DPR Digaji 100 Juta, Tunjangan Rumah 50 Juta: DPP Gempa Indonesia Kritik DPR Hanya Jadi Stempel Pemerintah dan Katain Rakyat TOLOL
- Ridwan Umar
- 30 Agt 2025
- 2 menit membaca
DPP Gempa Indonesia Kritik DPR Hanya Jadi Stempel Pemerintah dan Katain Rakyat TOLOL
Makassar— Polemik terkait kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat setelah publik mengetahui besarnya gaji dan tunjangan yang diterima para wakil rakyat. Setiap anggota DPR digaji hingga Rp100 juta per bulan, ditambah tunjangan rumah mencapai Rp50 juta. Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan kinerja DPR yang dianggap hanya menjadi “stempel pemerintah” tanpa keberanian menyuarakan kegelisahan rakyat.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gempa Indonesia melalui Wakil Ketua Umum, Ari Paletteri, melontarkan kritik tajam terhadap DPR. Menurutnya, rakyat sudah muak melihat DPR yang seolah kehilangan fungsi pengawasan dan legislasi, justru tampil dengan citra hiburan semata.
“Haruskah DPR dibubarkan? Kalau kerja hanya melanggengkan kepentingan pemerintah, bukan membela rakyat, buat apa kita membiayai mereka dengan gaji ratusan juta? Jangan bisanya cuma mencela rakyat dengan kata-kata kasar seperti ‘tolol sedunia’, apalagi tampil berjoget-joget di ruang publik. Rakyat butuh solusi, bukan tontonan,” tegas Ari Paletteri.
BACA JUGA :
Sorotan juga diarahkan pada sejumlah anggota DPR yang berlatar belakang selebritas maupun pelawak. Menurut DPP Gempa Indonesia, keberadaan mereka justru semakin menjauhkan DPR dari wajah serius sebagai lembaga negara yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Kritik tajam pun dialamatkan kepada Ahmad Syahroni dan figur lain yang dinilai lebih sibuk membangun pencitraan dibanding menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil.
“Rakyat menunggu DPR bicara soal mahalnya harga kebutuhan pokok, soal lapangan kerja, soal pendidikan anak bangsa. Bukan malah menunjukkan sikap yang merendahkan rakyat sendiri. Ini pelecehan terhadap demokrasi,” tambah Ari.
DPP Gempa Indonesia menegaskan bahwa lembaga DPR harus melakukan evaluasi besar-besaran. Jika tidak mampu membuktikan diri sebagai wakil rakyat sejati, wacana pembubaran DPR bisa menjadi jalan keluar agar uang rakyat tidak terbuang sia-sia.
( Mgi/Rdj. )
