Rakyatnya Masih Terjerat Kemiskinan Ekstrim
Dpp Lsm Gempa Indonesia: Gowa Kaya Sumber Daya Alam, Tapi Rakyatnya Masih Terjerat Kemiskinan Ekstrim
Amiruddin: Darmawansyah Muin Harus Hentikan Pola Lama, Kelola Hasil Bumi Melalui Perusda dan Sejahterakan Rakyat Gowa!
GOWA – Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menyoroti ironi pembangunan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) melimpah justru masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan ekstrem, pengangguran, kesulitan ekonomi masyarakat, serta tingginya ketergantungan terhadap rentenir.
Menurut Amiruddin, Kabupaten Gowa sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Mulai dari jagung kuning, beras, jambu mete, kopi, sayur-sayuran, hasil peternakan, batu merah, hasil tambang galian C, potensi pertambangan emas hingga hasil kehutanan berupa kayu bantalan.
Namun, kekayaan tersebut dinilai belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
"Pertanyaannya, mengapa Kabupaten Gowa kaya dengan hasil bumi, tetapi rakyatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan? Hasil bumi kita setiap hari keluar dari desa-desa, melewati kecamatan, melintasi Sungguminasa, kemudian masuk ke Makassar. Tetapi berapa besar nilai tambah ekonomi yang benar-benar dinikmati masyarakat Gowa?" tegas Amiruddin.
Ia memperkirakan, dalam satu hari satu malam bisa mencapai sekitar 100 truk mengangkut berbagai komoditas hasil bumi dari wilayah pedesaan Kabupaten Gowa menuju Makassar.
Sementara itu, masyarakat Gowa justru lebih banyak merasakan dampak lalu lintas kendaraan bermuatan berat, termasuk kerusakan infrastruktur jalan akibat truk dengan muatan sekitar 8–9 ton.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa masih menjadi daerah penghasil bahan baku, sementara pengolahan, perdagangan, dan nilai tambah ekonominya lebih banyak dinikmati daerah lain.
PERUSDA HARUS MENJADI MESIN PENGGERAK EKONOMI RAKYAT
Amiruddin mendesak Bupati Gowa Darmawansyah Muin agar meninggalkan pola lama tata kelola pemerintahan dan mulai membangun sistem ekonomi daerah yang berpihak kepada masyarakat.
Salah satu solusi konkret yang ditawarkan adalah mengoptimalkan Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kabupaten Gowa sebagai pusat pengumpulan, pembelian, pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil bumi masyarakat.
Perusda jangan hanya menjadi perusahaan daerah yang namanya tercantum dalam struktur pemerintahan, tetapi harus benar-benar bekerja dan menghasilkan keuntungan bagi daerah serta masyarakat.
"Kalau pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada rakyat, Perusda harus hadir di tengah-tengah petani, peternak, dan pelaku usaha. Hasil bumi masyarakat harus ditampung dengan harga yang layak, kemudian diolah menjadi produk bernilai tambah dan dipasarkan ke berbagai daerah," ujarnya.
Ia mencontohkan, jagung kuning jangan hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Pemerintah dapat membangun industri pengeringan, penggilingan dan pengolahan pakan ternak. Begitu pula beras, kopi, jambu mete, sayuran, hasil peternakan serta komoditas lainnya harus memiliki rantai distribusi dan industri pengolahan di Kabupaten Gowa.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, membuka peluang usaha bagi generasi muda, sekaligus meningkatkan PAD.
"Jangan sampai bahan baku dari Gowa dibawa ke Makassar, kemudian diolah dan dijual kembali ke masyarakat Gowa dengan harga lebih mahal. Kita punya SDA, kita punya SDM. Yang dibutuhkan adalah keberanian pemerintah membangun sistem pengelolaan ekonomi daerah," tambahnya.
JANGAN HANYA BERPIKIR PENDAPATAN DAN ANGGARAN, RAKYAT BUTUH KESEJAHTERAAN
Amiruddin juga mengkritik orientasi kebijakan pemerintah daerah yang menurutnya belum cukup memberikan perhatian terhadap pengembangan potensi ekonomi produktif.
Ia meminta pemerintah tidak hanya berorientasi pada pungutan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan anggaran APBD, tetapi harus berpikir bagaimana bahan baku dan hasil produksi masyarakat dapat dikelola menjadi sumber kekuatan ekonomi daerah.
"Jangan pemerintah hanya sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan penerimaan dari masyarakat dan bagaimana membelanjakan anggaran APBD. Pemerintah harus berpikir bagaimana mengelola kekayaan alam yang dimiliki Gowa agar menghasilkan uang, membuka lapangan pekerjaan dan mengangkat masyarakat dari kemiskinan," tegasnya.
Menurut Amiruddin, apabila potensi ekonomi daerah dikelola dengan baik, masyarakat Gowa tidak harus terus-menerus meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan ke Malaysia maupun daerah lain demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Ia juga menyoroti persoalan masyarakat yang terjerat pinjaman rentenir akibat keterbatasan akses permodalan dan penghasilan yang tidak menentu.
Pemerintah, kata dia, harus membangun akses pembiayaan yang sehat, memperkuat koperasi, memberikan pendampingan usaha, serta membuka pasar bagi produk masyarakat.
DARMAWANSYAH MUIN HARUS MENINGGALKAN POLA LAMA
Dalam pemerintahan Bupati Darmawansyah Muin, Amiruddin berharap tidak lagi ditemukan kondisi yang memperlihatkan pemerintah daerah memiliki sumber daya dan anggaran besar, sementara masyarakatnya masih terjebak dalam kemiskinan ekstrem.
Ia mengingatkan agar pemerintahan tidak terjebak dalam budaya pencitraan, laporan asal bapak senang, serta praktik menjilat kepada pimpinan.
"Jangan keliling kantor hanya untuk mendengar laporan yang menyenangkan telinga Bupati. Turunlah melihat keadaan rakyat. Lihat petani yang kesulitan menjual hasil panen, lihat masyarakat yang terjerat utang, lihat jalan desa yang rusak, dan lihat anak-anak muda yang terpaksa merantau karena tidak tersedia lapangan pekerjaan di daerahnya sendiri," kata Amiruddin.
Ia menegaskan, jabatan Bupati bukanlah alat untuk mengejar kepentingan pribadi, keluarga, kelompok maupun golongan. Kekuasaan merupakan amanah rakyat yang harus digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.
55 DESA DI 17 KECAMATAN MASIH DIPIMPIN PLT, TATA KELOLA DESA HARUS DIBENAHI
Selain persoalan ekonomi, Amiruddin turut menyoroti tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Gowa.
Ia menyebutkan, berdasarkan data dan informasi yang menjadi perhatian DPP LSM Gempa Indonesia, terdapat sekitar 55 desa di 17 kecamatan yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa selama bertahun-tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dievaluasi karena pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan masyarakat.
Bupati Darmawansyah Muin diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan desa, memastikan kepastian kepemimpinan definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghindari praktik penempatan pejabat yang berlarut-larut tanpa penyelesaian.
"Bagaimana desa bisa berkembang jika kepastian kepemimpinannya tidak diselesaikan? Kepala desa adalah ujung tombak pembangunan. Jangan biarkan persoalan birokrasi berlarut-larut hingga masyarakat yang menjadi korban," ungkapnya.
GEMPA TAWARKAN SOLUSI, BUKAN SEKADAR KRITIK
DPP LSM Gempa Indonesia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa harus segera menyusun peta jalan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.
Beberapa langkah yang didorong antara lain:
1. Mengoptimalkan Perusda sebagai perusahaan penampung dan pengelola hasil bumi Gowa.
2. Membangun pusat pengumpulan dan distribusi hasil pertanian di setiap wilayah kecamatan.
3. Mendirikan industri pengolahan jagung, beras, kopi, jambu mete, sayuran dan hasil peternakan.
4. Menciptakan lapangan pekerjaan melalui pemberdayaan SDM lokal.
5. Memperkuat akses permodalan bagi petani, peternak dan UMKM agar tidak terjerat rentenir.
6. Mengoptimalkan potensi pertambangan dan galian C sesuai perizinan serta ketentuan lingkungan hidup.
7. Memperbaiki infrastruktur jalan yang terdampak kendaraan pengangkut hasil bumi.
8. Mengevaluasi tata kelola pemerintahan desa, termasuk persoalan 55 desa yang disebut masih dipimpin Plt.
9. Meningkatkan PAD melalui aktivitas ekonomi produktif, bukan semata-mata membebani masyarakat dengan pungutan.
10. Membuka ruang pengawasan publik terhadap pengelolaan Perusda dan seluruh program pembangunan daerah.
"Jangan kejar kekuasaan hanya untuk menguntungkan kelompok dan golongan.
Darmawansyah Muin harus berani meninggalkan pola lama. Gowa tidak kekurangan kekayaan alam, tidak kekurangan tenaga manusia, dan tidak kekurangan potensi ekonomi. Yang harus dibenahi adalah keberanian, kemauan politik, dan sistem pengelolaan pemerintahan," tutup Amiruddin.
Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menegaskan, ukuran keberhasilan seorang Bupati bukan seberapa megah pembangunan kantor pemerintahan, seberapa banyak kegiatan seremonial, atau seberapa besar anggaran yang dihabiskan.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah ketika petani sejahtera, rakyat memperoleh pekerjaan, kemiskinan ekstrem berkurang, anak-anak muda tidak harus merantau untuk bertahan hidup, dan hasil bumi Gowa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gowa sendiri.
( Mgi/Ridwan )
Komentar