Empat Krisis Lumpuhkan Warga, 150 Massa Gabungan OKP Siap 'Kepung' Kantor Pemkab dan DPRD Takalar
Empat Krisis Lumpuhkan Warga, 150 Massa Gabungan OKP Siap 'Kepung' Kantor Pemkab dan DPRD Takalar
Takalar, Sulsel -- Gelombang kekecewaan masyarakat Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dipastikan bakal meluap pekan depan. Enam organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan (OKP) besar menyatakan siap menyatukan kekuatan dan "memutihkan" dua titik vital pusat pemerintahan dalam aksi unjuk rasa berskala besar pada Senin (14/9/2026).
Aksi yang akan dipusatkan di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar dan Gedung DPRD Takalar ini diperkirakan melibatkan sedikitnya 150 massa gabungan dari HMI Cabang Takalar, PMII Cabang Takalar, IMM Cabang Takalar, PB Hipermata, Pagora 40, serta Appamalla.
Mengusung tema tajam “Ini Bukan Demo Biasa, Ini Teriakan Putus Asa,” konsolidasi pemuda ini menjadi alarm keras bagi jajaran eksekutif dan legislatif daerah.
Salah satu perwakilan massa menegaskan bahwa aksi mendatang tidak lagi berfokus pada ruang dialog formal.
“Massa diperkirakan mencapai 150 orang. Mereka datang bukan untuk berdiskusi. Mereka datang membawa kemarahan rakyat,” tegasnya.
Koordinator Lapangan (Korlap), Waliyullah, menyampaikan bahwa gerakan ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan atas pelayanan dasar masyarakat yang dinilai kian memprihatinkan. Menurutnya, publik Takalar saat ini tengah terhimpit oleh empat persoalan krusial:
Kelangkaan BBM: Antrean mengular di berbagai SPBU dan melonjaknya harga BBM eceran mencekik mobilitas petani, nelayan, hingga pelaku transportasi lokal
Kelangkaan & Kenaikan LPG 3 Kg: Gas melon bersubsidi makin sulit didapat dan harganya melambung jauh dari ketentuan, memukul perekonomian masyarakat kelas bawah.
Pemadaman Listrik Bergilir: Gangguan pasokan listrik secara berkala melumpuhkan sektor UMKM, aktivitas pendidikan, hingga kegiatan rumah tangga.
Carut-Marut Pendataan Bantuan Sosial: Kriteria penentuan desil penerima bansos dinilai tidak objektif dan tidak tepat sasaran, menyebabkan banyak warga miskin terabaikan.
“Kami sudah diam terlalu lama. Sekarang rakyat Takalar sedang disiksa empat krisis sekaligus. Kalau pemerintah masih tutup mata, kami yang akan buka paksa pintunya,” ujar Waliyullah.
Selain menuntut solusi konkret atas empat masalah tersebut, massa mengarahkan kritiknya secara langsung pada akuntabilitas anggaran dan peran pengawasan legislatif.
Perwakilan PB Hipermata menegaskan, Pemkab dan DPRD Takalar harus bertanggung jawab penuh atas situasi yang dialami warga saat ini.
“Kami akan tanya langsung. Ke mana APBD? Ke mana fungsi pengawasan DPRD? Jangan sampai gedungnya megah tapi rakyatnya kelaparan,” kritiknya.
Aksi pada 14 September mendatang disebut-sebut hanya sebagai gelombang awal. Massa menegaskan tidak akan mundur sebelum ada jawaban serta langkah nyata dari pemangku kebijakan.
“14 September adalah batas kesabaran terakhir. Setelah itu jangan salahkan rakyat kalau turun ke jalan lebih besar lagi,” pungkas Waliyullah.
( Mgi / Arif )
Komentar