LSM Gempa Indonesia Dan DPRD Perjuangkan Nasib Serta Jeritan Hati Para Honorer Guru & Non ASN Tenaga Kesehatan Dalam Rapat RDP DPRD Gowa
- Ridwan Umar
- 3 Okt
- 2 menit membaca
LSM Gempa Indonesia Dan DPRD Perjuangkan Nasib Serta Jeritan Hati Para Honorer Guru & Non ASN Tenaga Kesehatan Dalam Rapat RDP DPRD Gowa
Gowa, Sulsel -- Rapat Dengar Pendapat (RDP) kembali digelar di DPRD Kabupaten Gowa, Jumat 3 Oktober 2025. RDP ini mempertemukan LSM Gempa Indonesia sebagai pendamping Honorer, BKPSDM Gowa, DPRD Gowa, serta para guru dan tenaga kesehatan Non ASN yang hingga kini nasibnya masih terkatung-katung.
Suasana haru mewarnai ruang aspirasi DPRD Kabupaten Gowa ketika puluhan guru dan tenaga kesehatan non ASN menyampaikan keluh kesah mereka. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, mereka memohon agar pemerintah daerah memperjuangkan legalitas dan pengangkatan status mereka menjadi ASN atau minimal PPPK parohwaktu.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gowa itu berlangsung penuh haru ketika salah seorang tenaga pendidik dengan suara bergetar menyampaikan, āKami hanya ingin legalitas, Pak Ibu. Kami ini mengabdikan diri untuk bangsa ini. Tolonglah kami juga diangkat, jangan dibiarkan menggantung seperti ini.ā Ucapnya
Wakil Ketua Umum DPP Gempa Indonesia, Ari Paletteri menyampaikan Kehadiran kami di ruang terhormat ini bukan semata-mata membawa aspirasi, tetapi membawa jeritan hati dan keadilan bagi saudara-saudara kita para tenaga Non ASN yang telah lama mengabdi di Kabupaten Gowa, namun hingga saat ini masih terabaikan.
Lebih ironis lagi, banyak di antara mereka yang justru tidak terdata, padahal pengabdian mereka sudah bertahun-tahun untuk daerah ini.
Oleh karena itu, melalui forum ini, kami datang dengan tiga poin tuntutan utama:
1.Mengusut tuntas oknum Dinas Pendidikan yang diduga menghilangkan data guru Non ASN dari database BKN.
2.Mengusulkan seluruh Non ASN, termasuk yang mengabdi di sekolah yayasan, untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu tanpa terkecuali.
3.Mengusut honorer āsilumanā yang tiba-tiba bisa lulus PPPK paruh waktu tahun 2025.
Ari Paletteri menegaskan bahwa perjuangan ini bukan main-main. āKami tidak akan berhenti sebelum Non ASN, terutama guru yang sudah lama mengabdi, benar-benar mendapatkan NIP. Jangan ada lagi ketidakadilan di negeri ini,ā tegasnya di hadapan forum.
Sementara itu, Ketua DPRD Gowa menyatakan komitmennya untuk mengawal persoalan ini hingga ke BKN pusat dan akan segera berkoordinasi dengan Bupati Gowa.
āKami akan kawal sampai tuntas. Ini janji kami,ā tegas ketua DPRD Gowa
Mereka mengaku, beban hidup kian berat ditambah ketidakpastian status pekerjaan. Padahal, sebagian besar dari mereka telah mengabdikan tenaga, pikiran, bahkan jiwa dalam melayani masyarakat, baik di ruang kelas maupun fasilitas kesehatan pelosok desa.
" Ini bukan sekadar soal nasib kami, tapi soal masa depan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kalau kami terus diabaikan, siapa yang mau bertahan?ā kata salah satu tenaga kesehatan yang hadir.
Meski belum ada keputusan final, janji dukungan BKPSDM Pemda Gowa memberi secercah harapan bagi guru dan tenaga kesehatan non ASN. Air mata yang pecah di ruang DPRD Gowa menjadi simbol betapa mendesaknya pemerintah pusat dan daerah untuk segera menuntaskan persoalan nasib ratusan tenaga honorer yang masih menggantung.
Rapat ini menjadi saksi bisu suara rakyat kecil yang sudah terlalu lama mengabdi tanpa kepastian. Harapan mereka kini bertumpu pada keberanian DPRD Gowa untuk memperjuangkan hingga ke pusat.
( Mgi/Ridwan )
