KETAHANAN PANGAN GOWA DISOROT! Anggaran Desa Miliaran Rupiah, Waketum DPP GEMPA Indonesia Desak DPRD & Kejaksaan Turun Tangan
- Ridwan Umar
- 2 hari yang lalu
- 2 menit membaca
KETAHANAN PANGAN GOWA DISOROT! Anggaran Desa Miliaran Rupiah, Waketum DPP GEMPA Indonesia Desak DPRD & Kejaksaan Turun Tangan
Gowa. -- Kabupaten Gowa menggencarkan program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat desa serta mendukung program nasional swasembada pangan. Namun di tengah pelaksanaannya, muncul desakan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap progres dan penggunaan anggaran di setiap desa.
Wakil Ketua Umum DPP GEMPA Indonesia, Ari Paletteri, secara terbuka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dan pihak Kejaksaan Negeri Gowa untuk melakukan audit investigatif terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Ketahanan pangan adalah program strategis untuk rakyat. Jangan sampai anggaran besar yang dikucurkan tidak tepat sasaran. DPRD dan Kejaksaan harus melakukan audit investigasi secara terbuka dan transparan,” tegas Ari.
Menurut Waketum DPP Gempa Indonesia Program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa dan dukungan APBD bertujuan untuk:
1.Meningkatkan produksi pertanian dan peternakan lokal
Seperti pengadaan bibit unggul, pupuk, alat pertanian, hingga pengembangan ternak.
2.Menjamin ketersediaan pangan masyarakat desa
Agar desa tidak bergantung sepenuhnya pada pasokan luar daerah.
3.Meningkatkan pendapatan petani dan pelaku UMKM pangan
Dengan pembentukan kelompok tani, BUMDes pangan, dan program hilirisasi hasil tani.
4.Mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok
Terutama menghadapi musim paceklik dan gejolak harga pasar.
Ari menambahkan anggran ketahanan pangan di setiap desa Berdasarkan regulasi terbaru, minimal 20% Dana Desa dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai kebijakan nasional. Jika rata-rata Dana Desa di Kabupaten Gowa berkisar antara Rp800 juta hingga Rp1,5 miliar per desa per tahun, maka estimasi anggaran ketahanan pangan per desa berada di kisaran:
• Rp160 juta – Rp300 juta per desa per tahun (estimasi 20%)
• Jika dikalikan puluhan hingga ratusan desa, total anggaran bisa mencapai puluhan miliar rupiah secara keseluruhan.
Besarnya alokasi inilah yang menurut Ari Paletteri perlu diawasi secara serius agar tidak terjadi penyimpangan.
Ari Paletteri menilai audit investigatif penting dilakukan untuk Mengetahui progres riil di lapangan,Mengukur kesesuaian antara perencanaan dan realisasi,Menghindari praktik mark-up, proyek fiktif, atau pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi,Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa
“Kalau program ini berjalan baik dan sesuai aturan, tentu audit tidak perlu ditakuti. Justru audit adalah bentuk perlindungan bagi aparat desa yang bekerja jujur,” tambahnya.
Ari Paletteri berharap program ketahanan pangan di Kabupaten Gowa benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan ekonomi desa.
Transparansi, partisipasi publik, serta pengawasan aktif dari DPRD dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting agar program strategis ini tidak hanya besar di atas kertas, tetapi nyata dirasakan manfaatnya oleh rakyat,tutupnya
( Mgi / Ridwan )
