MBG Disorot Tajam: Janji Manis Tak Seindah Realita, Harga Per Porsi Jadi Perbincangan Panas
- Ridwan Umar
- 2 jam yang lalu
- 2 menit membaca
MBG Disorot Tajam: Janji Manis Tak Seindah Realita, Harga Per Porsi Jadi Perbincangan Panas
Jeneponto, Sulsel -- Program MBG yang digadang-gadang sebagai solusi dan angin segar bagi masyarakat kini justru menuai sorotan tajam. Di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, keluhan demi keluhan mulai bermunculan.
Terlebih di Kabupaten Jeneponto, suara masyarakat terdengar semakin lantang mempertanyakan kesesuaian antara apa yang dipaparkan di awal dengan kondisi di lapangan.
Sejak awal diluncurkan, MBG disebut-sebut membawa standar kualitas dan harga yang telah ditentukan. Namun, di sejumlah titik pelaksanaan, warga menilai ada ketidaksesuaian harga per porsi dengan kualitas yang diterima. “Kalau memang anggarannya sekian per porsi, kenapa isi dan kualitasnya berbeda jauh?” keluh salah satu warga.
BACA JUGA :
Sorotan tidak hanya datang dari Jeneponto. Beberapa wilayah lain di Sulawesi Selatan juga memperbincangkan hal serupa. Perbandingan antar daerah pun tak terhindarkan. Ada yang menyebut harga per porsi di satu wilayah lebih tinggi, namun kualitasnya dianggap lebih rendah dibanding daerah lain.
Riak-riak ini semakin meluas di tengah masyarakat yang kini semakin kritis.
Pertanyaan yang kini ramai disuarakan adalah: apakah program MBG ini juga diawasi dan diperiksa secara menyeluruh oleh Inspektorat? Transparansi menjadi tuntutan utama.
Masyarakat berharap tidak hanya laporan administrasi di atas kertas yang diperiksa, tetapi juga pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian anggaran dan realisasi.
Pengawasan yang ketat dinilai penting agar tidak muncul dugaan permainan harga atau ketidaksesuaian standar.
Apalagi program ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jika memang ada perbedaan harga antar wilayah, publik meminta penjelasan terbuka—apakah karena faktor distribusi, bahan baku, atau sebab lainnya.
Masyarakat di Jeneponto secara khusus mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk tidak menutup mata. Kejelasan rincian anggaran, standar porsi, serta mekanisme pengawasan harus dipublikasikan agar tidak menimbulkan prasangka yang berkepanjangan.
Program sebesar MBG tentu membawa harapan besar. Namun, tanpa transparansi dan pengawasan yang nyata, harapan itu bisa berubah menjadi kekecewaan. Kini bola ada di tangan para pengelola dan aparat pengawas: akankah sorotan ini dijawab dengan keterbukaan, atau justru dibiarkan menjadi tanda tanya di tengah masyarakat?
( Mgi / Guss Mahfuji )
