Program 1 Desa 1 Pengecer Pupuk Subsidi Belum Terealisasi, Petani Menjerit: Di Mana Keberpihakan Pemerintah?
- Ridwan Umar
- 30 Jun
- 2 menit membaca
Program 1 Desa 1 Pengecer Pupuk Subsidi Belum Terealisasi, Petani Menjerit: Di Mana Keberpihakan Pemerintah?
Gowa – Janji pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk merealisasikan program "1 Desa 1 Pengecer Pupuk Subsidi" hingga kini belum menunjukkan kemajuan signifikan. Di tengah kesulitan yang dialami para petani dalam mengakses pupuk bersubsidi, program strategis ini justru mandek di level implementasi.
Program ini sejatinya dicanangkan sebagai upaya pemerataan distribusi pupuk subsidi hingga ke pelosok desa. Tujuannya sangat mulia: memotong rantai distribusi, mencegah kelangkaan, dan meringankan beban petani. Namun faktanya, banyak desa di berbagai daerah yang masih tidak memiliki satu pun pengecer resmi, sehingga petani harus menempuh jarak jauh dan menunggu waktu lama hanya untuk mendapatkan pupuk.
Kondisi ini diperparah dengan sistem distribusi pupuk subsidi yang rumit dan seringkali tidak transparan. Di beberapa wilayah, pupuk bersubsidi sudah sulit diakses sejak awal musim tanam, dan ironisnya justru muncul praktik-praktik penimbunan dan permainan harga oleh oknum tertentu.
Menurut Wakil Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Ari Paletteri, keterlambatan dan ketidakjelasan pelaksanaan program ini mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani.
"Petani itu tulang punggung ketahanan pangan nasional. Tapi mengapa akses ke pupuk saja masih menyiksa? Program 1 desa 1 pengecer harusnya sudah jalan sejak lama. Ini bukan soal janji, tapi soal keadilan dan keberpihakan nyata dari negara kepada rakyat kecil," ujarnya.
Ia juga mendesak Kementan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendistribusian pupuk subsidi, termasuk menindak tegas jika ada mafia pupuk di balik kelangkaan yang terjadi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehadiran negara secara nyata di tengah penderitaan petani yang terus berjuang menjaga produksi pangan nasional meski dengan sarana terbatas dan bantuan minim. "Negara tidak boleh kalah dengan mafia. Negara harus berpihak pada petani," tegasnya.
( Mgi/Ridwan )
