top of page
  • Gambar penulisRedaksi Media Gempa

Kepsek ,Sekdes Kades , Honorer ,PNS Di Gowa Diduga di Paksakan Menangkan Salah Satu Caleg.


MEDIAGEMPAINDONESIA.COM, GOWA -Kepsek, Pegawai Honorer,PPPK ( P3K) ,PNS,Kades Sekdes di duga intervensi oleh penguasa Kabupaten Gowa untuk memenangkan salah satu Caleg tingkat Provinsi, dimana Kepala sekolah ,Sekdes ,Kepala desa, PNS merasa resah dan terbebani karena adanya dugaan intervensi dari penentu kebijakan dari atasan untuk memenangkan caleg tersebut.


Ketua DPP Lsm Gempa menjelaskan kepada awak media bahwa pemilu itu demokrasi yang harus dijunjung tinggi berdasarkan Undang undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,pemilu itu adalah bebas jurdil dan rahasia, jadi kalau ada penentu kebijakan berpihak, kepada salah satu Caleg atau berpihak kepada salah satu capres Pemilu Tahun 2024 maka penentuan kebijakan tersebut adalah mencederai demokrasi, yang harus dilakoni penguasa adalah memberikan edukasi kepada masyarakat,Kepsek,PNS, Kepala Desa dan Sekdes untuk memilih sesuai pilihannya sendiri, bukan mengintervensi memenangkan salah satu calon DPRD tingkat Provinsi jelasnya.


Ditambahkan lagi oleh Amiruddin SH Kareng Tinggi selaku Kontrol Sosial bahwa pemilu tahun 2024 membentuk tim untuk mengawasi hal ini jangan sampai,kepsek,Kades, Sekertaris Desa, pegawai honorer dan PPPK (P3K) mengikuti dugaan seruan atau himbauan penguasa tersebut.


Lanjut Kareng Tinggi,bahwa ada beberapa kepala sekolah mengadu ke DPP Lsm Gempa Indonesia bahwa kepsek merasa terbebani dengan adanya intervensi penguasa untuk memenangkan salah satu Caleg DPRD tingkat Provinsi.


Ditambahkan lagi oleh Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia bahwa penguasa harus memberikan edukasi kepada masyarakat, Kepsek,kades, sekdes untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat dan PNS agar tidak terganggu tugasnya dan aktifitasnya sebagai guru.


Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia, menyerukan bahwa penguasa jangan melibatkan PNS dan memberikan beban kepada PNS untuk memenangkan sesuai kehendak penguasa,hal ini tim LSM GEMPA INDONESIA akan melakukan pengawasan hal tersebut tutupnya.



Mgi /Ridwan



bottom of page