LSM Gempa Indonesia Desak KPK dan Kejagung Audit Mantan Bupati Gowa: Soroti Seluruh Proyek dan WTP BPK Seakan Penyelamatan Proses Hukum.
- Ridwan Umar
- 28 Mei
- 2 menit membaca
LSM Gempa Indonesia Desak KPK dan Kejagung Audit Mantan Bupati Gowa: Soroti Seluruh Proyek dan WTP BPK.
Sul-sel , 28 Mei 2025 — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Gerakan Masyarakat Peduli Kebenaran Indonesia (Gempa Indonesia) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap mantan Bupati Gowa atas dugaan penyimpangan anggaran dan dugaan tindak pidana korupsi selama masa jabatannya.
Ketua Umum DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menyampaikan bahwa sejumlah proyek yang dijalankan di era kepemimpinan mantan bupati tersebut diduga tidak transparan dan sarat penyimpangan. Proyek-proyek seperti pembangunan Lapangan Syekh Yusuf, serta proyek pedestrian yang dikenal sebagai proyek bongkar pasang di sekitar Kantor Bupati Gowa, disebut tidak jelas peruntukan dan anggarannya.
"Proyek infrastruktur hanya difokuskan di pusat kota, sementara 17 kecamatan terutama di dataran tinggi sangat terabaikan, baik dari aspek jalan, air bersih, maupun layanan dasar lainnya," ungkap Amiruddin.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti temuan adanya miskin ekstrem dan kasus stunting di 18 kecamatan yang ironisnya menjadi bagian dari program 100 hari kerja bupati baru, yang semestinya menunjukkan perbaikan setelah masa kepemimpinan sebelumnya.
DPP LSM Gempa Indonesia juga mempertanyakan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konsisten memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa selama masa jabatan mantan bupati.
"Kami menduga ada praktik sistematis yang menutupi penyalahgunaan wewenang. Struktur kekuasaan di Kabupaten Gowa diduga dibangun sedemikian rupa hingga sulit bagi masyarakat dan LSM untuk mengakses informasi dan bukti, karena adanya dugaan keterlibatan dari berbagai lini pemerintahan," tegas Karaeng Tinggi.
Oleh karena itu, DPP LSM Gempa Indonesia secara resmi meminta KPK dan Kejagung untuk turun tangan melakukan audit investigatif dan penyelidikan menyeluruh, termasuk memeriksa aliran dana proyek, potensi mark-up anggaran, serta keterlibatan aktor-aktor birokrasi dalam praktik yang merugikan keuangan negara dan daerah.
"Kami siap memberikan data awal dan mendampingi proses hukum demi tegaknya keadilan di Kabupaten Gowa," pungkas Amiruddin.
MGI / Redaksi.
