Konstruksi Irigasi D.I Bili-Bili Disorot, LSM Perak Gowa: "Lantai Ditumpuk Batu Kali 30 Cm, Rentan Hancur Tergerus Air"

Konstruksi Irigasi D.I Bili-Bili Disorot, LSM Perak Gowa: "Lantai Ditumpuk Batu Kali 30 Cm, Rentan Hancur Tergerus Air"
Gowa, Sulsel – Temuan lapangan terkait penyusutan kedalaman saluran pada proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I) Bili-Bili senilai Rp61,8 Miliar semakin benderang. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pembela Rakyat (Perak) Kabupaten Gowa mengungkap bahwa peninggian lantai dasar saluran tersebut dilakukan dengan metode yang diduga kuat menabrak petunjuk teknis (Juknis) konstruksi pengairan.
Ketua LSM Perak Gowa, Muh Taufan Yunus, membeberkan bahwa penambahan ketebalan lantai setebal 30 sentimeter tersebut bukan menggunakan cor beton standar, melainkan menggunakan susunan batu kali yang sekadar dikejer (ditumpuk padat) di dasar saluran lama, lalu ditutup dengan lapisan mortar atau adukan semen-pasir di bagian permukaan atasnya saja.

"Metode pelaksanaan ini sangat rawan dan berisiko tinggi secara teknis konstruksi air. Dasar saluran ditumpuk batu kali setebal 30 senti lalu hanya diplester bagian atasnya. Ini menyalahi juknis KP-03 tentang bangunan pengairan. Lapisan mortar atasnya pasti tipis, dan jika ada retakan kecil saja, air akan masuk ke rongga batu di bawahnya. Akibat tekanan air (uplift pressure), lantai saluran ini dipastikan akan cepat terangkat, pecah, dan hancur tergerus arus," ungkap Muh Taufan Yunus dengan nada tegas, Kamis (05/11/2026).
Taufan menambahkan, pengurangan dimensi kedalaman saluran akibat tumpukan batu kali ini tidak hanya menurunkan kapasitas tampung debit air yang memicu ancaman luapan banjir ke pemukiman, tetapi juga mengindikasikan adanya upaya kontraktor pelaksana, KSO AJLP – AGUNG, untuk menyiasati kesalahan elevasi galian tanah di lapangan.

"Kami menduga metode tambal sulam batu kali setebal 30 senti ini dipakai untuk menutupi galian yang terlalu dalam atau elevasi yang tidak beraturan agar cepat selesai. Ini persoalan serius yang merugikan keuangan daerah. Kami meminta dengan tegas kepada Konsultan Pengawas PT. KOGAS dan PPK Dinas PSDA Sulsel untuk menolak hasil pekerjaan lantai ini dan memerintahkan pembongkaran demi menjaga kualitas infrastruktur publik yang dibiayai uang rakyat," ketus Ketua LSM Perak Gowa tersebut.
( Mgi/Tim )


















































Komentar