DPP LSM Gempa Indonesia Soroti Laporan Polisi H.Talib: Anak Kandung dan Menantu Saling Bantah Tuduhan Kehilangan Harta Rp252 Juta
DPP LSM Gempa Indonesia Soroti Laporan Polisi H.Talib: Anak Kandung dan Menantu Saling Bantah Tuduhan Kehilangan Harta Rp252 Juta
Gowa, Sulsel – DPP LSM Gempa Indonesia menyoroti laporan polisi Nomor: LP/B/1688/XI/2026/SPKT/POLRESTA GOWA/POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 8 November 2026, yang melibatkan persoalan keluarga antara H. Talib sebagai pelapor dengan anak kandungnya sendiri, Hj. Ramlah, serta menantunya, Sirajuddin, sebagai pihak yang dilaporkan.
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan kehilangan sejumlah harta benda, riwayat perawatan H. Talib di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar, serta adanya perbedaan keterangan antara pihak pelapor dan pihak yang dilaporkan.
Berdasarkan keterangan kuasa hukum H. Talib, kliennya awalnya diajak keluar oleh pihak yang dilaporkan dengan alasan akan dibelikan kendaraan mobil. Namun, menurut keterangannya, H. Talib justru dibawa dan dititipkan di Rumah Sakit Dadi.
Kuasa hukum tersebut menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokter dan dinyatakan tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan, H. Talib kemudian dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.
Beberapa hari setelah kembali beraktivitas, H. Talib mengaku mendapati sejumlah harta bendanya telah hilang. Harta yang dipersoalkan meliputi empat ekor sapi, satu unit mobil Toyota Calya, serta sebidang tanah seluas kurang lebih satu hektare yang diduga telah digadaikan tanpa sepengetahuannya.
Atas kejadian tersebut, H. Talib mengaku mengalami kerugian sekitar Rp252.000.000.
Namun, pihak yang dilaporkan membantah keras tuduhan tersebut.
Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menerima komunikasi melalui telepon seluler dari Hj. Ramlah bersama suaminya, Sirajuddin. Keduanya menyampaikan keberatan atas tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.
Menurut penuturan Hj. Ramlah, ayah kandungnya, H. Talib, pernah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Dadi pada 10 April 2021. Saat itu, dirinya ikut mendampingi karena merupakan anak tunggal dari pasangan almarhumah Hj. Limo dan H. Talib.
Hj. Ramlah menerangkan bahwa ayahnya menjalani perawatan selama 17 hari dan keluar dari rumah sakit pada 27 April 2021 atas izin dokter, dengan anjuran untuk melakukan kontrol atau berobat jalan di Poli Jiwa.
Ia juga membantah tuduhan pencurian empat ekor sapi, penguasaan mobil Toyota Calya, dan penggadaian tanah seluas satu hektare.
Menurut Hj. Ramlah, mobil Toyota Calya yang dipersoalkan tersebut dibeli oleh suaminya terdahulu, almarhum Abd. Rahman. Sementara itu, mengenai empat ekor sapi dan tanah satu hektare, ia menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan meminta agar dibuktikan melalui proses hukum.
Hj. Ramlah juga menjelaskan bahwa dirinya merupakan anak tunggal dari almarhumah Hj. Limo. Ia mengaku saat ini sedang menempuh gugatan di Pengadilan Negeri Sungguminasa terkait persoalan harta benda yang menurutnya merupakan peninggalan almarhumah ibunya dan almarhum suaminya, Abd. Rahman.
Perkara perdata tersebut, menurut keterangannya, masih dalam tahap persidangan. Ia menyebut adanya persoalan mengenai penjualan dan penggadaian sejumlah harta benda yang dipersoalkan tanpa sepengetahuannya sebagai pihak yang mengaku memiliki hak waris.
Hj. Ramlah dan Sirajuddin juga menerangkan bahwa mereka menikah pada 28 Agustus 2023, sebelum almarhumah Hj. Limo meninggal dunia pada 11 September 2023.
Atas tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya dan suaminya, Hj. Ramlah menyatakan keberatan dan berencana menempuh langkah hukum apabila terdapat pernyataan yang terbukti merupakan fitnah atau pencemaran nama baik.
Ia juga mengungkapkan bahwa hubungan dirinya dengan ayah kandungnya semakin memburuk setelah H. Talib keluar dari Rumah Sakit Dadi. Menurutnya, H. Talib tidak lagi menjalankan kontrol atau berobat jalan sebagaimana anjuran dokter pada saat keluar dari rumah sakit.
Amiruddin SH Karaeng Tinggi: Jangan Jadikan Persoalan Keluarga sebagai Alat untuk Mengaburkan Kebenaran
Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menyatakan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan secara objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Menurutnya, aparat kepolisian perlu mendalami asal-usul kepemilikan mobil Toyota Calya, status empat ekor sapi, riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah satu hektare, serta siapa yang sebenarnya melakukan transaksi penjualan maupun penggadaian.
DPP LSM Gempa Indonesia juga meminta agar riwayat perawatan H. Talib di Rumah Sakit Dadi diperiksa secara proporsional dan tidak dijadikan dasar untuk langsung menyimpulkan seseorang masih mengalami gangguan kejiwaan atau tidak memiliki kecakapan hukum.
Amiruddin menegaskan bahwa baik pelapor maupun pihak yang dilaporkan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian melalui proses hukum.
Ia meminta Polresta Gowa mengusut laporan tersebut secara transparan, termasuk memeriksa dokumen kepemilikan, bukti transaksi, saksi-saksi, dan rekam medis yang relevan sesuai ketentuan hukum.
Terkait Keabsahan Surat Kuasa Hukum H. Talib, Ini Penjelasan Hukumnya
Menanggapi pertanyaan apakah seseorang yang pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Dadi selama 17 hari pada April 2021 boleh memberikan surat kuasa kepada seorang pengacara, jawabannya adalah:
Boleh, dengan persyaratan hukum
Tidak otomatis tidak sah hanya karena pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Namun, kecakapan hukum pemberi kuasa harus benar-benar diperhatikan.
Ada beberapa ketentuan hukum yang perlu menjadi perhatian.
1.Pasal 1320 KUHPerdata
Pasal ini mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:
* Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
* Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
* Suatu hal tertentu.
* Suatu sebab yang halal.
Artinya, ketika H. Talib menandatangani surat kuasa kepada pengacara, harus dipastikan bahwa ia memahami isi surat kuasa, mengerti tujuan pemberian kuasa, serta mampu menyatakan kehendaknya secara bebas tanpa paksaan.
2.Pasal 1792 KUHPerdata
Pemberian kuasa merupakan persetujuan yang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan suatu urusan atas nama pemberi kuasa.
Pasal 1793 KUHPerdata juga mengatur bahwa kuasa dapat diberikan melalui akta umum, surat di bawah tangan, surat biasa, maupun secara lisan. JDIH Mahkamah Agung +1
3.Pasal 433 KUHPerdata dan Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022
Ini merupakan ketentuan yang sangat penting dalam persoalan H. Talib.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 tanggal 31 Juli 2023 memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 433 KUHPerdata.
Pada prinsipnya, seseorang dengan kondisi disabilitas mental dan/atau intelektual dapat ditempatkan di bawah pengampuan melalui penetapan pengadilan.
Penentuan kecakapan tersebut harus mempertimbangkan fakta persidangan, pemeriksaan ahli, serta keterangan dan bukti medis yang relevan.
Dengan demikian, riwayat pernah dirawat di rumah sakit jiwa tidak serta-merta menjadikan seseorang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Mahkamah Konstitusi RI +2
4.Bagaimana jika H. Talib tidak pernah melakukan kontrol setelah keluar dari RS Dadi?
Ini perlu diperiksa lebih lanjut.
Jika benar H. Talib pernah dirawat selama 17 hari dan dokter menganjurkan kontrol atau berobat jalan, tetapi setelah itu tidak pernah melakukan kontrol, fakta tersebut dapat menjadi alasan untuk meminta pemeriksaan medis terbaru apabila terdapat keraguan yang objektif mengenai kondisi kejiwaannya.
Namun, tidak melakukan kontrol bukan bukti bahwa seseorang masih mengalami gangguan jiwa.
Sebaliknya, juga tidak boleh langsung diasumsikan bahwa seseorang sudah pulih sepenuhnya hanya karena pernah diizinkan pulang dari rumah sakit.
5.Apa yang harus dilakukan jika kecakapan H. Talib diragukan?
DPP LSM Gempa Indonesia dapat mendorong langkah-langkah berikut:
* Meminta klarifikasi mengenai rekam medis perawatan H. Talib di RS Dadi, melalui prosedur yang sah.
* Memeriksa apakah terdapat penetapan pengadilan mengenai pengampuan H. Talib.
* Meminta pemeriksaan dokter spesialis kedokteran jiwa apabila terdapat alasan medis yang objektif.
* Memastikan kapan surat kuasa dibuat dan bagaimana kondisi H. Talib ketika menandatanganinya.
* Memastikan H. Talib memahami isi dan akibat hukum dari surat kuasa tersebut.
Penting: Apabila tidak ada penetapan pengampuan, dan H. Talib pada saat memberikan kuasa masih mampu memahami serta menyatakan kehendaknya secara bebas, surat kuasa pada prinsipnya dapat dinyatakan sah. Sebaliknya, apabila terbukti terdapat ketidakcakapan pada saat pemberian kuasa, keabsahannya dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum.
Pasal 447 KUHPerdata juga mengatur kemungkinan pembatalan tindakan perdata sebelum penetapan pengampuan apabila keadaan yang menjadi dasar pengampuan telah ada ketika tindakan itu dilakukan. Penerapannya harus dibuktikan melalui proses hukum. Mahkamah Konstitusi RI +1
Kesimpulan dan Sikap DPP LSM Gempa Indonesia
Menurut saya, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan. Ada tiga persoalan yang harus dipisahkan:
* Persoalan pidana: Benarkah terjadi pencurian empat ekor sapi, penguasaan mobil Toyota Calya, dan penggadaian tanah satu hektare?
* Persoalan perdata: Siapa pemilik sah mobil, sapi, dan tanah yang dipersoalkan, termasuk apakah harta tersebut merupakan harta warisan?
* Persoalan kecakapan hukum: Apakah H. Talib benar-benar memahami dan menyadari akibat hukum ketika memberikan kuasa kepada pengacaranya?
Saya menyarankan DPP LSM Gempa Indonesia tidak langsung menyatakan surat kuasa H. Talib tidak sah. Akan tetapi, apabila ada keraguan yang didukung fakta, keabsahan surat kuasa tersebut patut diklarifikasi dan diuji berdasarkan kondisi H. Talib pada saat menandatanganinya.
Satu hal yang sangat penting: Perawatan H. Talib pada tahun 2021 tidak otomatis membuktikan bahwa pada November 2026 ia tidak cakap hukum. Pemeriksaan kondisi terkini diperlukan jika memang ada indikasi medis.
Dengan demikian, Polresta Gowa diharapkan tidak hanya memeriksa pihak yang dilaporkan, tetapi juga mendalami bukti kepemilikan dan riwayat transaksi seluruh harta yang dipersoalkan.
( Mgi/Ridwan )
Tags : #Polrestagowa #Poldasulsel
Komentar