Pernyataan Sikap Terbuka Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi

Pernyataan Sikap Terbuka Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi

MEDIAGEMPAINDONESIA.COM.

Gowa -- Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menyatakan sikap dengan tegas bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak bisa dikatakan aman-aman saja, karena situasi bangsa semakin diwarnai oleh ketidakadilan dan lemahnya penegakan hukum.

Menurutnya, akar persoalan ini bukan sekadar pada masyarakat, tetapi justru pada ulama-ulama kekuasaan yang seharusnya menjadi penopang kesejahteraan rakyat, yakni mulai dari pemerintah daerah (Bupati, Gubernur), DPR, Menteri hingga Presiden, serta aparat penegak hukum: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

“Bagaimana Indonesia bisa dikatakan aman, kalau keadilan hukum tidak berpihak kepada rakyat kecil, sementara pejabat dan penguasa leluasa melakukan pelanggaran tanpa proses hukum yang transparan? Rakyat marah karena mereka lapar, tidak sejahtera, dan merasa hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tegas Amiruddin.

BACA JUGA :

Fakta di lapangan semakin memperlihatkan bahwa aksi demonstrasi rakyat muncul di mana-mana, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, hingga kelompok masyarakat lainnya. Semua itu adalah bentuk kekecewaan yang mendalam terhadap pemerintah dan penegak hukum yang gagal memberikan keadilan serta kesejahteraan.

LSM Gempa Indonesia menilai bahwa:

1. Pemerintah telah lalai menjalankan amanah konstitusi untuk mensejahterakan rakyat.

2. DPR lebih banyak mementingkan kepentingan politik dan kelompok, ketimbang menyuarakan aspirasi rakyat.

3. Aparat penegak hukum – polisi, jaksa, dan hakim – kerap berkolaborasi bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan menekan rakyat.

4. Presiden dan Menteri gagal mengendalikan gejolak sosial yang kini semakin meluas.

Amiruddin menegaskan, Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja, sebab demokrasi yang semestinya menghadirkan keadilan sosial kini dipertanyakan legitimasinya.

“Jika penegakan hukum terus dipertontonkan dengan cara yang diskriminatif, maka jangan salahkan rakyat apabila gelombang perlawanan dan aksi demo semakin besar. Ini adalah jeritan hati rakyat yang sudah lama ditindas oleh kebijakan dan aparat hukum yang tidak adil,” pungkasnya.

LSM Gempa Indonesia menyerukan agar:

Pemerintah segera berbenah diri dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA

Aparat penegak hukum kembali kepada marwah konstitusi untuk menegakkan hukum dengan jujur, bersih, dan tidak diskriminatif.

DPR benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan wakil partai dan oligarki.

Presiden harus turun langsung mendengar jeritan rakyat, bukan sekadar menerima laporan yang penuh pencitraan.

“Indonesia tidak aman karena ulah penyelenggara negara sendiri. Maka, jangan lagi menutup mata dengan mengatakan semua baik-baik saja. Saatnya perubahan dilakukan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat,” tutup Amiruddin SH Karaeng Tinggi.

( MGI / Red.)