top of page

Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Desak Kejagung Evaluasi Kejari Gowa: Dua Kali Pergantian Kajari, 2025–2026 Belum Ada Tersangka Korupsi Dari Hasil Penanganan Sendiri

Gambar penulis: Ridwan Umar
Ridwan Umar
14 jam yang lalu
3 menit membaca

Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Desak Kejagung Evaluasi Kejari Gowa: Dua Kali Pergantian Kajari, 2025–2026 Belum Ada Tersangka Korupsi Dari Hasil Penanganan Sendiri


GOWA – Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa.


Amiruddin menilai penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gowa masih jauh dari harapan masyarakat. Pasalnya, sejak tahun 2025 hingga 2026, telah terjadi dua kali pergantian Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Gowa, tetapi menurut pemantauan DPP LSM Gempa Indonesia, belum terlihat adanya perkara korupsi yang menghasilkan penetapan tersangka dari pengembangan penyelidikan atau penanganan mandiri pihak Kejaksaan Negeri Gowa.


Ia mempertanyakan sejauh mana keseriusan institusi tersebut dalam mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa.


"Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dikerjakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa dalam pemberantasan korupsi? Dua kali pergantian Kajari sejak 2025 sampai 2026, tetapi kami belum melihat adanya kasus korupsi yang berhasil diungkap melalui penyelidikan sendiri hingga penetapan tersangka. Apakah memang tidak ada dugaan korupsi yang ditemukan, atau justru fungsi pengawasan dan penegakan hukumnya yang perlu dievaluasi?" tegas Amiruddin.


Soroti Laporan LSM yang Tidak Memiliki Kejelasan



Lebih lanjut, Amiruddin mengungkapkan bahwa selama ini sejumlah LSM telah memasukkan laporan dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa. Namun, pihaknya mempertanyakan transparansi dan kepastian tindak lanjut atas laporan-laporan tersebut.


Menurutnya, pelapor seharusnya memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan sesuai ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku.


"Jangankan kita berbicara mengenai temuan internal Kejaksaan terhadap dugaan korupsi, laporan dari LSM saja masih banyak yang tidak jelas bagaimana perkembangannya. Apakah sudah ditelaah, dilakukan penyelidikan, dihentikan karena tidak cukup bukti, atau masih dalam proses? Jangan sampai laporan masyarakat hanya menjadi tumpukan administrasi tanpa kepastian," ungkapnya.


Bandingkan Kinerja Kejari Gowa dengan Takalar dan Jeneponto


Ketua DPP LSM Gempa Indonesia juga membandingkan kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa dengan Kejaksaan Negeri Takalar dan Kejaksaan Negeri Jeneponto.


Menurut Amiruddin, di kedua daerah tersebut terdapat sejumlah penanganan perkara dugaan korupsi yang berkembang melalui proses penyelidikan hingga penetapan tersangka.



Sementara di Kabupaten Gowa, pihaknya mempertanyakan belum terlihatnya hasil penanganan perkara korupsi yang berasal dari inisiatif penyelidikan Kejaksaan sendiri selama periode 2025–2026.


"Kenapa Kejaksaan Negeri Takalar dan Jeneponto bisa memperlihatkan hasil penanganan perkara dugaan korupsi hingga ada tersangka, sementara Kejaksaan Negeri Gowa justru belum memperlihatkan hasil yang sebanding? Apakah Kabupaten Gowa benar-benar bersih dari korupsi, atau ada persoalan dalam optimalisasi fungsi penegakan hukum yang harus dibenahi?" katanya.


Ia juga menyampaikan kritik terhadap kesan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa lebih banyak menangani perkara yang sebelumnya telah ditangani atau dilimpahkan oleh penyidik kepolisian.


Menurutnya, Kejaksaan tidak boleh hanya menunggu perkara yang sudah lebih dahulu ditangani institusi kepolisian. Kejaksaan harus mengoptimalkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.


Minta Jaksa Lama Dievaluasi dan Dimutasi Jika Diperlukan


Amiruddin bahkan meminta Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mempertimbangkan penyegaran personel, termasuk mutasi terhadap jaksa-jaksa yang telah lama bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa apabila hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak optimal.



Menurutnya, mutasi bukan bentuk hukuman, tetapi dapat menjadi bagian dari pembinaan organisasi untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan semangat pemberantasan korupsi.


"Kalau memang hasil evaluasi menunjukkan ada jaksa-jaksa yang sudah terlalu lama bertugas tetapi tidak memperlihatkan kinerja optimal dalam mengungkap dugaan korupsi, kami meminta Kejaksaan Agung mempertimbangkan penyegaran atau mutasi. Jangan sampai pergantian Kajari hanya mengganti pimpinan, tetapi pola kerja dan hasil penegakan hukumnya tetap sama," tegasnya.


DPP LSM Gempa Indonesia Desak Kejagung Turun Tangan


Atas kondisi tersebut, DPP LSM Gempa Indonesia meminta:


1. Kejaksaan Agung RI melakukan evaluasi terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa.

2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh laporan dugaan korupsi yang masuk ke Kejaksaan Negeri Gowa.

3. Meminta kejelasan perkembangan setiap laporan LSM yang telah diterima.

4. Mengevaluasi kinerja jaksa-jaksa yang menangani laporan dugaan tindak pidana korupsi.

5. Mempertimbangkan mutasi atau penyegaran personel apabila ditemukan kinerja yang tidak memenuhi standar profesionalisme.

6. Mengoptimalkan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang belum ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya.


Amiruddin menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan bukan bermaksud mendiskreditkan institusi Kejaksaan.



"Kami tidak meminta Kejaksaan menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa bukti. Kami meminta keberanian, keseriusan, dan profesionalisme dalam mengungkap dugaan korupsi. Kabupaten Gowa tidak boleh menjadi daerah yang seolah-olah tidak memiliki persoalan korupsi hanya karena tidak ada perkara yang berhasil diungkap melalui inisiatif Kejaksaan sendiri," tutupnya.


DPP LSM Gempa Indonesia menyatakan akan terus mengawal laporan-laporan dugaan korupsi di Kabupaten Gowa serta meminta Kejaksaan Agung memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi di daerah.


Prinsipnya, jabatan Kajari boleh berganti, tetapi masyarakat membutuhkan hasil nyata dalam penegakan hukum. Bukan sekadar pergantian pimpinan tanpa peningkatan kinerja.


( Mgi/Ridwan )


 
 
 

Komentar

Dinilai 0 dari 5 bintang.
Belum ada penilaian

Tambahkan penilaian*
bottom of page