top of page

DPP Lsm GempaIndonesia: Husniah Talenrang Jangan Diberikan Penangguhan Penahanan, Masih Ada Sejumlah Kasus Yang Harus Ungkap!

Gambar penulis: Ridwan Umar
Ridwan Umar
2 hari yang lalu
3 menit membaca

DPP Lsm GempaIndonesia: Husniah Talenrang Jangan Diberikan Penangguhan Penahanan, Masih Ada Sejumlah Kasus Yang Harus Ungkap!


Gowa, Sulsel – Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, angkat bicara terkait penahanan mantan Bupati Gowa, Husniah Talenrang, di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Sulawesi Selatan. Ia menegaskan bahwa setiap tersangka yang ditahan secara hukum memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun, menurutnya, hak tersebut tidak serta-merta harus dikabulkan oleh penyidik.


Amiruddin menyampaikan bahwa permohonan penangguhan penahanan harus dipertimbangkan secara objektif dengan memperhatikan kepentingan penyidikan, risiko melarikan diri, kemungkinan menghilangkan barang bukti, serta potensi memengaruhi saksi.


"Jangan sampai penangguhan penahanan justru menghambat proses penegakan hukum. Kami selaku kontrol sosial berharap penyidik benar-benar mempertimbangkan seluruh risiko sebelum mengambil keputusan," tegas Amiruddin.



Menurut Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, perkara yang dikaitkan dengan Husniah Talenrang tidak hanya menjadi perhatian pada satu kasus. Sejumlah persoalan hukum yang disebut menyeret namanya antara lain dugaan persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pemerasan, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan korupsi.


Selain itu, terdapat pula informasi mengenai laporan mantan suaminya yang ditangani penyidik Polda Sulawesi Tenggara. Amiruddin meminta agar perkembangan dan status hukum perkara tersebut disampaikan secara transparan kepada publik, termasuk apabila benar telah ada penetapan tersangka.


Belum lagi perkara dugaan penyimpangan pengadaan baju seragam sekolah gratis Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025 dengan nilai anggaran sekitar Rp16 miliar yang turut menjadi sorotan publik. Dalam perkara tersebut, nama Basri Kajang alias Ombas, PT Urban Retail Internasional (URI), serta sejumlah pejabat terkait ikut disebut dalam berbagai informasi dan pemberitaan.


**LSM Gempa: Penyidik Harus Menjamin Saksi dan Barang Bukti Aman**


Amiruddin mengaku memiliki kekhawatiran apabila penangguhan penahanan diberikan sebelum seluruh proses penyidikan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan Husniah Talenrang benar-benar dituntaskan.



"Kami sedikit ragu apabila penangguhan penahanan diberikan terlalu dini. Jangan sampai ada saksi yang berpotensi dipengaruhi atau barang bukti yang berpotensi dihilangkan. Ini merupakan kekhawatiran kami sebagai lembaga kontrol sosial, bukan kesimpulan bahwa hal tersebut sudah terjadi," ujarnya.


Ia juga meminta penyidik mengantisipasi kemungkinan adanya alasan kesehatan yang diajukan setelah penahanan, termasuk apabila muncul informasi mengenai dugaan penyakit maag akut.


Menurutnya, setiap alasan kesehatan harus diperiksa secara objektif oleh dokter atau tenaga medis yang berwenang. Jika memang terdapat kondisi medis yang membutuhkan penanganan khusus, hak kesehatan tahanan tetap harus dipenuhi tanpa mengabaikan kepentingan hukum dan penyidikan.


**Pemberantasan Korupsi Jangan Sampai Kehilangan Ketegasan**



Lebih lanjut, Amiruddin menilai bahwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penegak hukum harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan ketegasan. Penangguhan penahanan bukan sesuatu yang otomatis diberikan hanya karena tersangka mengajukannya.


"Kalau kita benar-benar ingin memberantas korupsi, jangan sampai penegakan hukum menjadi lemah. Penangguhan penahanan harus dipertimbangkan secara ketat. Jangan sampai ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun karena jabatan, kekuasaan, ataupun pengaruh politik," tegasnya.


Ia menambahkan, penahanan bukanlah hukuman sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, melainkan salah satu instrumen hukum untuk kepentingan proses peradilan. Karena itu, keputusan mengenai penangguhan penahanan harus berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan penyidik, bukan tekanan pihak mana pun.


**Kasus Seragam Sekolah Rp16 Miliar Jangan Dibiarkan Menggantung**


Ketua DPP LSM Gempa Indonesia juga mendesak Polda Sulawesi Selatan agar memberikan perhatian serius terhadap perkara dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis Tahun Anggaran 2025 senilai sekitar Rp16 miliar.


Menurut Amiruddin, perkara tersebut harus diusut secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana, proses pengadaan, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proyek tersebut.


Ia menilai polemik berbagai persoalan pemerintahan dan hukum di Kabupaten Gowa telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.


"Kami tidak ingin kasus pengadaan seragam sekolah gratis Rp16 miliar hilang begitu saja dari perhatian aparat penegak hukum. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa sesuai hukum. Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan beberapa orang, tetapi telusuri sampai tuntas siapa yang bertanggung jawab," tutup Amiruddin.



**DPP LSM Gempa Indonesia menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal seluruh proses penegakan hukum di Kabupaten Gowa maupun Sulawesi Selatan, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak-hak hukum setiap orang.**


Catatan hukum: Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan merupakan kewenangan yang dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan, berdasarkan syarat yang ditentukan.


Tidak ada ketentuan bahwa seluruh tersangka korupsi otomatis dilarang memperoleh penangguhan penahanan. Penahanan juga bukan hukuman untuk memberikan efek jera, melainkan tindakan hukum untuk kepentingan proses peradilan.


( Mgi / Ridwan )


 
 
 

Komentar

Dinilai 0 dari 5 bintang.
Belum ada penilaian

Tambahkan penilaian*
bottom of page