top of page

Dpp Lsm Gempa Indonesia Desak Polres Jeneponto Tangkap H.Marang Di Duga Kuasai Dan Perjualbelikan 20 Hektar Kawasan Hutan Lindung

Gambar penulis: Ridwan Umar
Ridwan Umar
14 jam yang lalu
3 menit membaca

Dpp Lsm Gempa Indonesia Desak Polres Jeneponto Tangkap H.Marang Di Duga Kuasai Dan Perjualbelikan 20 Hektar Kawasan Hutan Lindung


JENEPONTO – Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Amiruddin, S.H. Karaeng Tinggi, mendesak Polres Jeneponto agar segera menindak tegas dugaan penguasaan, pembukaan, pengalihfungsian, dan penjualan kawasan hutan lindung di Pa'landangang, Dusun Katangngoro, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.


Amiruddin meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan aktivitas yang diduga merusak kawasan hutan lindung tersebut terus berlangsung. Bahkan, ia mendesak penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Jeneponto segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan memproses pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Menurut temuan DPP LSM Gempa Indonesia, kawasan hutan lindung yang berada di titik Pa'landangang tersebut diduga dikuasai oleh seorang warga bernama Haji Marang, yang berdomisili di Dusun Bina'arung, Desa Berutallasa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa.


Kawasan hutan lindung Jeneponto yang berbatasan langsung dengan Dusun Bina'arung, Desa Berutallasa, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, itu telah dibuka menggunakan alat berat jenis excavator. Selanjutnya, kawasan tersebut dibentuk menjadi lahan terasering dan dialihfungsikan menjadi perkebunan jagung kuning oleh Haji Marang.



Lebih memprihatinkan lagi, berdasarkan temuan diperoleh, sebagian kawasan yang diduga mencapai kurang lebih 20 hektare tersebut juga diperjualbelikan kepada sejumlah masyarakat di Dusun Bangkoa, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa oleh Haji Marang.


Laporan Sudah Masuk Polres Jeneponto


Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar persoalan kepemilikan atau pengelolaan lahan, melainkan menyangkut perlindungan kawasan hutan, kelestarian lingkungan, dan keselamatan masyarakat yang berada di wilayah hilir Wilayah Kabupaten Jeneponto.


Ketua DPD II LSM Gempa Indonesia Kabupaten Jeneponto sebelumnya telah melaporkan dugaan pengalihfungsian kawasan hutan lindung tersebut ke Polres Jeneponto pada tanggal 10 November 2026. Perkara tersebut diinformasikan telah ditangani oleh Unit Tipiter Polres Jeneponto.


Namun demikian,DPP LSM Gempa Indonesia meminta agar penanganan laporan tersebut tidak berhenti pada tahap administrasi. Aparat kepolisian diharapkan segera turun ke lokasi, memeriksa batas kawasan hutan lindung, memeriksa penggunaan excavator, menelusuri dugaan transaksi jual beli lahan, serta meminta keterangan seluruh pihak yang berkaitan.


Hutan Lindung Ditanami Jagung, Ancaman Banjir Bandang Mengintai


Amiruddin menyampaikan bahwa saat ini kawasan yang diduga telah dibuka tersebut sudah mulai ditanami jagung kuning setelah turunnya hujan.



Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Pembukaan tutupan vegetasi hutan, pembuatan terasering tanpa memperhatikan ketentuan konservasi, serta perubahan fungsi kawasan berpotensi meningkatkan erosi dan limpasan air permukaan.


Dampaknya dikhawatirkan dapat memperbesar risiko banjir dan longsor, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah hilir, termasuk Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.


Ia juga menyoroti kejadian banjir bandang yang selama ini menjadi persoalan di Kecamatan Tamalatea. Karena itu, dugaan kerusakan kawasan hutan di wilayah hulu harus diperiksa secara serius untuk mengetahui apakah terdapat hubungan hidrologis dengan kejadian banjir tersebut.


Dua Pernyataan Tegas Ketua DPP LSM Gempa Indonesia


Amiruddin, S.H. Karaeng Tinggi menegaskan:


"Polres Jeneponto jangan tutup mata terhadap dugaan penguasaan dan pengalihfungsian sekitar 20 hektare kawasan hutan lindung di Pa'landangang. Kami mendesak agar Haji Marang segera diperiksa dan apabila ditemukan bukti yang cukup serta terpenuhi syarat hukum, segera dilakukan penindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku."


Ia juga menambahkan:


"Jangan menunggu sampai masyarakat menjadi korban banjir bandang baru aparat bertindak. Hentikan segala bentuk aktivitas yang diduga merusak kawasan hutan lindung. Keselamatan masyarakat Jeneponto harus menjadi prioritas."


DPP LSM Gempa Indonesia Minta Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu


DPP LSM Gempa Indonesia meminta Polres Jeneponto berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, serta instansi terkait untuk memastikan status hukum kawasan Pa'landangang.


LSM Gempa Indonesia juga meminta agar dilakukan:


1. Pemeriksaan lapangan dan pengukuran batas kawasan hutan lindung di Pa'landangang.

2. Pemeriksaan terhadap dugaan penguasaan dan pembukaan lahan sekitar 20 hektare.

3. Penelusuran dugaan penggunaan excavator untuk membuat terasering di dalam kawasan hutan lindung.

4. Penyelidikan dugaan transaksi jual beli lahan kepada masyarakat Dusun Bangkoa, Desa Baturappe.




5. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum yang bertugas mengawasi kawasan hutan.

6. Penghentian sementara aktivitas pembukaan dan pemanfaatan lahan apabila terbukti berada di dalam kawasan hutan lindung dan tidak memiliki dasar hukum.

7. Penindakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.


Amiruddin menegaskan bahwa perjuangan DPP LSM Gempa Indonesia bukan untuk menghakimi seseorang sebelum adanya proses hukum, melainkan memastikan kawasan hutan lindung tidak dikuasai dan dialihfungsikan secara melawan hukum.


Polres Jeneponto diharapkan segera memberikan kepastian penanganan laporan tanggal 10 November 2026. Jangan sampai dugaan perusakan kawasan hutan lindung terus berlangsung sementara masyarakat di wilayah hilir harus menanggung risiko bencana lingkungan.


DPP LSM Gempa Indonesia menyatakan akan terus mengawal laporan tersebut sampai ada kejelasan penanganan dan tindakan hukum dari aparat penegak hukum.


( Mgi/Guss mahfuji )


 
 
 

Komentar

Dinilai 0 dari 5 bintang.
Belum ada penilaian

Tambahkan penilaian*
bottom of page