*Kepala Dusun Bontomanai Diduga Rangkap Jabatan Sebagai Satpol PP di Sekolah Dasar Bangka Bangkala*
Gowa 12 September 2024 – Kepala Dusun Bontomanai, Desa Julukanaya, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, diduga rangkap jabatan sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Bangka Bangkala. Dugaan ini memicu sorotan dari berbagai kalangan, mengingat rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai aparatur desa.
Arianto Amiruddin, S.Sos (waketum Lsm Gempa Indonesia) menyayangkan fenomena Rangkap jabatan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Gowa. Dinas terkait harus tegas menindaki Rangkap jabatan ini.
Menurut informasi yang dihimpun, kepala dusun tersebut selain menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat di tingkat dusun, juga aktif sebagai petugas keamanan sekolah di SD Bangka Bangkala. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga setempat tentang kemungkinan adanya konflik kepentingan serta berkurangnya fokus dalam menjalankan peran utama sebagai kepala dusun.
Oknum Kepala Dusun inisial (M) sekaligus bertugas sebagai Satpol PP sudah berlangsung sejak lama, dan ada pembiaran dari Pemerintah Desa Julukanaya dan Camat Biringbulu.
Sejumlah tokoh masyarakat Desa Julukanaya mengungkapkan keprihatinan mereka terkait rangkap jabatan ini. Mereka menilai hal ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik di dusun tersebut. "Kami berharap pemerintah desa maupun kecamatan segera turun tangan dan memberikan solusi yang tepat untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat," ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Camat harus segera turun mengecek bawahannya yang rangkap jabatan demi lancarnya pelayanan dan khusus Kepala Desa wajib evaluasi bawahannya yang tidak fokus dengan tugas pokok dan fungsinya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kecamatan Biringbulu maupun Kepala Desa Julukanaya terkait Rangkap jabatan yang diduga dilakukan oleh Oknum Kepala Dusun inisial (M). Masyarakat berharap ada langkah tegas untuk memastikan para aparatur desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tanpa konflik kepentingan.
Ridwan Umar
(MGI).
Comments