Pertemuan Pimpinan DPRD GOWA Dengan Bupati Gowa Di Sorot, Jangan Sampai Siri’ Na Pacce Hilang Karena Politik
Pertemuan Pimpinan DPRD GOWA Dengan Bupati Gowa Di Sorot, Jangan Sampai Siri’ Na Pacce Hilang Karena Politik
GOWA — Pertemuan Ketua DPRD Kabupaten Gowa, politisi senior Asrul Makkaraus, dan Wakil Ketua DPRD Gowa Tyna Hajja Ti’no Mawangi dengan Bupati Gowa Husniah Talenrang di Kantor Bupati Gowa, Rabu (16/9/2026), menuai sorotan dari Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi.
Amiruddin menilai pertemuan antara unsur wakil rakyat dengan Bupati Gowa tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang memang dapat berubah sangat cepat.
“Politik itu bisa berubah setiap detik, setiap menit, setiap jam dan setiap hari. Itu dinamika politik.
BACA JUGA :
Tetapi yang tidak boleh berubah adalah prinsip, marwah lembaga dan kepentingan masyarakat,” tegas Amiruddin.
Menurutnya, sorotan masyarakat muncul karena pertemuan tersebut berlangsung setelah sebelumnya DPRD Gowa menjalankan proses Hak Angket terhadap Bupati Husniah. Dalam proses Hak Angket itu, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan maupun persoalan pribadi yang menjadi materi pemeriksaan turut menjadi perhatian dan pembahasan.
“DPRD sendiri yang membuka dan mengungkap persoalan tersebut dalam forum Hak Angket. Karena itu, ketika kemudian wakil rakyat yang sebelumnya berada dalam proses pemeriksaan terhadap Bupati kembali bertemu dengan Bupati, sangat wajar kalau masyarakat bertanya-tanya,” ujar Amiruddin.
Jangan Sampai Siri’ na Pacce Hanya Menjadi Slogan
Amiruddin mengingatkan bahwa masyarakat Gowa memiliki akar budaya yang kuat, termasuk nilai Siri’ na Pacce, yang menurutnya tidak boleh dikesampingkan hanya karena perubahan dinamika politik.
“Sebagai orang Makassar dan bagian dari masyarakat Sulawesi Selatan, saya mengingatkan kepada wakil rakyat: jangan sampai masyarakat melihat bahwa Siri’ di Gowa sudah tidak ada.
Jangan sampai persoalan yang kemarin begitu serius dibahas dalam Hak Angket, termasuk isu pribadi yang menjadi materi pemeriksaan, hari ini seolah-olah tidak pernah terjadi,” katanya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan berarti melarang DPRD melakukan komunikasi dengan Bupati.
“Bertemu dengan Bupati tentu bukan sebuah pelanggaran. Wakil rakyat boleh berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Tetapi karena mereka adalah wakil rakyat, maka setiap pertemuan pasti akan dinilai oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa substansinya dan untuk kepentingan siapa,” tegasnya.
Jangan Seolah-olah Persoalan Masa Lalu Tidak Pernah Terjadi
Amiruddin meminta agar jangan sampai pertemuan tersebut menimbulkan kesan bahwa persoalan yang sebelumnya dibongkar melalui mekanisme Hak Angket kini hendak dilupakan begitu saja.
“Jangan sampai Bupati sudah diumbar dalam sidang Hak Angket, isu perselingkuhan atau persoalan pribadi sudah menjadi bagian dari pembahasan publik melalui proses DPRD, kemudian sekarang seakan-akan semuanya diperbaiki dan dianggap tidak pernah terjadi. Saya kira DPRD sendiri yang membuka persoalan itu,” ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk melihat konsistensi sikap para wakil rakyat.
“Kalau dulu persoalan itu dianggap penting sampai dibawa ke Hak Angket, lalu sekarang tiba-tiba hubungan menjadi sangat baik, rakyat tentu bertanya. Apakah ada penjelasan kepada masyarakat? Apakah ada hasil pertemuan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat?” katanya.
Partai Juga Akan Dinilai Rakyat
Amiruddin menambahkan, publik tidak hanya akan melihat individu anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan tersebut, tetapi juga akan melihat partai politik yang menaungi mereka.
“Rakyat akan menilai partai masing-masing. Ini bukan hanya persoalan tiga orang wakil rakyat. Mereka membawa mandat politik dan duduk di lembaga DPRD.
Karena itu, sikap mereka juga akan menjadi bagian dari penilaian masyarakat terhadap partainya,” katanya.
Sampah Semakin mebludak dimana mana.
Menurut Amiruddin, jangan sampai masyarakat menangkap kesan bahwa kepentingan politik membuat nilai budaya dan rasa malu masyarakat Gowa menjadi semakin terpinggirkan.
“Jangan karena kepentingan politik, kemudian budaya Siri’ na Pacce hilang. Jangan sampai masyarakat mengatakan, kalau sudah masuk politik, Siri’ dan budaya malu tidak lagi menjadi pertimbangan,” tegasnya.
“Jangan Korbankan Identitas Orang Gowa”
Amiruddin menekankan bahwa yang harus dijaga bukan hanya hubungan politik antara DPRD dan Bupati, tetapi juga identitas dan kehormatan masyarakat Gowa.
“Yang paling penting dijaga adalah identitas orang Gowa. Jangan sampai masyarakat merasa bahwa nilai Siri’ na Pacce hanya digunakan ketika menguntungkan secara politik, tetapi dilupakan ketika kepentingan politik berubah,” ujarnya.
Ia meminta DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan tidak kehilangan independensinya.
“Kalau memang pertemuan itu untuk kepentingan masyarakat Gowa, silakan. Tetapi buktikan dengan hasilnya. Apakah setelah pertemuan itu pelayanan masyarakat semakin baik, pemerintahan semakin transparan, persoalan hukum semakin terang dan kepentingan rakyat semakin diperhatikan? Itu yang akan dilihat masyarakat,” kata Amiruddin.
Amiruddin juga menegaskan bahwa LSM Gempa Indonesia tidak ingin berspekulasi mengenai adanya kesepakatan politik dalam pertemuan tersebut.
“Kami tidak mengatakan ada kompromi politik. Kami hanya mempertanyakan kepada wakil rakyat. Masyarakat berhak mengetahui apa yang dibicarakan dan apa manfaatnya bagi Kabupaten Gowa,” katanya.
Ia menutup dengan mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan politik sebagai alasan untuk mengorbankan nilai budaya masyarakat.
“Politik boleh berubah, tetapi Siri’ na Pacce jangan ikut berubah. Jangan sampai karena kepentingan politik, kemudian rakyat Gowa kehilangan kepercayaan dan merasa budaya Siri’ sudah tidak lagi memiliki tempat di pemerintahan,” pungkas Amiruddin.
( Mgi/Ridwan )
Komentar