Diduga Guru Dibebani Setoran Rp200 Ribu untuk Gedung PGRI Gowa, DPP LSM Gempa Indonesia Siap Laporkan Adanya Dugaan Pungli!

Diduga Guru Dibebani Setoran Rp200 Ribu untuk Gedung PGRI Gowa, DPP LSM Gempa Indonesia Siap Laporkan Adanya Dugaan Pungli!
GOWA, Sulsel -- Dugaan permintaan sumbangan yang terus-menerus di lingkungan PGRI Kabupaten Gowa kini menjadi sorotan. Para guru, termasuk kepala sekolah dan guru bersertifikasi, diduga kembali dibebani kewajiban pengumpulan dana sebesar Rp100.000 per bulan selama dua bulan, sehingga total yang harus disetorkan mencapai Rp200.000 per orang, untuk digunakan membangun gedung PGRI Gowa.
Pertanyaannya sederhana: Siapa yang menetapkan nominalnya? Apakah sifatnya benar-benar sukarela atau justru menjadi kewajiban yang membuat guru tidak memiliki pilihan selain membayar?
Guru bukan ATM organisasi! Mereka memiliki tanggung jawab keluarga, kebutuhan hidup, serta beban administrasi dan pekerjaan yang tidak sedikit. Jangan sampai organisasi yang seharusnya menjadi wadah perjuangan dan perlindungan guru justru dipersepsikan sebagai pihak yang terus membebani anggotanya dengan permintaan dana, ucap Ari Paletteri ( Wakil Ketua DPP Gempa Indonesia )

Beredar pula dugaan bahwa dana yang terkumpul nantinya akan diberikan kepada guru-guru berprestasi. Jika benar demikian, publik berhak mengetahui mekanisme pengumpulan, kriteria penerima, dasar penetapan nominal, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
Ari menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Organisasi profesi seharusnya hadir memperjuangkan kesejahteraan dan kehormatan guru, bukan justru menimbulkan kesan mencari panggung melalui kegiatan yang pembiayaannya dibebankan kepada para guru.

Kami tegaskan: apabila praktik permintaan sumbangan ini terus berlanjut tanpa kejelasan dasar, sifat kesukarelaan, dan transparansi penggunaan dana, DPP GEMPA Indonesia akan mempertimbangkan langkah pengaduan resmi kepada instansi berwenang untuk meminta pemeriksaan atas dugaan pungutan liar (pungli), apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Kami meminta PGRI Kabupaten Gowa memberikan penjelasan terbuka kepada seluruh guru dan masyarakat.
Jangan bungkam suara guru!
Jangan jadikan loyalitas sebagai alasan untuk membebani!

Jangan berlindung di balik nama organisasi untuk menghindari pertanggungjawaban!
GURU BUTUH PERLINDUNGAN, BUKAN TAMBAHAN BEBAN.
DPP GEMPA INDONESIA
Mengawal transparansi, memperjuangkan keadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat.
( Mgi/Ridwan )


















































Komentar