top of page
  • Gambar penulisRedaksi Media Gempa

Polres Gowa Menindak Lanjuti Laporan Pemilik Ruko Yang Hendak Di Eksekusi Ilegal Oleh Preman


MEDIAGEMPAINDONESIA.COM, Gowa - Penyidik Polres Gowa menindak lanjuti laporan polisi pemilik Ruko yang berlokasi di Jalan Pallantikang Nomor 12 Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa.


Penyidik memeriksa per. S (Pelapor), lel. A dan lel. SDN sebagai saksi pada hari Senin Tanggal 31/10/2022.


Ketiga orang tersebut diperiksa kesaksiannya oleh penyidik Polres Gowa akibat perbuatan sekelompok preman dengan cara melawan hukum hendak melakukan upaya paksa eksekusi ilegal/pengosongan Ruko yang tanpa ada perintah eksekusi dari pengadilan serta membuat terjadinya pengancaman terhadap diri per. S oleh sekelompok preman yang datang.


Adapun terduga pelaku yakni lel. IDR Cs dimana kejadian terjadi sekitar jam 10.00 wita, hari Senin 24/10/2022 untuk mengosongkan Ruko milik per. S, menurut keterangan dari sekelompok preman yang datang pada saat itu, mereka disuruh oleh lelaki AKP berdasarkan surat kuasa.


Ketua DPP LSM Gempa Indonesia sekaligus Komisaris MEDIAGEMPAINDONESIA.COM Amiruddin, SH Kr. Tinggi menjelaskan bahwa Indonesia bukan Negara premanisme, juga bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan atau bukan Negara berdasarkan kekuatan finansial, tapi Indonesia adalah Negara hukum, maka tidak ada seorangpun yang kebal hukum di Negeri ini.


Dimana lagi per. S selaku pemilik Ruko memegang sebuah keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1941 K/Pdt/2015 yang menyatakan bahwa Ruko dengan luas 92 m2 yang beralamat di Jalan Pallantikan No. 12, Kelurahan Pandang Pandang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa adalah milik per. S selaku ahli waris Almarhum lel. ZSA sesuai amar putusan Mahkamah Agung.


Akibat dari tindakan sekelompok preman tersebut atas perintah dari lel. AKP dan mengesampingkan putusan Mahkamah Agung tersebut, per. S melaporkan kejadian itu ke Polres Gowa dengan perihal pengancaman Pasal 335 KUHPidana.


"Ketua DPP LSM Gempa Indonesia berharap kepada Kapolres Gowa agar dapat segera menangkap sekelompok preman yang sangat meresahkan warga Kabupaten Gowa, karena tindakan sekelompok preman dinilai dapat mencederai penegakan hukum di wilayah hukum Polres Gowa, dan akibat tindakan preman tersebut kini per. S dan anak anaknya dalam keadaan sakit karena trauma" tutupnya.

194 tampilan4 komentar

4 Comments


Guest
Oct 31, 2022

Jika Keberatan Silahkan Gugat Yang melelang Tanah/bangunan tersebut,Bahkan Pengadilan Bisa Membatalkan Sertifikat tersebut Karna di duga cacat hukum.

Like

Guest
Oct 31, 2022

YANG DIMAKSUD ''PEMILIK'' ADALAH YAITU ORANG YANG MAMPU MENJUKKAN BUKTI KEPEMIKAN ATAU MEMILIKI ALAS HAK YANG SAH. BERI TEMA SAJA AMBURADUL.

ATAU MAU MENGGIRING OPINI MASYARAKAT YA?

Like

Guest
Oct 31, 2022

Benar sekali yg saudara Amiruddin katakan bahwa indonesia ini bukan negara preman ttp negara ini dibangun berdasarkan hukum. Tetapi yg saya heran justru tindakan saudara Amiruddin ini bagaikan preman jalanan yg tdk mengerti sama sekali akan hukum. Klo sdr. Amiruddin paham akan ilmu2 hukum, dia pasti menyadari dan tau bahwa putusan itu bukan merupakan suatu alat bukti kepemilikan atas suatu obyek tanah. Tetapi yg merupakan bukti kepemilikan atas suatu obyek tanah yaitu burupa sertifikat hak milik (SHM) baca UU Pokok Agraria pak. Saya sarankan byk2 belajar lagi atau perbanyak referensi membaca undang2 ilmu hukum atau klo mau datang kesaya biar saya siapkan mentornya Gratis tdk pake bayar, biar tdk salah nantinya melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Jgn seperti sekarang anda melakukan…

Like
Guest
Oct 31, 2022
Replying to

tidak ada yang mengatakan bahwa putusan ma itu menjadi bukti kepemilikan atas tanah, kami menyatakan putusan ma itu menunjukkan siapa yang berhak atas tanah dan ruko no.12 tersebut berdasarkan pertimbangan hukum hakim agung dalam persidangan perdata antara pt.bank mega/suedy tahir dan zain saleh alwi.


semua produk hukum yang dihasilkan mulai dari risalah lelang, balik nama, pemecahan pada ujungnya akan sia-sia dikarenakan tindakan tersebut melawan hukum dan tidak sesuai dengan amar putusan ma tahun 2015 yang notabenenya keputusan hukum tertinggi.


belajar lagi pak kadir, banyak2 membaca, yurisprudensi putusan ma banyak kok di google. kami tunggu undangannya untuk diskusi terkait UUPA No. 5 tahun 1960

Like
bottom of page