Krisis Kelistrikan Jeneponto: "Ironi Daerah Lumbung Energi di Tengah Gulita, PLN Rayon Dituntut Tanggung Jawab Moral"
Krisis Kelistrikan Jeneponto: "Ironi Daerah Lumbung Energi di Tengah Gulita, PLN Rayon Dituntut Tanggung Jawab Moral"
JENEPONTO — Kegeraman publik Kabupaten Jeneponto terhadap buruknya pelayanan PT PLN (Persero) kian memuncak.
Pemadaman listrik bergilir yang terjadi secara masif dan konstan setiap hari di berbagai wilayah, mulai dari Kecamatan Turatea, Kelara, Rumbia, hingga sekitarnya, telah melumpuhkan aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.
Di tengah gelombang protes yang kian membara, Ketua DPD II LSM Gerakan Masyarakat Pembela kebenaran Indonesia (Gempa Indonesia) Kabupaten Jeneponto, Ashari, S.H., melayangkan kecaman keras dan sorotan tajam terhadap manajemen PLN Rayon Jeneponto serta pihak-pihak berwenang yang dianggap gagal total memberikan pelayanan dasar yang berkeadilan.
Ironi Daerah Penghasil Energi dan Kegagalan Manajerial
Menurut Ashari, S.H., situasi kelistrikan di Jeneponto saat ini sudah berada di titik nadir yang tidak dapat ditoleransi lagi.
Sebagai wilayah yang memegang predikat strategis sebagai salah satu penyangga atau produsen energi utama di Sulawesi Selatan—dengan hadirnya PLTB Jeneponto (Turatea) serta kompleks PLTU di koridor Turatea–Binamu dan Bangkala—Jeneponto justru mengalami ketimpangan yang sangat ironis.
"Sangat tidak masuk akal dan melukai rasa keadilan masyarakat. Jeneponto adalah daerah yang menyuplai energi untuk sistem kelistrikan regional, tetapi ironisnya masyarakat lokal justru hidup dalam bayang-bayang kegelapan akibat pemadaman harian yang tidak kunjung berkesudahan," tegas Ashari, S.H.
Ia menilai bahwa ketidakmampuan menjaga kontinuitas aliran listrik harian bukan lagi sekadar kendala teknis di lapangan, melainkan cerminan nyata dari kegagalan manajerial dalam perencanaan pemeliharaan, lemahnya pengawasan aset transmisi, serta buruknya transparansi informasi publik dari pihak manajemen PLN Rayon Jeneponto.
Desakan Pertanggungjawaban dan Langkah Tegas
Melihat stagnasi penanganan di tingkat lokal yang terkesan lamban dan tanpa exigency plan (rencana darurat) yang jelas, LSM Gempa Indonesia secara terbuka mendesak Kepala PLN Rayon Jeneponto untuk berjiwa besar dan meletakkan jabatannya jika memang sudah tidak memiliki kapasitas kepemimpinan serta solusi teknis yang memadai.
"Jika pemadaman harian terus dianggap sebagai hal yang lumrah dan manajemen gagal memenuhi Service Level Agreement (SLA) kepada publik, maka mundur adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional yang paling terhormat," ujar Ashari.
Seruan Intervensi Pemerintah Pusat
Lebih lanjut, Ashari, S.H., bersama elemen masyarakat mendesak agar Pemerintah Pusat—khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)—tidak tinggal diam dan segera turun tangan
mengintervensi krisis keandalan listrik di Jeneponto melalui tiga langkah strategis:
Audit Investigatif & Kinerja: Membentuk tim independen untuk mengaudit total keandalan sistem distribusi kelistrikan di Jeneponto serta mengevaluasi rekam jejak jajaran manajemen PLN setempat.
Evaluasi Sistem Interkoneksi Regional: Memastikan adanya kebijakan afirmatif atau prioritas keandalan pasokan bagi daerah-daerah yang wilayahnya menjadi lokasi berdirinya fasilitas pembangkit energi strategis nasional.
Penerapan Punishment Manajemen: Menindak tegas pejabat berwenang yang terbukti lalai dan gagal menjaga stabilitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada kerugian ekonomi masyarakat.
Krisis listrik di Jeneponto adalah persoalan hak-hak dasar warga negara yang terabaikan.
Ketegasan pemerintah pusat dan keberanian manajemen PLN untuk berbenah secara revolusioner kini menjadi harga mati guna mengakhiri penderitaan masyarakat di bumi turatea.
( Mgi / Tim )
Komentar