DPP Gempa Indonesia Awasi Program Dam Parit dan Long Storage di Gowa: Jangan Main-Main dengan Anggaran Pemerintah!
- Ridwan Umar
- 22 jam yang lalu
- 3 menit membaca
DPP Gempa Indonesia Awasi Program Dam Parit dan Long Storage di Gowa: Jangan Main-Main dengan Anggaran Pemerintah!
GOWA — Pelaksanaan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2026, khususnya program Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim berupa Dam Parit dan Long Storage, mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gempa Indonesia.
Program tersebut bukan sekadar pembangunan fisik. Infrastruktur konservasi air memiliki kaitan langsung dengan keberlangsungan lahan pertanian, ketersediaan air bagi petani, serta upaya pemerintah menghadapi ancaman kekeringan dan perubahan iklim.
Karena itu, DPP Gempa Indonesia menyatakan akan ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut agar benar-benar dikerjakan secara maksimal, sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, lokasi yang ditetapkan, serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat petani.
Wakil Ketua Umum DPP Gempa Indonesia, Ari Paletteri, mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar tidak bermain-main dalam pelaksanaan program pemerintah.
BACAJUGA :
“Ini uang pemerintah dan manfaatnya untuk masyarakat. Jangan sampai program yang seharusnya menjadi solusi bagi petani justru hanya menjadi proyek pembangunan fisik tanpa manfaat maksimal. Kami akan mengawasi dan meminta transparansi,” tegasnya.
Menurut Gempa Indonesia, pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, penetapan lokasi dan penerima manfaat, pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, hingga hasil akhir pekerjaan di lapangan.
Apalagi, ketentuan terbaru Kementerian Pertanian memperkuat prinsip tata kelola bantuan pemerintah agar lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan. Permentan Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian juga mengatur proses pengusulan, penyaluran, penggunaan hingga pertanggungjawaban bantuan pemerintah.
Kementan juga pada 2026 menekankan pentingnya verifikasi dan validasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) serta monitoring dan evaluasi agar bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung kepada petani.
Sementara itu, untuk pembangunan konservasi air, petunjuk teknis Kementerian Pertanian menempatkan dam parit dan long storage sebagai bagian dari bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim. Kriteria teknisnya antara lain berkaitan dengan kebutuhan suplai air lahan pertanian, ketersediaan sumber air, kondisi lokasi, serta komponen konstruksi yang harus sesuai kebutuhan teknis.
Dengan demikian, DPP Gempa Indonesia menilai pekerjaan di Kabupaten Gowa tidak boleh hanya dilihat dari apakah bangunan tersebut selesai secara fisik. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah konstruksinya sesuai spesifikasi, apakah lokasinya tepat, apakah volume pekerjaannya sesuai, apakah anggarannya digunakan secara efisien, dan apakah petani benar-benar mendapatkan manfaatnya?
Selain itu, apabila kegiatan tersebut menggunakan anggaran daerah, pelaksanaannya juga harus memperhatikan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
DPP Gempa Indonesia meminta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa membuka ruang transparansi kepada publik, terutama mengenai lokasi kegiatan, nilai anggaran, sumber anggaran, pelaksana pekerjaan, kelompok penerima manfaat, volume dan spesifikasi pekerjaan, serta progres dan hasil pekerjaan.
Ari Paletteri menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghambat program pemerintah. Sebaliknya, pengawasan dilakukan agar program yang menggunakan uang negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kami mendukung program pemerintah yang berpihak kepada petani. Tetapi dukungan bukan berarti membiarkan tanpa pengawasan. Jangan main-main dengan anggaran pemerintah.
Kalau pekerjaan sudah sesuai aturan, kualitasnya baik, dan manfaatnya nyata, tentu kami akan memberikan apresiasi. Namun apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian, kami tidak akan tinggal diam dan akan meminta pihak berwenang melakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Ari Paletteri juga mendorong DPRD Kabupaten Gowa, Inspektorat, aparat pengawasan internal pemerintah, serta instansi terkait untuk menjalankan fungsi pengawasan secara serius.
Sebab, pembangunan dam parit dan long storage seharusnya bukan sekadar mengejar realisasi anggaran.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah ketika petani mendapatkan kepastian air, lahan pertanian lebih produktif, dan masyarakat merasakan manfaat langsung dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan.
Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk program yang berkualitas, transparan dan bermanfaat.
( Mgi / Ridwan )
Komentar