Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Desak Aparat Tangkap Mafia Kawasan Hutan Lindung di Biringbulu, Gowa Siaran Pers – DPP Lsm Gempa Indonesia
Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Desak Aparat Tangkap Mafia Kawasan Hutan Lindung di Biringbulu, Gowa
Gowa, Sulsel – Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, angkat bicara dan mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolresta Gowa, serta Dinas Kehutanan dan Polisi Kehutanan (Polhut), agar segera mengambil tindakan tegas terhadap dugaan penguasaan, pembukaan, pengalihan fungsi, dan jual beli kawasan hutan lindung di wilayah Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa.
Amiruddin mengungkapkan, pihaknya menerima informasi bahwa Haji Lira, warga Dusun Bangkoa, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, diduga telah menanami kembali jagung kuning di kawasan hutan lindung beberapa hari lalu.
Hal yang membuat Ketua DPP LSM Gempa Indonesia semakin heran adalah keberadaan sejumlah Polisi Kehutanan yang sudah beberapa kali mendatangi lokasi, bahkan telah menemui Haji Lira. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, aktivitas penanaman jagung kuning di kawasan tersebut justru masih terus berlangsung.
"Polisi Kehutanan sudah turun langsung ke lokasi dan menemui pihak yang menguasai kawasan, mengapa aktivitas pembukaan dan penggarapan hutan lindung masih terus berjalan? Jangan sampai masyarakat menilai kehadiran aparat hanya sebatas formalitas tanpa tindakan nyata," tegas Amiruddin.
Isu Dugaan Pembiaran dan Keterlibatan Oknum
Amiruddin juga menyoroti adanya isu yang berkembang di tengah masyarakat Dusun Bina'arung mengenai dugaan keterlibatan atau keberpihakan oknum Polisi Kehutanan berinisial Haji Arif.
Bahkan, berkembang pernyataan di masyarakat yang mempertanyakan keberadaan Haji Arif sebagai Polisi Kehutanan yang diduga dianggap sebagai pembela pihak tertentu ,Haji Dadang, Haji Ancu,Haji Lira dan Haji Marang.
"Untuk apa ada Haji Arif sebagai Polisi Kehutanan kalau kawasan hutan lindung yang dibeli dari Haji Marang ditinggalka sementara semua membeli dari Haji Marang
tetap dikuasai dan ditanami jagung kuning " demikian isu dan pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
LSM Gempa Indonesia menegaskan bahwa informasi tersebut harus diklarifikasi dan diperiksa secara objektif oleh instansi berwenang. Jika ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan, pembiaran, atau keterlibatan oknum, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Hutan Lindung Diduga Berubah Menjadi Perkebunan Jagung
Menurut pengaduan masyarakat yang diterima DPP LSM Gempa Indonesia, kawasan hutan lindung mulai dari Dusun Bina'arung, Dusun Bungasunggu hingga Dusun Kampung Beru, Desa Berutallasa, Kecamatan Biringbulu, diduga telah mengalami kerusakan dan perubahan fungsi menjadi lahan perkebunan jagung kuning.
Selain Haji Marang, sejumlah nama yang disebut dalam penguasaan dan dugaan transaksi kawasan tersebut antara lain:
* Haji Marang.
* Haji Lira.
* Haji Dadang.
* Haji Ancu.
* Lelaki David.
* Mahmuddin, yang disebut sebagai anak Haji Marang.
* Nassa, yang disebut sebagai adik kandung Haji Marang.
Amiruddin menyatakan bahwa seluruh informasi tersebut harus ditelusuri melalui pemeriksaan lapangan, pemetaan batas kawasan hutan, penelusuran dokumen, serta pemeriksaan pihak-pihak yang diduga menguasai lahan.
Haji Marang Diduga Menjadi Contoh bagi Masyarakat Lain
Persoalan yang lebih memprihatinkan, menurut informasi yang diterima LSM Gempa Indonesia, sebagian masyarakat beranggapan bahwa mereka baru akan meninggalkan kawasan hutan lindung apabila Haji Marang terlebih dahulu ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.
Baca Juga artikel ini :
Haji Marang disebut-sebut menjadi contoh karena diduga pernah memasukkan alat berat berupa excavator ke dalam kawasan hutan lindung untuk membuka jalan tani dan membuat terasering. Selain itu, muncul dugaan adanya transaksi atau penjualan lahan yang diklaim sebagai bagian dari kawasan hutan lindung kepada sejumlah pihak.
"Ini persoalan serius. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa menguasai kawasan hutan lindung adalah sesuatu yang boleh dilakukan selama orang yang dianggap sebagai pelopor penguasaan kawasan belum ditindak. Negara tidak boleh kalah oleh praktik penguasaan kawasan hutan secara melawan hukum," ujar Amiruddin.
Ia menegaskan, apabila dugaan tersebut terbukti, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap pihak yang diduga membuka kawasan, pihak yang memperjualbelikan atau mengalihkan penguasaan lahan, maupun oknum yang diduga melakukan pembiaran.
Kepala Dusun Juga Harus Dimintai Klarifikasi
Ketua DPP LSM Gempa Indonesia turut mempertanyakan mengapa Kepala Dusun Bina'arung belum terlihat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi, sementara muncul informasi bahwa terdapat dugaan penguasaan kawasan hutan lindung di wilayahnya.
Menurut Amiruddin, jabatan kepala dusun bukan alasan untuk kebal dari pemeriksaan. Namun, pemeriksaan harus didasarkan pada bukti mengenai keterlibatan, pengetahuan, atau tindakan yang bersangkutan, bukan semata-mata karena jabatannya.
Desakan DPP LSM Gempa Indonesia
Atas persoalan tersebut, DPP LSM Gempa Indonesia mendesak:
* Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolresta Gowa segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penguasaan dan pengalihan fungsi kawasan hutan lindung di Biringbulu.
* Dinas Kehutanan dan aparat Polisi Kehutanan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kawasan Dusun Bina'arung, Bungasunggu, dan Kampung Beru.
* Memeriksa Haji Marang terkait dugaan pembukaan kawasan menggunakan excavator, pembuatan jalan tani, terasering, serta dugaan transaksi lahan.
* Memeriksa Haji Lira, Haji Dadang, Haji Ancu, David, Mahmuddin, dan Nassa terkait dugaan penguasaan serta asal-usul penguasaan lahan.
* Memeriksa Haji Arif selaku Polisi Kehutanan terkait isu dugaan pembiaran atau keberpihakan yang berkembang di masyarakat.
* Memanggil dan meminta klarifikasi Kepala Dusun Bina'arung terkait dugaan penguasaan kawasan di wilayahnya.
* Melakukan penghentian aktivitas pembukaan kawasan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kegiatan yang melanggar ketentuan hukum.
"Jangan Hanya Masyarakat Kecil yang Ditindak!"
Amiruddin menegaskan, penegakan hukum di kawasan hutan lindung tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
"Kami tidak ingin hutan lindung di Biringbulu tinggal nama. Jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak, sementara pihak yang diduga membuka jalan menggunakan excavator, menguasai kawasan, memperjualbelikan lahan, bahkan oknum yang diduga melakukan pembiaran justru tidak tersentuh hukum."
"Kalau memang kawasan tersebut berstatus hutan lindung, kembalikan fungsinya. Jangan biarkan hutan negara berubah menjadi kebun jagung karena adanya dugaan transaksi dan pembiaran. Kami meminta Kapolda Sulsel dan Kapolresta Gowa turun tangan. Bila tidak ada tindakan nyata, DPP LSM Gempa Indonesia akan menempuh langkah pengaduan resmi kepada instansi penegak hukum dan kementerian yang berwenang," tutup Amiruddin.
( Mgi/Ridwan )
Komentar