top of page

Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Apresiasi Kapolresta Gowa, Desak Satuan Tipiter Usut Tuntas Dugaan Alih Fungsi Dan Penjualan Kawasan Hutan Lindung

Gambar penulis: Ridwan Umar
Ridwan Umar
3 menit yang lalu
3 menit membaca

Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Apresiasi Kapolresta Gowa, Desak Satuan Tipiter Usut Tuntas Dugaan Alih Fungsi Dan Penjualan Kawasan Hutan Lindung


GOWA, SULAWESI SELATAN – Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin, S.H. Karaeng Tinggi, menyampaikan apresiasi kepada Kapolresta Gowa atas tindak lanjut laporan DPP LSM Gempa Indonesia terkait dugaan pengalihfungsian, penguasaan, dan penjualan kawasan hutan lindung di wilayah Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.


Amiruddin mengungkapkan, pihaknya telah menghubungi Kasat Reskrim Polresta Gowa untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut. Dalam komunikasi itu, Kasat Reskrim menyampaikan bahwa perkara dugaan pengalihfungsian kawasan hutan lindung tersebut ditangani oleh Unit Satuan Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polresta Gowa.


Menurut Amiruddin, informasi tersebut merupakan langkah positif dan patut diapresiasi. Namun, DPP LSM Gempa Indonesia berharap penanganannya tidak berhenti pada pemeriksaan di lapangan, melainkan harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan menyeluruh hingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban hukum.



Adapun sejumlah nama yang menjadi perhatian dalam laporan dan pengaduan DPP LSM Gempa Indonesia, yakni Haji Marang, Haji Dadang, Haji Ancu, Mahmuddin bin Haji Marang, lelaki Nassa, warga Dusun Bina'arung, Desa Berutallasa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, serta lelaki David dan Haji Lira, warga Dusun Bangkoa, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu.


Amiruddin menegaskan bahwa seluruh nama tersebut harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum, termasuk dugaan keterlibatan dalam penguasaan, pengalihan fungsi, maupun transaksi jual beli lahan yang berada di dalam kawasan hutan lindung.


"Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekuatan ekonomi, jaringan, atau kedekatan dengan oknum tertentu. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Amiruddin.


DESAK POLISI KEHUTANAN JUGA DIPERIKSA


Selain meminta aparat kepolisian mengusut pihak-pihak yang diduga menguasai dan memperjualbelikan kawasan hutan lindung, DPP LSM Gempa Indonesia juga meminta agar Dinas Kehutanan, khususnya jajaran Polisi Kehutanan (Polhut), turut dimintai klarifikasi dan diperiksa apabila ditemukan indikasi pembiaran atau keterlibatan dalam aktivitas tersebut.



Amiruddin menyebut, pihaknya menerima informasi dan mencurigai adanya dugaan pembiaran, bahkan kemungkinan hubungan atau konspirasi antara oknum tertentu dengan pihak-pihak yang diduga melakukan penguasaan kawasan hutan lindung.


Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang objektif.


"Kami tidak ingin hanya masyarakat kecil yang ditindak, sementara apabila ada oknum aparat atau petugas kehutanan yang diduga mengetahui, membiarkan, atau bahkan membantu aktivitas tersebut justru tidak tersentuh hukum. Jika ada bukti keterlibatan, kami meminta agar mereka juga diproses," ujarnya.


PENGGUNDULAN HUTAN MENGANCAM SUMBER AIR DAN LINGKUNGAN


Lebih lanjut, Amiruddin menilai dugaan penggundulan dan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian maupun aktivitas lainnya merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.


Menurutnya, kawasan hutan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyimpan cadangan air, melindungi daerah aliran sungai, serta mencegah erosi dan bencana banjir.



Apabila kerusakan hutan terus berlangsung tanpa pengawasan dan penindakan, dampaknya berpotensi dirasakan masyarakat luas, mulai dari berkurangnya sumber mata air, meningkatnya risiko kekeringan, hingga kerusakan lingkungan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Gowa.


"Jangan sampai hutan lindung yang seharusnya diwariskan kepada anak cucu justru habis dialihfungsikan dan diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Kerusakan hutan bukan hanya persoalan hari ini, tetapi ancaman bagi masa depan masyarakat," ungkapnya.


DPP LSM GEMPA SIAP MENGAWAL PROSES HUKUM


Sebagai lembaga kontrol sosial, DPP LSM Gempa Indonesia menyatakan akan terus mengawal penanganan laporan tersebut dan meminta Kapolresta Gowa memberikan perhatian serius kepada Unit Tipiter agar bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak mana pun.


DPP LSM Gempa Indonesia juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap status dan batas kawasan hutan, dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan, riwayat transaksi jual beli, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.


"Kami mengapresiasi Kapolresta Gowa dan jajaran Satreskrim yang telah memberikan informasi mengenai penanganan perkara ini. Akan tetapi, apresiasi tersebut harus dibarengi dengan penegakan hukum yang nyata. Hutan lindung bukan milik pribadi yang bisa dikuasai dan diperjualbelikan sesuka hati. Negara harus hadir melindungi kawasan hutan dan kepentingan masyarakat," tutup Amiruddin.


DPP LSM Gempa Indonesia berharap penanganan perkara ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik penguasaan dan pengalihan fungsi kawasan hutan lindung di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa.


( Mgi/Ridwan )


 
 
 

Komentar

Dinilai 0 dari 5 bintang.
Belum ada penilaian

Tambahkan penilaian*
bottom of page