Dihantam Isu dan Pamplet Memalukan, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Desak Bupati Gowa Mundur
- Ridwan Umar
- 4 Mei
- 2 menit membaca
Dihantam Isu dan Pamplet Memalukan, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Desak Bupati Gowa Mundur
Gowa, Sulsel -- Gelombang tekanan moral terhadap kepemimpinan Bupati Gowa, Husniah Talenrang, kian menguat. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin S.H. Karaeng Tinggi, secara tegas mendesak agar Bupati Gowa mempertimbangkan mundur dari jabatannya menyusul beredarnya sejumlah pamplet bernada keras yang dinilai mencoreng marwah daerah.
Pamplet-pamplet tersebut terlihat dibawa oleh massa aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Gowa, hingga terpasang di kawasan Jalan Tumanurung. Isinya memantik kontroversi serius, di antaranya bertuliskan “Menolak Bupati Pezina melepas calon jemaah haji Kabupaten Gowa” serta “Bupati Gowa tidak punya Siri’”. Bahkan, dalam pamplet lain turut menyeret lembaga adat dan ulama dengan kalimat yang menyebut “tidak punya malu”.
Amiruddin menilai, penggunaan istilah “pezina” dalam konteks sosial budaya Bugis-Makassar, khususnya masyarakat Gowa, merupakan bentuk stigma paling rendah dan sangat merendahkan martabat seseorang.
“Bahasa seperti itu bukan sekadar kritik, tapi penghinaan yang menyentuh harga diri paling dalam. Ini bukan lagi isu biasa, ini menyangkut siri’—identitas utama orang Gowa,” tegasnya.
Ia mempertanyakan sikap Bupati Gowa yang hingga kini belum mengambil langkah hukum atas tudingan serius tersebut. Menurutnya, jika tuduhan itu tidak benar, seharusnya ada upaya keberatan atau pelaporan kepada aparat penegak hukum guna menjaga kehormatan jabatan dan nama baik daerah.
“Kalau tidak ada reaksi, publik bisa menilai macam-macam. Apa susahnya melapor? Ini bukan hanya soal pribadi, tapi juga menyangkut marwah pemerintah, lembaga adat, dan ulama yang ikut terseret,” lanjut Amiruddin.
BACA JUGA :
Lebih lanjut, ia menyoroti dampak sosial dari pembiaran isu tersebut. Menurutnya, ketika tuduhan seberat itu tidak dilawan secara hukum, maka akan menimbulkan persepsi bahwa budaya siri’ dan rasa malu di Gowa luntur.
“Kalau benar tidak punya rasa malu, lebih baik mundur. Jangan biarkan jabatan justru mempermalukan daerah dan menyeret lembaga adat serta ulama,” ujarnya tajam.
Di sisi lain, nama Zaenal Abidin Daeng Rate juga ikut menjadi sorotan setelah mengaku memiliki video yang diklaim berkaitan dengan dugaan tersebut. Ia bahkan menantang pihak terkait untuk melapor jika tudingan itu dianggap hoaks.
Menanggapi hal itu, Amiruddin mendesak agar Zaenal tidak sekadar melontarkan klaim di ruang publik.
“Kalau memang ada bukti, serahkan ke penegak hukum, DPRD, atau lembaga adat. Jangan membuat kegaduhan dengan tuduhan yang belum tentu benar. Ini bisa memecah masyarakat,” tegasnya.
Amiruddin juga meminta seluruh elemen, mulai dari DPRD Kabupaten Gowa, lembaga adat, ulama, hingga aparat penegak hukum, untuk tidak tinggal diam terhadap situasi yang dinilai telah merusak tatanan sosial dan kehormatan daerah.
Menurutnya, pembiaran terhadap narasi penghinaan di ruang publik justru akan memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan institusi daerah.
Sebagai penutup, Amiruddin mengingatkan kembali nilai luhur masyarakat Gowa:
"Siri’ adalah napas orang Gowa. Ketika rasa malu hilang, maka hilang pula kehormatan. Lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan harga diri."
Ia menegaskan, polemik ini harus segera diselesaikan secara terang dan bermartabat agar tidak terus menjadi bara dalam kehidupan sosial masyarakat Gowa tutupnya.
( Mgi/Rdj )
