Warga Terkendala Bantuan, Anggota DPRD Takalar Sebut: Persoalan Desil Ada di Pemerintahan Desa
Warga Terkendala Bantuan, Anggota DPRD Takalar Sebut: Persoalan Desil Ada di Pemerintahan Desa
TAKALAR – Persoalan data desil yang berdampak terhadap akses masyarakat terhadap bantuan sosial dan beasiswa kembali menjadi sorotan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selasa 8/9/2026.
Anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Fraksi Gerindra Komisi I, Israwati, secara terbuka menyebut persoalan data desil yang dikeluhkan masyarakat justru berada pada proses pendataan di tingkat pemerintahan desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Israwati dalam rapat koordinasi bersama jajaran camat se-Kabupaten Takalar dan Dinas Sosial. Dalam forum itu, ia mengungkapkan banyak desa yang mengeluhkan persoalan data desil masyarakat.
“Jadi di sini sebelum kita membahas, ada problem di setiap desa. Mungkin ini solusinya di camat. Hampir semua desa mengeluh persoalan ini,” kata Israwati.dalam Sebuah vidio Yang diunggah di Akun Tiktok Sayangku.
Menurut Israwati, terdapat masyarakat yang tercatat dalam desil enam bahkan tujuh, meski kondisi ekonominya dinilai masih tergolong kurang mampu. Ia mencontohkan adanya warga yang kondisi rumahnya masih berlantaikan tanah.
“Banyak warga yang desilnya enam, tujuh, tapi lantainya saja lantai tanah,” ujarnya.
Tak hanya penerima bantuan sosial, persoalan desil disebut turut berdampak terhadap mahasiswa. Israwati mengungkapkan adanya mahasiswa yang disebut harus kehilangan atau dihentikan beasiswanya karena tercatat dalam desil enam, meski kondisi keluarganya dinilai tidak mampu.
“Jadi ada beberapa anak, adik-adik kita mahasiswa yang sampai hari ini dihentikan beasiswanya karena desil enam. Padahal tidak mampu,” ungkapnya.
Israwati kemudian menyinggung mekanisme pendataan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Ia mengatakan, setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, dirinya memperoleh penjelasan bahwa proses pengusulan dan pemutakhiran data tersebut berasal dari tingkat desa.
“Setelah saya ke Dinas Sosial, ternyata masalahnya ada di desa. Ada nama di desa aplikasi SIKS-NG. Dari desa baru ke atas,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi ketika masyarakat mempertanyakan data desil mereka. Menurutnya, warga kerap mendapatkan jawaban berbeda ketika mendatangi pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten.
“Kalau warga datang ke desa, katanya ini data dari kabupaten. Kalau kita ke kabupaten, ini data dari desa,” kata Israwati.
Karena itu, Israwati meminta para camat mengambil langkah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh kepala desa dan operator terkait mekanisme pendataan serta pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat.
“Mungkin solusinya camat, mohon maaf para camat. Kalau ada sedikit anggaran, panggil semua kepala desa dan operator ini untuk dikasih pemahaman bahwa data ini ada di desa, bukan di kabupaten. Di sini bisa diubah, di desa,” tegasnya.
Pernyataan anggota DPRD Takalar tersebut menambah perhatian terhadap akurasi data desil di tingkat masyarakat. Sebab, data tersebut dapat berpengaruh terhadap akses warga terhadap program bantuan maupun beasiswa.
Pemerintah desa bersama pihak terkait diharapkan memastikan data yang tercantum benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
( Mgi / Arif )
Komentar