top of page

Lsm Gempa Indonesia Desak Dinas Pendidikan Gowa Hentikan Pungutan Dana BOS: 39 Sekolah SD Di Bajeng Di Duga Di Mintai RP500 Ribu Persekolah

Gambar penulis: Ridwan Umar
Ridwan Umar
4 jam yang lalu
3 menit membaca

Lsm Gempa Indonesia Desak Dinas Pendidikan Gowa Hentikan Pungutan Dana BOS: 39 Sekolah SD Di Bajeng Di Duga Di Mintai RP500 Ribu Persekolah


GOWA – Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin, S.H., Karaeng Tinggi, mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa agar segera menghentikan segala bentuk pungutan atau permintaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan operasional sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar.


Desakan tersebut muncul setelah pihaknya menerima keluhan dari sejumlah kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Mereka mengeluhkan adanya sejumlah permintaan dana yang diduga dibebankan kepada sekolah dengan mengatasnamakan kegiatan tertentu.


Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan permintaan uang sebesar Rp500.000 kepada masing-masing sekolah melalui Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) tingkat SD Kecamatan Bajeng.


Menurut informasi yang diterima DPP LSM Gempa Indonesia, dana tersebut disebut-sebut untuk pengadaan ucapan selamat atas pelantikan Bupati Gowa dan peringatan Hari Jadi Kabupaten Gowa, dengan bentuk pembelanjaan berupa spanduk atau ucapan melalui media koran.



Rinciannya, masing-masing ucapan disebut bernilai Rp250.000. Karena terdapat dua kegiatan, maka setiap sekolah diminta menyiapkan Rp500.000.


Apabila dikalikan dengan 39 sekolah, total dana yang diduga dimintakan mencapai *Rp19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).*


Lebih memprihatinkan lagi, berdasarkan informasi yang diterima, dana tersebut disebut akan dibayarkan menggunakan dana BOS bulan November 2026 dan selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala sekolah.


Amiruddin mempertanyakan dasar hukum dan urgensi penggunaan dana BOS untuk kepentingan ucapan seremonial yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan.


"Pelantikan Bupati Gowa merupakan agenda kenegaraan yang pembiayaannya harus mengikuti mekanisme anggaran negara atau daerah yang sah. Begitu pula peringatan Hari Jadi Kabupaten Gowa, yang merupakan kegiatan pemerintahan dan kebudayaan, sehingga pembiayaannya harus melalui anggaran dan instansi yang memiliki kewenangan. Jangan sampai sekolah justru dibebani pengeluaran yang tidak berkaitan dengan proses belajar mengajar," tegas Amiruddin.



Bupati Gowa Tegaskan Tidak Pernah Memerintahkan Pungutan


Amiruddin mengungkapkan bahwa dirinya telah menanyakan langsung persoalan tersebut kepada Bupati Gowa saat kegiatan pelantikan dan pengukuhan Majelis Pemangku Adat Tinggi Kabupaten Gowa di kawasan Pallantikang, Makam Pahlawan Sultan Hasanuddin.


Dalam kesempatan tersebut, Amiruddin mempertanyakan apakah benar terdapat permintaan dana dari sekolah-sekolah untuk ucapan pelantikan Bupati dan Hari Jadi Kabupaten Gowa.


Menurut Amiruddin, Bupati Gowa menjawab:


"Tidak ada seperti itu, Om. Kalau ada seperti itu, itu mencaplok nama."


Bahkan, menurut Amiruddin, Bupati meminta agar pihak yang melakukan tindakan tersebut dilaporkan supaya dapat diberikan sanksi pemecatan apabila terbukti bersalah, siapa pun orangnya.


Atas pernyataan tersebut, DPP LSM Gempa Indonesia meminta agar persoalan ini tidak dianggap sebagai persoalan kecil. Apabila benar ada pihak yang menggunakan nama Bupati atau kegiatan pemerintah untuk meminta uang kepada sekolah, maka hal tersebut harus ditelusuri secara serius.



DPP LSM Gempa Minta Pemeriksaan dan Sanksi Tegas


Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menegaskan bahwa dana BOS merupakan anggaran pendidikan yang penggunaannya harus sesuai ketentuan dan kebutuhan operasional satuan pendidikan, bukan untuk membiayai kegiatan seremonial yang tidak memiliki hubungan dengan kebutuhan pendidikan.


Pihaknya meminta Bupati Gowa bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa melakukan pemeriksaan terhadap dugaan permintaan dana tersebut, termasuk menelusuri siapa yang memberikan instruksi, siapa yang mengoordinasikan pengumpulan uang, serta siapa yang akan mempertanggungjawabkan penggunaannya.


DPP LSM Gempa Indonesia juga meminta agar para guru maupun aparatur pendidikan yang terbukti menyalahgunakan jabatan atau melakukan pungutan tanpa dasar kewenangan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



"Jangan jadikan kepala sekolah sebagai sasaran permintaan uang dengan berbagai macam alasan. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola pendidikan dan mempertanggungjawabkan dana BOS. Jangan sampai mereka dipaksa mengeluarkan anggaran yang kemudian justru menjadi beban pertanggungjawaban mereka sendiri," tegasnya.


Amiruddin menambahkan, apabila penggunaan dana BOS tersebut tidak sesuai peruntukan, maka harus dilakukan evaluasi dan pemeriksaan oleh instansi pengawas yang berwenang.


**DPP LSM Gempa Indonesia menegaskan bahwa dunia pendidikan bukan tempat mencari keuntungan melalui pungutan berkedok kegiatan seremonial. Setiap rupiah dana BOS harus diprioritaskan untuk kepentingan peserta didik, peningkatan mutu pendidikan, serta mendukung proses belajar mengajar.**


"Kalau memang tidak ada perintah dari Bupati, mari kita buka persoalan ini secara terang-benderang. Jangan ada pihak yang mencatut nama Bupati, jangan ada tekanan terhadap kepala sekolah, dan jangan ada penggunaan dana BOS di luar ketentuan. Kami meminta Bupati Gowa menindaklanjuti persoalan ini secara serius demi menjaga integritas dunia pendidikan di Kabupaten Gowa," tutup Amiruddin, S.H., Karaeng Tinggi.


Berita ini naik di kompirmasi ketua K3S Kecamatan Bajeng lewat telepon seluler oleh Ketua DPP LSM Gempa Indonesia hanya pasrah dan mengakui tidak ada iklan tidak ada spanduk tidak ada karangan ucapkan selamat dan mengaku hal ini seringkali dilakukan.


( Mgi / R.DJ. )


 
 
 

Komentar

Dinilai 0 dari 5 bintang.
Belum ada penilaian

Tambahkan penilaian*
bottom of page