Diduga Bertindak Seolah Debt Collector, Oknum Penyidik Polres Luwu Timur Disorot! Kapolda Sulsel Desak Turun Tangan

Diduga Bertindak Debt Collector, Oknum Penyidik Polres Luwu Timur Disorot! Kapolda Sulsel Desak Turun Tangan
MAKASSAR - Dugaan keterlibatan oknum anggota penyidik Polres Luwu Timur, Iptu Muhammad Mubin, S.H., M.H., dalam aktivitas pengambilan satu unit kendaraan merek Chery di tengah konflik internal perusahaan menuai sorotan.
Tindakan yang terekam dalam sebuah video tersebut diduga menyerupai praktik penagihan dan penarikan kendaraan oleh debt collector. Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan anggota Polri, khususnya seorang penyidik, ketika berhadapan dengan sengketa kepemilikan atau penguasaan aset dalam konflik korporasi.
Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai konflik internal perusahaan semata. Apabila benar terdapat keterlibatan anggota Polri dalam pengambilan kendaraan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, maka hal tersebut patut diuji melalui mekanisme pengawasan etik, disiplin, maupun penegakan hukum.
Semangat Polri Presisi, Tribrata, dan Catur Prasetya seharusnya menjadi pedoman setiap anggota dalam menjalankan tugas, bukan justru menimbulkan kesan bahwa kewenangan kepolisian dapat digunakan untuk memberikan tekanan kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa.
EMPAT PERTANYAAN KRUSIAL: PENYIDIK ATAU DEBT COLLECTOR?

Dalam sistem penegakan hukum, seorang penyidik memiliki kewenangan yang dibatasi oleh undang-undang dan prosedur hukum acara. Penyidik bukan juru sita pengadilan dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi sepihak terhadap objek sengketa perdata tanpa dasar hukum yang jelas.
Karena itu, terdapat empat hal mendasar yang harus dijelaskan secara terbuka:
1. Apakah Pengambilan Kendaraan Atas Permintaan Pihak Tertentu?
Perlu ditelusuri apakah keterlibatan oknum penyidik tersebut dilakukan atas permintaan perusahaan pembiayaan (leasing), pihak perusahaan, atau pihak lain yang sedang terlibat dalam sengketa internal korporasi.
Jika benar ada permintaan dari pihak tertentu, apa dasar hukum dan kapasitas anggota Polri dalam tindakan tersebut?
2. Apakah Terlibat Langsung dalam Praktik Penarikan Kendaraan?

Perlu diperiksa apakah oknum penyidik tersebut secara aktif ikut serta dalam proses pengambilan kendaraan bersama kelompok penagih utang atau debt collector.
Jika benar demikian, apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari tugas kedinasan atau justru aktivitas di luar kewenangan kepolisian?
3. Apakah Terdapat Dasar Hukum Penyitaan atau Eksekusi?
Aparat penegak hukum wajib menjelaskan apakah pengambilan kendaraan tersebut didasarkan pada surat perintah penyitaan yang sah, prosedur penyitaan sesuai hukum acara, atau dokumen eksekusi pengadilan yang relevan.
Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan penguasaan barang milik pihak lain berpotensi menimbulkan persoalan hukum serius.
4. Apakah Jabatan dan Identitas Kepolisian Digunakan untuk Memberikan Tekanan?

Hal yang tidak kalah penting adalah apakah jabatan, atribut, serta identitas sebagai anggota Polri digunakan untuk menciptakan tekanan psikologis terhadap pihak yang menguasai kendaraan agar menyerahkan unit tersebut.
Jika terbukti terjadi penyalahgunaan jabatan, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan klarifikasi internal, tetapi harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
BERPOTENSI MASUK RANAH PIDANA JIKA UNSURNYA TERBUKTI
Selain dugaan pelanggaran etik dan disiplin, tindakan pengambilan kendaraan secara melawan hukum juga perlu diuji berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Beberapa ketentuan yang relevan untuk dikaji berdasarkan fakta dan alat bukti antara lain:
1. Pasal 476 KUHP – Pencurian
Ketentuan ini dapat dikaji apabila terbukti terdapat tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2. Pasal 448 KUHP – Pemaksaan
Perlu dikaji apabila terdapat tindakan memaksa seseorang secara melawan hukum untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Pasal 482 KUHP – Pemerasan
Dapat dipertimbangkan apabila ditemukan unsur memaksa seseorang menyerahkan barang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui kekerasan atau ancaman kekerasan.
Penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta hasil pemeriksaan aparat penegak hukum. Tidak boleh ada kesimpulan pidana sebelum proses pembuktian dilakukan.
KAPOLDA SULSEL DIMINTA JANGAN TUTUP MATA, PROPAM HARUS BERTINDAK!
Demi menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, Kapolda Sulawesi Selatan didesak segera memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) serta Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional.
Adapun langkah-langkah yang perlu segera dilakukan meliputi:
1. Memeriksa Iptu Muhammad Mubin, S.H., M.H.
Memanggil dan meminta klarifikasi secara resmi terkait dugaan keterlibatannya dalam aktivitas pengambilan kendaraan Chery tersebut, termasuk memeriksa dasar penugasan dan kapasitasnya dalam peristiwa itu.

2. Mengusut Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Mendalami apakah terdapat penggunaan jabatan, kewenangan, atribut, atau identitas kepolisian untuk kepentingan pihak tertentu dalam sengketa internal perusahaan.
3. Memeriksa Rekaman Video dan Seluruh Pihak yang Terlibat
Menjadikan rekaman video, keterangan saksi, dokumen, serta bukti lain sebagai bahan pemeriksaan untuk mengungkap kronologi dan memastikan fakta sebenarnya.
4. Menjamin Netralitas Aparat Penegak Hukum
Memastikan tidak ada anggota kepolisian yang menjadi alat tekanan atau berpihak kepada salah satu pihak dalam konflik korporasi maupun sengketa keperdataan.
5. Memulihkan Hak Pihak yang Dirugikan
Apabila ditemukan tindakan pengambilan kendaraan yang tidak sesuai prosedur dan melanggar hukum, pihak yang dirugikan harus memperoleh perlindungan dan kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
MARWAH TRIBRATA TIDAK BOLEH TERCEDERAI OLEH OKNUM
Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama kekuatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota Polri harus ditangani secara serius, bukan dibiarkan berkembang menjadi preseden buruk di tengah masyarakat.
Polisi memiliki tugas menegakkan hukum, bukan mengambil alih kewenangan juru sita, bukan menjadi penagih utang, dan bukan menjadi alat kepentingan pihak yang sedang bersengketa.
Kapolda Sulawesi Selatan harus menunjukkan ketegasan bahwa tidak ada anggota Polri yang kebal terhadap pemeriksaan dan pertanggungjawaban hukum.

Jika dugaan tersebut tidak terbukti, pemeriksaan yang transparan sekaligus akan memulihkan nama baik anggota yang bersangkutan. Namun, apabila terbukti terjadi pelanggaran etik, disiplin, maupun tindak pidana, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Menjaga marwah Tribrata bukan sekadar slogan. Integritas kepolisian harus dibuktikan melalui tindakan nyata, keberanian mengoreksi penyimpangan, serta penegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
( Mgi/Ridwan )


















































Komentar