Gagal jadi Ketua Golkar Sulsel, Busra Abdullah Minta Appi Miliki Etika Politik
- Ridwan Umar
- 19 jam yang lalu
- 2 menit membaca
Gagal jadi Ketua Golkar Sulsel, Busra Abdullah Minta Appi Miliki Etika Politik
MAKASSAR- Mantan Wakil ketua DPRD Kota Makassar, H. Bursa Abdullah berharap Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) serius menuntaskan visi dan misinya dalam menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.
Busra AAbdullah yang saat ini banyak berkecimpung di dunia sosial berharap banyaknya tantangan dinamika kehidupan masyarakat harus ditangani oleh Wali Kota Makassar. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintah Kota Makassar.
"Appi harus memaksimalkan kinerja menuntaskan visi dan misinya, masyarakat menunggu itu. Jangan terkesan muncul di masyarakat kalau Wali Kota tidak mengurus masyarakatnya," kata, Busra Abdullah, Jumat, 28 Agustus 2026.
Secara politik, Busra Abdullah menilai kekecewaan, Appi tidak mendapat kesempatan memimpin Golkar Sulsel adalah hal biasa dari proses dinamika internal setiap partai politik.
Keterpilihan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) tidak boleh menjadi alasan bagi, Appi tidak fokus membesarkan Golkar sebab, Golkar menjadi partai pengusung utamanya di Pilwali.
Selanjutnya, Appi harus menunjukkan etika politiknya kepada IAS. Apalagi, sosok, IAS menajdi salah satu wajah dari kemenangan Appi.
"Persoalan kecewa tidak diinginkan untuk menjadi Ketua DPD Golkar jangan dimunculkan, kalah menang hal biasa. Tetapi harus melihat sosok IAS adalah Ketua tim pemenangannya di Pilwali menjadi salah satu penentu mengantarnya jadi Walikota. Etika politik harus ditunjukkan Appi kepada publik. IAS datang konsolidasi bukti IAS ingin sinerginitas di Golkar berjalan," ucap, Busra.
"Sebagai kader terbaik, Appi harus mengikuti ketetapan yang ada di Partai Golkar, termasuk taat pada anggaran dasar dan rumah tangga. Appi harus paham kepengurusan dirinya sebagai ketua Golkar Makassar sudah berakhir, " jelas, Busra.
Menanggapi banyaknya kabar, kepengurusan KONI Makassar yang diketuai, Ismail yang juga saat ini menjadi anggota DPRD Fraksi Golkar Kota Makassar. Yang mana, kasus penyimpangan dana hibah KONI sebesar Rp 15 Miliar tengah diproses di Kejari Makassar.
"Pak IAS harus evaluasi struktur Fraksi Golkar DPRD Makassar. Indikasi korupsi KONI bisa mencoreng nama besar Golkar. Jangan karena sekarang pak IAS jadi ketua, yang tak mendukungnya merapat cari muka," jelas, Busra Abdullah.
Menghargai proses hukum yang tengah berjalan di Kejari.m, Busra Abdullah berharap, Ismail dinonaktifkan dari ketua KONI Kota Makassar. Hal tersebut adalah wujud menghargai proses hukum dan berjalannya roda organisasi di KONI Makassar.
( Mgi / Ridwan )
Komentar