1000 Guru Honorer Gowa Terabaikan? PEJUANG HONORER Ngadu ke DPR RI, Bongkar Kejanggalan Sistem!
- Ridwan Umar
- 5 jam yang lalu
- 2 menit membaca
1000 Guru Honorer Gowa Terabaikan? PEJUANG HONORER Ngadu ke DPR RI, Bongkar Kejanggalan Sistem!
Gowa, Sulsel – Nasib kurang lebih 1.000 guru honorer di Kabupaten Gowa kini berada di ujung ketidakpastian. Harapan untuk mendapatkan kejelasan status dan kesejahteraan semakin menipis, seiring kebijakan Pemerintah Daerah Gowa yang dinilai tidak memberikan solusi konkret bagi para tenaga pendidik tersebut.
Sosok Ari Paletteri ( Waketum DPP Gempa Indonesia ) yang dikenal sebagai pejuang honorer Gowa selama dua tahun terakhir, kembali mengambil langkah tegas dengan membawa persoalan ini ke Komisi II DPR RI. Langkah ini disebut sebagai upaya terakhir demi memperjuangkan nasib para guru honorer yang hingga kini belum terakomodir dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BACA JUGA :
Dalam penyampaiannya, Ari Paletteri mengajukan sejumlah tuntutan penting, di antaranya:
1.Mendesak dilakukannya pengawasan dan investigasi terhadap permasalahan data honorer.
2.Meminta fasilitasi koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara.
3.Mendorong lahirnya solusi kebijakan terkait pengangkatan PPPK bagi guru honorer.
Menurut Ari, kondisi yang dialami para guru honorer ini sangat ironis. Pasalnya, mereka tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan bahkan menerima sertifikasi, namun justru tidak terdata dalam sistem Badan Kepegawaian Negara.
BACA JUGA. :
“Ini sangat mengganggu pikiran kami. Bagaimana mungkin guru yang jelas-jelas mengabdi dan terdata di sistem pendidikan, justru tidak diakui dalam sistem kepegawaian negara. Ada keanehan dalam sistem ini,” ungkap Ari.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya, mulai dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Gowa hingga audiensi dengan BKPSDM Gowa untuk difasilitasi ke BKN. Namun, seluruh langkah tersebut dinilai tidak membuahkan hasil.
“Seolah-olah pemerintah daerah tidak memiliki niat serius untuk membahas persoalan ini. Bahkan cenderung mengabaikan teman-teman honorer yang belum tercover PPPK,” tegasnya.
(DPP) Gempa Indonesia menyuarakan harapan besar kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Mereka mendesak adanya keadilan dan kepastian status bagi para guru honorer di Kabupaten Gowa yang telah lama mengabdi tanpa kejelasan nasib.
Dari 1000 Guru Honorer, diantaranya Guru Paud, Guru SD dan Guru SMP tersebar diwilayah 18 Kecamatan, Kabupaten Gowa.
DPP Gempa Indonesia menilai, negara tidak boleh menutup mata terhadap pengabdian para guru honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan di daerah. Kebijakan yang adil dan transparan sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi tenaga pendidik yang merasa dipinggirkan oleh sistem.
ini ujian bertubi-tubi bagi Guru Honorer, sedangkan pemerintah diharapkan menjamin keadilan bagi seluruh tenaga honorer di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gowa.
( Mgi / Ridwan )
