Amiruddin: Plt Bupati Gowa Harus Benahi Tata Kelola Pemerintahan dan Dongkrak PAD, Jangan Andalkan Pajak Semata
Amiruddin: Plt Bupati Gowa Harus Benahi Tata Kelola Pemerintahan dan Dongkrak PAD, Jangan Andalkan Pajak Semata
Gowa, Sulsel — Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa agar segera membenahi tata kelola pemerintahan Kabupaten Gowa yang dinilainya perlu mendapatkan evaluasi menyeluruh, sekaligus menyusun strategi konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal.
Menurut Amiruddin, pembenahan pemerintahan harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah daerah berbicara lebih jauh mengenai percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penataan organisasi perangkat daerah (OPD), peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), serta pengelolaan potensi daerah harus dilakukan secara serius dan terukur.
“Kalau Plt Bupati Gowa benar-benar ingin membenahi pemerintahan dan membawa Gowa lebih maju, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menempatkan pejabat sesuai kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kemampuan kerjanya. Jangan sampai jabatan strategis diberikan hanya karena kedekatan pribadi atau karena seseorang pandai menyenangkan atasannya,” tegas Amiruddin.
Penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan
Amiruddin menilai, penataan OPD merupakan faktor penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Gowa. Pejabat yang menduduki jabatan strategis harus memiliki kapasitas, profesionalisme, serta kemampuan menerjemahkan program kepala daerah menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia mengingatkan agar budaya birokrasi yang hanya berorientasi pada prinsip asal bapak senang tidak menjadi kebiasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, seorang pejabat seharusnya berani menyampaikan kondisi yang sebenarnya, memberikan masukan berdasarkan data, dan menyelesaikan persoalan di lapangan, bukan sekadar menyampaikan laporan yang menyenangkan pimpinan.
“Pemerintahan tidak akan maju kalau yang diprioritaskan adalah siapa yang paling dekat dan siapa yang paling pandai menjilat. Yang dibutuhkan Gowa adalah pejabat yang mampu bekerja, berani mengambil tanggung jawab, jujur, dan memiliki inovasi. Jabatan itu amanah untuk melayani masyarakat, bukan hadiah karena kedekatan,” ujarnya.
Ketua DPP LSM Gempa Indonesia itu juga mendorong Plt Bupati melakukan evaluasi kinerja seluruh OPD secara objektif, berdasarkan capaian program, kualitas pelayanan publik, disiplin anggaran, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Evaluasi tersebut, lanjutnya, harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistem merit dalam manajemen ASN, bukan berdasarkan sentimen pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu.
PAD Gowa harus meningkat melalui terobosan ekonomi
Selain pembenahan birokrasi, Amiruddin menyoroti pentingnya peningkatan PAD Kabupaten Gowa. Ia mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan PAD selama satu dekade terakhir dan apakah peningkatannya sudah sebanding dengan potensi ekonomi, perkembangan wilayah, serta kebutuhan pembangunan daerah.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Gowa membuka data perbandingan PAD selama sepuluh tahun terakhir agar masyarakat dapat mengetahui persentase pertumbuhan pendapatan daerah secara transparan.
“Jangan hanya bicara peningkatan PAD tanpa memperlihatkan data yang jelas. Pemerintah harus membuka angka PAD sepuluh tahun terakhir, berapa nilai awalnya, berapa nilai sekarang, dan berapa persen kenaikannya. Dari situ masyarakat bisa menilai apakah pengelolaan potensi daerah sudah berjalan maksimal atau masih perlu pembenahan besar-besaran,” kata Amiruddin.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak boleh hanya bertumpu pada pajak dan retribusi. Pemerintah daerah harus membangun ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menarik investasi yang sehat, serta mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi objek pungutan, sementara kesempatan kerja dan peluang usaha di daerah belum berkembang secara maksimal.
“Kalau ingin PAD meningkat, jangan hanya berpikir bagaimana memungut pajak dari masyarakat. Pemerintah harus berpikir bagaimana menciptakan kegiatan ekonomi baru, membuka lapangan kerja, mendorong investasi, membantu UMKM berkembang, dan mengolah potensi daerah agar menghasilkan nilai tambah bagi Gowa,” tegasnya.
Potensi Gowa jangan hanya menjadi jalur lewat
Amiruddin juga menyoroti potensi sumber daya alam dan posisi strategis Kabupaten Gowa yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat.
Ia menilai, sejumlah potensi daerah berisiko hanya menjadi jalur distribusi atau pemasok bahan mentah, sedangkan aktivitas pengolahan, perdagangan, dan keuntungan ekonomi yang lebih besar justru dinikmati pelaku usaha di luar wilayah Gowa, termasuk Kota Makassar.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menyusun strategi agar potensi yang dimiliki Gowa tidak sekadar melintas, tetapi mampu menciptakan perputaran uang, lapangan kerja, dan pendapatan bagi daerah.
“Jangan sampai sumber daya alam Gowa hanya lewat di Gowa, tetapi nilai tambah ekonominya justru dinikmati daerah lain. Kita harus berani membangun industri pengolahan, memperkuat sektor pertanian dan perkebunan, mengembangkan perdagangan, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Hasil produksi masyarakat harus memiliki akses pasar yang lebih baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi Gowa,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengembangan potensi tersebut harus disertai pemetaan komoditas unggulan, pembangunan infrastruktur pendukung, kepastian perizinan, kemudahan berusaha, serta kerja sama dengan investor yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Pengelolaan sumber daya alam juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan hukum agar peningkatan pendapatan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
Momentum pembenahan pemerintahan Gowa
Amiruddin berharap Plt Bupati Gowa menjadikan momentum kepemimpinannya sebagai kesempatan untuk membangun birokrasi yang profesional, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta merumuskan strategi peningkatan PAD yang terukur dan berkelanjutan.
Ia mendorong pemerintah daerah menetapkan target kinerja setiap OPD, melakukan evaluasi secara berkala, mempublikasikan capaian pendapatan daerah, dan memastikan setiap program pembangunan menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Bagi DPP LSM Gempa Indonesia, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan seremonial atau program yang tercantum dalam dokumen anggaran. Ukuran utamanya adalah kualitas pelayanan publik, efektivitas penggunaan anggaran, terbukanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta bertambahnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan.
“Gowa membutuhkan perubahan cara berpikir dan cara bekerja. Pejabat harus ditempatkan berdasarkan kemampuan, OPD harus bekerja dengan target yang jelas, dan potensi daerah harus dikelola untuk kepentingan rakyat. Kalau birokrasi profesional dan ekonomi bergerak, peningkatan PAD akan memiliki fondasi yang lebih kuat,” tutup Amiruddin.
DPP LSM Gempa Indonesia menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa, termasuk mengawal pembenahan birokrasi, transparansi pengelolaan PAD, serta optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia demi kemajuan Kabupaten Gowa.
( Mgi/Ridwan)
Komentar