top of page

Amiruddin: Wakil Bupati Gowa Harus Berintegritas, Beradab dan Mampu Membenahi Birokrasi, Bukan Sekadar Bermodal Finansial

Gambar penulis: Ridwan Umar
Ridwan Umar
8 jam yang lalu
3 menit membaca

Amiruddin: Wakil Bupati Gowa Harus Berintegritas, Beradab dan Mampu Membenahi Birokrasi, Bukan Sekadar Bermodal Finansial


GOWA – Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menegaskan bahwa apabila Bupati Gowa diberhentikan atau dimakzulkan sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan, maka Wakil Bupati pada prinsipnya menjadi pihak yang menggantikan untuk melanjutkan kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Gowa sesuai ketentuan yang berlaku.


Namun, persoalan berikutnya adalah siapa sosok yang akan mendampingi Bupati Gowa yang baru sebagai Wakil Bupati?


Menurut Amiruddin, partai politik pengusung bersama DPRD Kabupaten Gowa harus benar-benar mempertimbangkan calon Wakil Bupati yang memiliki integritas, karakter, moralitas, serta kemampuan memahami kondisi pemerintahan dan kehidupan masyarakat Gowa.


Ia menegaskan, jabatan Wakil Bupati bukan tempat untuk membagi-bagi kepentingan politik, apalagi sekadar memberikan ruang kepada seseorang karena memiliki kemampuan finansial atau kedekatan dengan kelompok tertentu.



"Calon Wakil Bupati Gowa harus memiliki rekam jejak yang jelas. Jangan hanya melihat kemampuan finansial, popularitas, atau kekuatan politiknya. Yang paling penting adalah integritas, kejujuran, keimanan, karakter, adab, serta keberanian menegakkan hukum dan keadilan," tegas Amiruddin.


Harus Memiliki Adat, Budaya dan Karakter Bugis-Makassar


Amiruddin berpandangan bahwa calon Wakil Bupati Gowa harus memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya Bugis-Makassar, khususnya prinsip siri' na pacce, yang mengajarkan kehormatan, tanggung jawab, solidaritas, kepedulian, dan keberanian mempertahankan kebenaran.


Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki adab, menghargai perbedaan, bersikap adil, serta tidak membeda-bedakan masyarakat berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, keluarga, maupun kelompok politik.



"Pemimpin itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Jangan sampai jabatan pemerintahan hanya menjadi alat untuk mengakomodasi kepentingan politik dan memperkaya lingkaran tertentu," ujarnya.


Wakil Bupati Harus Mampu Membenahi Birokrasi Gowa


Lebih jauh, Amiruddin menilai Kabupaten Gowa membutuhkan sosok Wakil Bupati yang mampu bekerja bersama Bupati dalam melakukan pembenahan birokrasi dan tata kelola pemerintahan.


Ia menyoroti berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang menurut penilaiannya perlu dievaluasi secara menyeluruh sejak pemerintahan Adnan Purichta Ichsan hingga pemerintahan Husniah Talenrang.


Karena itu, Wakil Bupati mendatang harus memiliki kemampuan turun langsung ke lapangan, berkeliling menemui masyarakat, memahami persoalan setiap kecamatan dan desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).



"Jangan menjadi Wakil Bupati yang hanya duduk di belakang meja, menghadiri acara seremonial, atau sekadar menjalankan tugas protokoler. Gowa membutuhkan Wakil Bupati yang berani turun ke lapangan, memahami persoalan rakyat, mampu menata birokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik," tegasnya.


DPRD Jangan Melupakan Kepentingan Rakyat Gowa


Amiruddin juga mengingatkan DPRD Kabupaten Gowa agar tidak menjadikan proses pengusulan dan pemilihan Wakil Bupati sebagai ruang transaksi politik.


DPRD harus mengingat bahwa mandat politik yang mereka miliki berasal dari rakyat. Karena itu, setiap keputusan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pembangunan sumber daya manusia.


Menurutnya, Gowa membutuhkan pemimpin yang mampu menjawab persoalan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, memperbaiki infrastruktur dan memastikan pembangunan dirasakan secara merata.


"Jangan memilih Wakil Bupati hanya karena ada dukungan finansial atau kepentingan partai tertentu. Ingat, yang akan merasakan dampak kepemimpinan itu adalah rakyat Gowa. DPRD harus melihat kondisi ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan manusia. Jangan sampai kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan politik," ungkapnya.


Lsm Gempa Indonesia Minta Seleksi Berdasarkan Rekam Jejak



Ketua DPP LSM Gempa Indonesia tersebut menegaskan bahwa calon Wakil Bupati harus melalui pertimbangan yang objektif dengan melihat rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, integritas, kemampuan manajerial, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat.


Ia berharap partai politik yang berhak mengusulkan calon dan DPRD Kabupaten Gowa tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan masa depan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.


"Jabatan Wakil Bupati Gowa bukan hadiah politik, bukan pula tempat mencari keuntungan pribadi. Ini amanah besar untuk membantu membangun daerah, membenahi pemerintahan, menegakkan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gowa membutuhkan pemimpin yang beriman, beradab, jujur, adil, berkarakter, serta memiliki keberanian memperbaiki keadaan," tutup Amiruddin.


( Mgi/Ridwan )


 
 
 

Komentar

Dinilai 0 dari 5 bintang.
Belum ada penilaian

Tambahkan penilaian*
bottom of page