Setahun Kasus H. Idris Tak Jelas, Ketua Lsm Gempa Desak Kapolresta Gowa Evaluasi Penyidik Dan Terlapor Harus Ditetapkan Sebagai Tersangka.
Setahun Kasus H. Idris Tak Jelas, Ketua Lsm Gempa Desak Kapolresta Gowa Evaluasi Penyidik Dan Terlapor Harus Ditetapkan Sebagai Tersangka.
MAKASSAR — Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, selaku pendamping pelapor H. Idris, mendesak Kapolresta Gowa melakukan evaluasi terhadap penyidik yang menangani laporan dugaan pengosongan rumah dan penjualan rumah serta tanah sawah milik H. Idris.
Amiruddin menilai penanganan perkara tersebut patut menjadi perhatian serius pimpinan Polresta Gowa. Pasalnya, perkara yang dilaporkan H. Idris sudah berjalan lebih dari satu tahun, tetapi hingga Kamis, 12 November 2026, belum memberikan kejelasan yang memadai kepada pihak pelapor mengenai perkembangan dan arah penanganannya.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/1014/IX/2025/SPKT/POLRES GOWA/POLDA SULSEL, tertanggal 7 September 2025.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan pengosongan rumah panggung milik H. Idris yang berlokasi di Batu Borong, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, pada 17 September 2025. Pelapor juga mengadukan dugaan penjualan rumah dan tanah sawah miliknya tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.
Menurut Amiruddin, perkara tersebut bukan perkara yang seharusnya dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan kepada pelapor.
"Ini sudah lebih dari satu tahun. Kami mempertanyakan apa sebenarnya kendala penyidik sehingga perkara yang menurut kami relatif sederhana ini belum menunjukkan kejelasan penanganan. Apakah ada hambatan, kelalaian, atau persoalan lain? Jangan sampai masyarakat menaruh kecurigaan bahwa perkara ini sengaja diperlambat. Kami meminta Kapolresta Gowa mengevaluasi penyidik yang menangani laporan tersebut," tegas Amiruddin.
BARU DIGELAR, PENYIDIK DISEBUT MULAI MEMANGGIL TERLAPOR
Amiruddin mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, perkara tersebut baru saja dilakukan gelar perkara dan penyidik mulai melakukan pemanggilan terhadap pihak terlapor , jadwal pemeriksaan terlapor hari ini Kamis, 12 November 2026, artinya kalau terlapor hadir hari ini berarti terlapor sudah dua kali hadir , pertama undangan penyidik sekarang panggilan penyidik, termasuk saksi pelapor sudah dua kali menghadiri undangan penyidik, maka DPP LSM Gempa Indonesia desak Kapolresta Gowa agar segera menetapkan tersangka H.Haruddin dan Kali bin Kanna serta semua yang terlibat.
"Jangan hanya melakukan pemanggilan untuk memenuhi administrasi. Kami ingin perkara ini benar-benar dituntaskan berdasarkan alat bukti. Kalau memang ditemukan unsur tindak pidana, proses sesuai ketentuan hukum. Kalau tidak ditemukan, sampaikan alasannya secara transparan kepada pelapor," ujarnya.
KAPOLRESTA DIMINTA PERINTAHKAN PENYIDIK TERBITKAN SP2HP SETIAP PENANGANAN KASUS.
Selain meminta evaluasi penyidik, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia meminta Kapolresta Gowa menginstruksikan penyidik agar memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada H. Idris selaku pelapor dan atau setiap laporan.
Menurut Amiruddin, pelapor memiliki hak untuk mengetahui perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian.
SP2HP harus memberikan informasi yang jelas mengenai:
1. Perkembangan dan status penanganan perkara.
2. Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan.
3. Pemeriksaan saksi maupun pihak terlapor.
4. Kendala yang dihadapi penyidik.
5. Rencana tindakan penyidik berikutnya.
6. Kepastian mengenai kelanjutan proses hukum.
"Kami meminta SP2HP diberikan secara tertulis. Jangan sampai pelapor harus terus-menerus datang ke kantor polisi hanya untuk menanyakan perkembangan laporannya sendiri. Transparansi merupakan bagian penting dari pelayanan dan penegakan hukum," tegas Amiruddin.
BERAPA LAMA STANDAR WAKTU PENYELESAIAN PERKARA?
Amiruddin juga meminta agar penanganan perkara dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan standar operasional penyidikan Polri.
Dalam ketentuan lama, Pasal 31 Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 pernah mengatur standar waktu penyidikan berdasarkan tingkat kesulitan perkara, yaitu:
- Perkara mudah: 30 hari.
- Perkara sedang: 60 hari.
- Perkara sulit: 90 hari.
- Perkara sangat sulit: 120 hari.
Namun, perlu ditegaskan bahwa Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 telah dicabut dan digantikan oleh Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019. Karena itu, angka 30, 60, 90, dan 120 hari tersebut tidak boleh dinyatakan sebagai batas waktu wajib yang otomatis masih berlaku untuk setiap perkara saat ini.
Dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, setiap perkembangan penanganan perkara dalam tahap penyidikan wajib diterbitkan SP2HP. Dengan demikian, yang dituntut kepada penyidik adalah penanganan profesional, terukur, akuntabel, dan transparan, bukan membiarkan laporan tanpa informasi perkembangan.
LSM GEMPA: JANGAN BIARKAN LAPORAN MASYARAKAT MENGGANTUNG!
Amiruddin menegaskan bahwa DPP LSM Gempa Indonesia yang berkantor di Jalan Tanjung Bunga Nomor 50 D, Makassar, akan terus mengawal laporan H. Idris sampai memperoleh kepastian hukum.
"Kami tidak meminta penyidik memihak pelapor. Kami hanya meminta bekerja profesional, objektif dan transparan. Jangan ada perlakuan berbeda dalam penanganan laporan masyarakat. Jika ada bukti, tindak lanjuti. Jika ada kendala, jelaskan. Jika perkara harus dihentikan, sampaikan dasar hukumnya secara resmi," tandasnya.
Ia berharap Kapolresta Gowa segera melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penyidik agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.
"Hukum jangan hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi lambat ketika masyarakat kecil meminta keadilan. Setahun lebih menunggu kepastian hukum bukan waktu yang singkat bagi seorang pelapor yang merasa kehilangan hak atas rumah dan tanahnya," tutup Amiruddin.
( Mgi / Ridwan )
Tags : #Polrestagowa #Poldasulsel
Komentar