DPP Gempa Indonesia Desak DPRD Gowa Segera Gelar RDP Terkait Ratusan Honorer Di Lingkup Pemda Gowa
- Ridwan Umar
- 19 Sep
- 2 menit membaca
DPP Gempa Indonesia Desak DPRD Gowa Segera Gelar RDP Terkait Ratusan Honorer Di Lingkup Pemda Gowa
Gowa – Dengan penuh kerendahan hati, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gempa Indonesia kembali menyuarakan jeritan hati ratusan tenaga honorer di Kabupaten Gowa yang hingga kini tak kunjung terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Melalui surat resmi yang telah dimasukkan pada tanggal 15 September 2025, DPP Gempa Indonesia meminta kepada Komisi IV DPRD Gowa untuk segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para honorer non-database yang jumlahnya mencapai lebih dari 500 orang.
Wakil Ketua Umum DPP Gempa Indonesia, Ari Paletteri, menegaskan bahwa harapan terakhir honorer Gowa kini tertumpu pada DPRD selaku wakil rakyat. Menurutnya, persoalan honorer ini tidak sampai ke telinga Bupati Gowa, diduga karena adanya kelalaian dari oknum Dinas Pendidikan dan oknum BKPSDM. Padahal, nama-nama honorer tersebut tercatat jelas di Dapodik dan telah lama mengabdi, bahkan ada yang telah mengabdi 2 hingga 18 tahun lamanya.
“Ironis sekali, mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi justru tidak terdata di BKN. Nasib mereka kini benar-benar di ujung tanduk. Lebih menyakitkan lagi, sembilan bulan terakhir ini mereka diabaikan, tidak pernah diajak berdialog, padahal mereka tetap bersemangat menjalankan tugas negara,” ungkap Ari dengan nada kecewa.
Ari juga mengingatkan adanya surat edaran terbaru dari BKN, yang memberi peluang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengusulkan honorer menjadi PPPK paruh waktu, baik yang sudah terdata maupun yang belum terdata. Namun, hingga kini Pemkab Gowa belum menunjukkan langkah konkret untuk mengusulkan honorer non-database tersebut.
BACA JUGA.
“Pertanyaan besar kami, mengapa Gowa tidak mengusulkan honorer yang tidak terdata, padahal kesempatan itu ada dan terbuka lebar? Kenapa di daerah lain bisa, sementara di Gowa justru dibiarkan terkatung-katung?” tegasnya.
Kondisi ini semakin menyayat hati ketika sebagian honorer melihat rekan-rekan mereka yang seangkatan tengah sibuk mengurus berkas kelengkapan untuk pengangkatan PPPK. Sementara mereka yang tidak terdata hanya bisa menahan air mata, bertanya-tanya dalam kesedihan: “Kami kapan?”
DPP Gempa Indonesia menekankan, DPRD Gowa memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk segera memberikan solusi. RDP yang diminta diharapkan dapat membuka ruang dialog, memperjelas arah kebijakan, dan menjadi jalan penyelamat terakhir bagi para honorer non-database di Kabupaten Gowa.
( Mgi/Ridwan )
Tags : #bupatigowa #dprdgowa #dprri
