top of page

Dpp Lsm Gempa Indonesia Pertanyakan Keabsahan Surat Kuasa H. Talib, Dugaan Riwayat Gangguan Jiwa Dan Sengketa Harta Keluarga Jadi Sorotan

Gambar penulis: Ridwan Umar
Ridwan Umar
11 menit yang lalu
4 menit membaca

Dpp Lsm Gempa Indonesia Pertanyakan Keabsahan Surat  Kuasa  H. Talib,  Dugaan Riwayat Gangguan Jiwa Dan Sengketa Harta Keluarga Jadi Sorotan


Gowa, Sulsel  –  DPP LSM Gempa Indonesia angkat bicara terkait laporan polisi Nomor: LP/B/1688/XI/2026/SPKT/POLRESTA GOWA/POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 8 November 2026, yang dilaporkan oleh H. Talib terhadap anak kandungnya sendiri, Hj. Ramlah.


Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin, S.H. Karaeng Tinggi, menyatakan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, perkara ini bukan hanya menyangkut laporan polisi antara seorang ayah dan anak kandung, tetapi juga menyangkut dugaan persoalan kejiwaan, keabsahan pemberian kuasa hukum, serta penguasaan dan peralihan harta benda peninggalan keluarga.


Berdasarkan keterangan dan dokumen yang diterima, persoalan keluarga tersebut mulai memanas setelah Hj. Ramlah menikah dengan suami keduanya, Sirajuddin, pada 28 Agustus 2023. Sementara itu, Hj. Limo, istri pertama H. Talib sekaligus ibu kandung Hj. Ramlah, meninggal dunia pada 11 September 2023.


Setelah peristiwa tersebut, H. Talib diduga menunjukkan sikap permusuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Bahkan, menurut keterangan yang disampaikan kepada DPP LSM Gempa Indonesia, Hj. Ramlah pernah diusir dari Kampung Mampua dan mengalami sejumlah ancaman ketika bertemu dengan ayah kandungnya. Hj. Ramlah mengaku takut karena ayahnya diduga pernah mengamuk dan mengancam akan membunuhnya.



DPP LSM Gempa Indonesia juga menerima informasi mengenai dugaan penjualan dan penggadaian sejumlah harta benda peninggalan almarhumah Hj. Limo serta harta peninggalan almarhum Abdul Rahman, suami pertama Hj. Ramlah. Termasuk rumah yang menurut keterangan keluarga dibangun almarhum Abdul Rahman untuk istrinya, yang kini disebut-sebut dikuasai H. Talib bersama istri ketiganya.


Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah adanya dokumen medis dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 34, Makassar.


Dalam dokumen Ringkasan Pasien Pulang Nomor 440/3438/RSKD/DADI, tertanggal 27 April 2021, diterangkan bahwa H. Talib pernah menjalani perawatan selama 17 hari dengan diagnosis masuk gangguan jiwa. Dokumen tersebut juga mencantumkan edukasi mengenai aturan minum obat, keteraturan kontrol, penyakit, dan dukungan keluarga.



Atas dasar dokumen medis tersebut, DPP LSM Gempa Indonesia mempertanyakan apakah pada saat memberikan surat kuasa kepada penasihat hukumnya, H. Talib benar-benar berada dalam kondisi yang cakap secara hukum untuk memahami maksud, tujuan, serta akibat hukum dari pemberian kuasa tersebut.


Amiruddin menegaskan bahwa riwayat perawatan kejiwaan pada tahun 2021 tidak serta-merta membuktikan seseorang masih mengalami gangguan jiwa atau kehilangan kecakapan hukum pada tahun 2026. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan medis terkini dan penilaian hukum yang objektif.


PERSOALKAN PENGAMPUAN DAN KEABSAHAN SURAT KUASA


Ketua DPP LSM Gempa Indonesia mempertanyakan apakah sebelum menerima kuasa dari H. Talib, penasihat hukum yang bersangkutan telah memastikan kecakapan pemberi kuasa dalam memahami tindakan hukum yang dilakukannya.


Menurut Amiruddin, apabila memang terdapat kondisi yang menyebabkan H. Talib tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri secara hukum, maka mekanisme pengampuan melalui pengadilan perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Namun, pengampuan bukan sesuatu yang dapat ditetapkan secara sepihak oleh keluarga maupun organisasi. Harus ada proses dan penetapan pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


DPP LSM Gempa Indonesia menegaskan bahwa surat kuasa tidak otomatis batal hanya karena seseorang pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Akan tetapi, apabila pada saat surat kuasa ditandatangani terbukti pemberi kuasa tidak memiliki kemampuan memahami dan menghendaki tindakan hukum tersebut, keabsahannya patut diuji melalui mekanisme hukum.


MOBIL AGYA DAN HARTA PENINGGALAN JADI PERSOALAN


Terkait materi laporan polisi, DPP LSM Gempa Indonesia memperoleh keterangan bahwa kendaraan Toyota Agya yang dipersoalkan merupakan kendaraan peninggalan almarhum Abdul Rahman, dengan dokumen STNK dan BPKB atas nama almarhum Rahman.

Selain kendaraan tersebut, terdapat pula persoalan mengenai tanah dan empat ekor sapi yang disebut-sebut menjadi bagian dari objek yang dipersoalkan dalam laporan.


Menurut keterangan yang diterima, Hj. Ramlah menyatakan bahwa kendaraan, tanah, dan empat ekor sapi tersebut berada dalam penguasaan pihak pelapor, yakni H. Talib. Ia juga menyampaikan bahwa setelah menikah dengan suami keduanya, dirinya tidak lagi bertemu ayah kandungnya karena merasa takut terhadap ancaman yang pernah dialaminya.


DPP LSM Gempa Indonesia menilai seluruh persoalan tersebut harus dibuka secara terang-benderang. Penyidik perlu memeriksa asal-usul kepemilikan kendaraan, dokumen pertanahan, bukti kepemilikan sapi, riwayat transaksi penjualan maupun penggadaian, serta siapa yang sesungguhnya menguasai masing-masing objek.


Amiruddin menegaskan bahwa apabila terdapat harta peninggalan almarhum dan almarhumah, maka status kepemilikan serta hak masing-masing ahli waris harus ditentukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum waris yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang secara sepihak mengklaim atau menguasai harta peninggalan tanpa dasar hukum yang jelas.


DPP LSM GEMPA MINTA POLRESTA GOWA PROFESIONAL


DPP LSM Gempa Indonesia meminta Kapolresta Gowa dan penyidik yang menangani laporan polisi tersebut agar bekerja secara profesional, transparan, objektif, serta tidak hanya melihat persoalan dari satu sisi.


Penyidik diharapkan memeriksa dokumen medis H. Talib, mengklarifikasi kondisi kejiwaannya saat memberikan surat kuasa, memeriksa penasihat hukum yang menerima kuasa, serta meminta keterangan dari Hj.

Ramlah dan saksi-saksi keluarga lainnya.



DPP LSM Gempa Indonesia juga meminta agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak mana pun. Laporan polisi harus diuji berdasarkan alat bukti, bukan semata-mata berdasarkan hubungan keluarga atau klaim sepihak.


Amiruddin, S.H. Karaeng Tinggi menegaskan:

"Jangan sampai hukum justru dijadikan alat untuk mempertajam konflik antara seorang ayah dengan anak kandungnya sendiri. Kami meminta penyidik Polresta Gowa terlebih dahulu membuka seluruh fakta, termasuk riwayat medis, keabsahan surat kuasa, dan asal-usul harta benda yang menjadi objek perselisihan."


"Kalau memang ada persoalan kecakapan hukum pemberi kuasa, silakan diuji melalui mekanisme pengampuan dan pemeriksaan yang sah. Jangan sampai persoalan mendasar ini diabaikan, sementara seorang anak kandung harus menghadapi laporan polisi yang berawal dari konflik keluarga dan harta peninggalan."


DPP LSM Gempa Indonesia menyatakan akan mengawal persoalan tersebut agar hak-hak Hj. Ramlah terlindungi, tetapi tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang sedang berjalan.


DPP LSM GEMPA INDONESIA: BUKA FAKTA, UJI SURAT KUASA, LINDUNGI HAK AHLI WARIS!


( Mgi  / Ridwan )


 
 
 

Komentar

Dinilai 0 dari 5 bintang.
Belum ada penilaian

Tambahkan penilaian*
bottom of page