Lewat RDP ! DPP GEMPA INDONESIA Akan Bongkar Dugaan Jual Beli Alsintan & Pengecer Pupuk Bermasalah Di Gowa
- Ridwan Umar
- 4 Des 2025
- 2 menit membaca
Lewat RDP ! DPP GEMPA INDONESIA Akan Bongkar Dugaan Jual Beli Alsintan & Pengecer Pupuk Bermasalah Di Gowa
Gowa, Sulsel — Dinamika pertanian di Kabupaten Gowa kembali memanas. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Gempa Indonesia dalam waktu dekat akan resmi memasukkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kabupaten Gowa.
Langkah ini diambil setelah mencuatnya dua persoalan krusial yang disebut sangat merugikan petani, yakni dugaan jual beli alat mesin pertanian (alsintan) serta kinerja dan transparansi para pengecer pupuk subsidi di wilayah Gowa.
Waketum DPP Gempa Indonesia, Ari Paletteri, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari kelompok–kelompok tani di berbagai kecamatan. Dugaan atas praktik jual beli alsintan diduga melibatkan oknum tertentu yang menyalahgunakan distribusi bantuan pemerintah. Alsintan yang seharusnya menjadi alat bantu petani justru beredar sebagai barang dagangan, memaksa petani mengeluarkan biaya tambahan yang tidak seharusnya ada.
“Kami tidak bisa membiarkan bantuan negara diperdagangkan. Alsintan itu hak petani. Negara hadir untuk membantu, bukan untuk dijadikan lahan bisnis oknum tertentu,” tegas Ari.
Selain itu, Gempa Indonesia juga mendesak DPRD Gowa menggelar RDP khusus terkait pengecer pupuk subsidi, yang selama ini disebut tidak menjalankan tugas sesuai aturan. Ada laporan tentang distribusi yang lambat, tidak transparan, hingga dugaan permainan kuota yang membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu.
“Petani di Gowa membutuhkan kepastian. Pupuk itu kebutuhan mendesak, bukan barang mewah. Jika pengecer bekerja tidak sesuai SOP, maka harus dipanggil dan diperiksa,” tambah Ari.
Gempa Indonesia menilai bahwa DPRD Gowa sebagai lembaga kontrol publik wajib membuka ruang dialog, memanggil dinas terkait, distributor, pengecer, hingga kelompok tani untuk memastikan seluruh mata rantai distribusi berjalan bersih dan transparan.
RDP yang akan diminta DPP Gempa Indonesia ini diharapkan menjadi momentum pembersihan praktik-praktik curang di sektor pertanian, sekaligus menjadi tekanan moral bagi seluruh pihak agar kembali bekerja sesuai aturan.
“Kami ingin DPRD bergerak cepat. Ini menyangkut hajat hidup petani. Jangan ditunda, jangan diabaikan. Persoalan ini sudah lama kami pantau dan saatnya dibuka ke publik secara terang benderang,” tutup Ari Paletteri.
( Mgi / Ridwan U. )
