Amiruddin: “REWAKO GOWA” Jangan Sekadar Slogan, Saatnya Rehabilitasi Watak dan Bersihkan Birokrasi
Amiruddin: “REWAKO GOWA” Jangan Sekadar Slogan, Saatnya Rehabilitasi Watak dan Bersihkan Birokrasi
GOWA — Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menilai bahwa pergantian kepemimpinan di Kabupaten Gowa harus menjadi momentum untuk membenahi karakter, integritas, dan budaya kerja MEDIAGEMPAINDONESIA.COM sipil negara (ASN) serta kehidupan sosial masyarakat.
Amiruddin menyoroti tagline “REWAKO GOWA” yang ia maknai sebagai “Rehabilitasi Watak Orang Gowa.” Menurutnya, slogan tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai jargon kebanggaan daerah, tetapi menjadi gerakan nyata untuk memperbaiki perilaku, membangun integritas, dan menghilangkan budaya mencari keuntungan pribadi melalui kedekatan dengan penguasa.
“Jangan sampai REWAKO GOWA hanya menjadi slogan. Kalau kita memaknainya sebagai Rehabilitasi Watak Orang Gowa, maka yang harus direhabilitasi adalah pola pikir, mentalitas, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kepentingan rakyat,” tegas Amiruddin.
32 Tahun Dinasti Kekuasaan Menjadi Sorotan
Amiruddin menilai, perjalanan panjang pemerintahan Kabupaten Gowa selama kurang lebih 32 tahun di bawah kepemimpinan yang menurutnya bercorak dinastik perlu dievaluasi secara menyeluruh, khususnya dalam membangun budaya birokrasi yang profesional dan independen.
Ia menduga, dalam perjalanan tersebut, sebagian pejabat dan masyarakat terbiasa menempatkan kedekatan dengan penguasa sebagai jalan untuk memperoleh jabatan, akses, maupun keuntungan tertentu.
Menurutnya, perilaku menjilat kekuasaan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajar, apalagi dijadikan modal untuk mempertahankan kedudukan atau memperoleh jabatan baru.
“Jangan karena ingin mendapatkan jabatan, seseorang kehilangan prinsip dan keberanian menyampaikan kebenaran. ASN seharusnya mengabdi kepada negara dan masyarakat, bukan menjadi pengikut pribadi seorang kepala daerah,” ujar Amiruddin.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut ditujukan kepada perilaku sebagian oknum, bukan untuk menggeneralisasi seluruh ASN maupun masyarakat Gowa. Masih banyak aparatur dan warga yang bekerja dengan jujur, menjaga integritas, serta mengutamakan kepentingan daerah.
BACA JUGA BERITA UPDATE :
Pergantian Bupati Jangan Jadi Ajang Berebut Jabatan
Menurut Amiruddin, perubahan kepemimpinan setelah pemberhentian Bupati Gowa Husniah Talenrang oleh Menteri Dalam Negeri, sebagaimana disebut dalam konteks pergantian pemerintahan daerah, tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berlomba mendekati pemimpin baru demi memperoleh jabatan dan kepentingan pribadi.
Ia mengingatkan, pergantian kepala daerah semestinya menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sekadar mengganti orang yang berkuasa sementara pola lama tetap dipertahankan.
Amiruddin juga mengingatkan agar Wakil Bupati yang mengambil alih kepemimpinan sesuai keputusan dan ketentuan yang berlaku tidak terjebak dalam praktik politik balas jasa ataupun tekanan kelompok yang ingin memperoleh posisi strategis.
“Jangan sampai setelah pemimpin berganti, orang-orang yang sebelumnya mencari muka kembali tampil dengan wajah baru. Hari ini memuji pemimpin lama, besok memuji pemimpin baru, semuanya demi jabatan. Gowa membutuhkan orang yang bekerja, bukan orang yang pandai bertepuk dada dan menjilat kekuasaan,” tegasnya.
Desak Pembersihan Birokrasi Berbasis Integritas
Ketua DPP LSM Gempa Indonesia itu mendesak agar pembenahan dilakukan di seluruh lini pemerintahan Kabupaten Gowa. Namun, ia menegaskan bahwa pembenahan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja, rekam jejak, kompetensi, dan ketentuan hukum, bukan atas dasar kebencian atau pergantian kepentingan politik.
Menurutnya, pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, tidak profesional, atau terlibat pelanggaran harus diperiksa sesuai mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, ASN yang berintegritas dan memiliki kemampuan harus diberikan kesempatan untuk mengabdi tanpa diskriminasi.
Amiruddin menilai, kekhawatiran terhadap terulangnya pola pemerintahan yang bermasalah perlu dijawab dengan sistem pengawasan yang kuat, transparansi anggaran, pengisian jabatan secara objektif, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Ia juga menyinggung berbagai dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, dugaan korupsi maupun perbuatan tercela yang menjadi perhatian publik harus ditangani melalui proses hukum dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan opini, tetapi juga tidak boleh ada dugaan serius yang diabaikan tanpa pemeriksaan.
“Kalau kita khawatir kesalahan masa lalu terulang, solusinya bukan sekadar mengganti pejabat. Kita harus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya,” katanya.
ASN Membutuhkan Perubahan Mental dan Penguatan Moral
Amiruddin turut menyoroti pentingnya pembinaan karakter bagi ASN yang saat ini aktif bertugas. Ia mengingatkan bahwa banyak aparatur yang memulai kariernya pada masa kepemimpinan-kepemimpinan terdahulu. Karena itu, perubahan budaya kerja tidak dapat dilakukan hanya melalui pergantian pimpinan.
Menurutnya, pembentukan karakter membutuhkan keteladanan, pendidikan etika, penegakan disiplin, serta keyakinan moral dan agama yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
Ia mengajak para ulama dan tokoh agama dari berbagai keyakinan untuk ikut berperan membangun kesadaran moral masyarakat, dengan mengedepankan kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab terhadap sesama.
“Perubahan karakter tidak cukup hanya dengan perintah seorang bupati. Harus ada kesadaran dari dalam diri masing-masing, didukung keteladanan pemimpin, aturan yang tegas, dan pembinaan moral oleh tokoh agama yang benar-benar mengajarkan kebaikan serta tanggung jawab dunia dan akhirat,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa agama tidak boleh hanya dijadikan simbol atau alat untuk mendapatkan kepercayaan penguasa. Nilai-nilai agama seharusnya menjadi landasan untuk menolak korupsi, tidak menyalahgunakan jabatan, tidak memfitnah, serta tidak mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi.
Fakta, Kritik, dan Tuntutan LSM Gempa Indonesia
Amiruddin menegaskan bahwa terdapat tiga hal yang harus menjadi perhatian publik dalam momentum perubahan kepemimpinan di Gowa.
Pertama, fakta: pergantian kepemimpinan daerah harus diikuti dengan kesinambungan pelayanan publik, evaluasi birokrasi, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Kedua, kritik: budaya mencari muka, mengutamakan kedekatan pribadi, dan menjadikan jabatan sebagai alat kepentingan kelompok merupakan perilaku yang harus ditinggalkan apabila ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Ketiga, tuntutan: pemerintah Kabupaten Gowa harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat dan ASN berdasarkan kompetensi, integritas, serta rekam jejak; memperkuat pengawasan internal; menindak pelanggaran sesuai hukum; dan melibatkan tokoh agama serta masyarakat dalam pembinaan moral.
Amiruddin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masa depan Gowa tidak boleh ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengan penguasa, melainkan oleh siapa yang paling mampu bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Gowa tidak membutuhkan budaya menjilat. Gowa membutuhkan pemimpin yang amanah, ASN yang profesional, ulama yang membimbing umat dengan ketulusan, dan masyarakat yang berani menjaga kebenaran. Kalau REWAKO GOWA benar-benar ingin diwujudkan sebagai Rehabilitasi Watak Orang Gowa, mari kita mulai dari diri sendiri dan dari lingkungan pemerintahan,” tutup Amiruddin.
Menurutnya, tujuan akhir dari pembenahan tersebut bukan sekadar menata jabatan, melainkan memastikan pemerintahan berjalan bersih, pembangunan terlaksana, pelayanan publik membaik, dan kesejahteraan rakyat Gowa menjadi prioritas utama.
( Mgi / Ridwan )
Komentar