top of page
  • Gambar penulisRedaksi Media Gempa

Pembebasan Lahan Bendungan Jenelata Dinilai Tak Transparan, Diduga Dibayar Sesuai Pesanan Orang Tertentu.

MEDIAGEMPAINDONESIA.COM, GOWA -Pembebasan lahan Untuk Proyek strategis Nasional (PSN) menggunakan anggara sebesar 4,1 triliun dan membutuhkan lahan seluas 2.722 hektare.


Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Indonesia Amiruddin,SH.Karaeng Tinggi memastikan terkait pembebasan lahan lahan pasti bermasalah.


Karaeng Tinggi berharap kepada Kanwil BPN , BPN Gowa dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) harus berhati-hati dalam pembebasan lahan , jangan rakyat dipaksa berhadapan dengan aparat penegak hukum.


Terkait pembebasan lahan Bendungan Jenelata pada hari Senin tanggal 2 Juni 2024 Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia bersama tim hukum (Andi Kamaluddin ) dan beberapa tokoh masyarakat mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ)


Kedatangannya dilayani oleh bagian aset , dari hasil pertemuan klarifikasi tentang keresahan sebagian mayarakat yang lokasinya terkena perencanaan Bendungan Jenelata yang belum terbayarkan , bahkan terungkap pula sesuai penjelasan dari Pihak pompengan bahwa, memang ada kesalahan pembayaran sebab dari 500 bidang yang sudah terbayar terdapat 85 bidang tidak termasuk perencanaan atau bukan, prioritas untuk di bayarkan melainkan Orang yang yang tertentu.


Bagian aset Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang menjelaskan bahwa Bendungan Jenelata itu bukan Proyek Strategis Nasional (PSN) pihak balai hanya membayarkan lahan sesuai kebutuhan dan itupun harus diajukan ke Kementerian PU untuk pembayaran sesuai kebutuhan artinya pembebasan lahan Bendungan Jenelata dilakukan secara bertahap.


Pembangunan Bendungan Jenelata terletak di tiga Desa yaitu Desa Tanakaraeng, Pattalikang dan Desa Pencongloe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa ,luas lahan 1.722 Hektare .


Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia berharap agar panitia pembebasan lahan Bendungan Jenelata , tidak ada yang di prioritaskan karena anggaran yang diduga adalah anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat ( PU/PR )


Lanjut Karaeng Tinggi, terkait harga tanah permeter pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) sebagai pembayar harus transparan dan untuk BPN Kabupaten Gowa harus lebih berhati-hati lebih teliti terkait dokumen lahan dan transparan masalah pembayaran lahan tersebut tutupnya.


Mgi/ Ridwan


80 tampilan0 komentar

Kommentare


bottom of page