Kelangkaan BBM dan Elpiji 3 Kg Bikin Resah, Ketua DPW KPK Independen Sulsel Desak Pemerintah Segera Cari Solusi
Kelangkaan BBM dan Elpiji 3 Kg Bikin Resah, Ketua DPW KPK Independen Sulsel Desak Pemerintah Segera Cari Solusi
SULSEL — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tabung gas LPG 3 kilogram (Kg) kembali menjadi keresahan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga mulai berdampak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM dan LPG untuk menjalankan aktivitas usahanya.
Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) juga semakin sulit dihindari. Panjangnya antrean bahkan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas pengguna jalan lainnya.
Di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan LPG 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kecil harus menghadapi persoalan ketersediaan dan distribusi. Bagi pelaku UMKM, kondisi tersebut tentu dapat memengaruhi biaya operasional dan kelangsungan aktivitas usaha.
Menanggapi keresahan tersebut, Ketua DPW KPK Independen Provinsi Sulawesi Selatan, Sulaeman, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG 3 Kg berjalan dengan baik.
Menurutnya, persoalan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan keresahan yang semakin luas, terutama apabila masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM atau mencari LPG 3 Kg.
“Pemerintah harus segera mencari solusi. Jangan sampai masyarakat terus dibuat resah karena kesulitan mendapatkan BBM maupun gas LPG 3 Kg. Ini menyangkut kebutuhan masyarakat dan juga keberlangsungan UMKM,” tegas Sulaeman.
Ia meminta pemerintah bersama pihak terkait melakukan evaluasi terhadap pola distribusi BBM dan LPG 3 Kg, termasuk memastikan pasokan sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Menurut Sulaeman, antrean panjang di SPBU bukan hanya persoalan konsumen yang harus menunggu, tetapi juga dapat berdampak terhadap pengguna jalan lainnya apabila antrean kendaraan sampai meluber ke badan jalan.
“Kalau antrean semakin panjang dan terjadi terus-menerus, tentu akan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pemerintah harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, jangan hanya menunggu keresahan semakin besar,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pengawasan terhadap distribusi LPG 3 Kg diperkuat sehingga tidak terjadi persoalan di tingkat masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM yang menggunakan LPG sebagai salah satu kebutuhan utama dalam menjalankan usaha.
Sulaeman menegaskan, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat apabila memang terdapat kendala pasokan atau distribusi.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima dampak kelangkaan tanpa mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab dan langkah penyelesaiannya.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah kepastian. Pemerintah harus hadir dan memastikan kebutuhan BBM dan LPG 3 Kg tersedia secara wajar. Jangan sampai keresahan ini berkepanjangan,” pungkasnya.
DPW KPK Independen Sulsel berharap pemerintah daerah, Pertamina, agen, pangkalan, serta instansi terkait dapat segera berkoordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut sehingga kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan UMKM tidak semakin terganggu.
( Mgi / Ridwan )
Komentar