Isu Perselingkuhan Bupati Gowa Mempermalukan Rakyat Bugis Makassar Khususnya Rakyat Gowa.
- Ridwan Umar
- 12 Apr
- 2 menit membaca
Isu Perselingkuhan Bupati Gowa Mempermalukan Rakyat Bugis Makassar Khususnya Rakyat Gowa.
Gowa – Viralnya isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Husniah Talenrang dengan Basri Kajang (Ombas), mantan Konsultan Politik nya menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Isu tersebut dinilai telah mempermalukan Rakyat Bugis Makassar khususnya rakyat Gowa serta mencederai nilai-nilai adat, moral, dan norma agama yang dijunjung tinggi masyarakat Bugis-Makassar.
Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menegaskan bahwa terlepas dari benar atau tidaknya isu tersebut, keberadaannya di ruang publik telah menjadi aib yang sangat memalukan bagi Kabupaten Gowa.
“Perempuan atau laki-laki yang menjabat sebagai Bupati di Gowa tidak boleh diisukan melakukan hal seperti itu. Ini mencoreng nama daerah yang dikenal menjunjung tinggi adat budaya siri’ . apalagi Bupati Gowa adalah perempuan." tegasnya.
BACA JUGA :
Menurut Amiruddin, tudingan yang beredar luas di media online dan media sosial terkait dugaan hubungan terlarang tidak pantas antara kepala daerah dan sopirnya ,merupakan sesuatu yang tabu bagi masyarakat Gowa. Ia menilai, isu tersebut tidak hanya menyangkut pribadi, tetapi juga menyentuh kehormatan kolektif masyarakat.
Ia juga mempertanyakan sikap Husniah Talenrang yang hingga kini belum mengambil langkah hukum atas pemberitaan yang beredar. Menurutnya, jika isu tersebut tidak benar, seharusnya segera dilaporkan sebagai pencemaran nama baik atau melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Aneh, kenapa tidak ada laporan? Baik dari Bupati sendiri, suaminya sebagai pihak yang dirugikan, maupun dari pihak Basri Kajang atau keluarganya. Padahal isu ini sangat serius, menyangkut moral, asusila, dan merupakan delik aduan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amiruddin menilai bahwa dugaan perselingkuhan, jika benar terjadi, merupakan pelanggaran terhadap norma sosial, norma moral, norma adat dan budaya, serta norma agama. Hal tersebut juga berpotensi menjadi pelanggaran etika jabatan yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Gowa.
Ia juga menyoroti adanya upaya dari sejumlah media online yang dinilai mencoba mengaburkan substansi isu dengan berbagai narasi lain, namun tidak mampu meredam reaksi publik di media sosial yang terus berkembang.
Gelombang reaksi masyarakat bahkan telah memicu aksi demonstrasi pada Selasa, 6 April 2026, di depan Kantor Bupati Gowa dan DPRD Kabupaten Gowa. Para pendemo mengaku malu atas isu yang menyeret nama orang nomor satu di daerah mereka. Sebelumnya, LSM Insani Indonesia juga telah mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kabupaten Gowa terkait persoalan tersebut.
Menurut Amiruddin, sikap diam yang ditunjukkan oleh Husniah Talenrang justru memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Diamnya Bupati seakan menimbulkan tanda tanya di publik. Apakah tidak merasa malu, atau justru ada kebenaran dari isu tersebut? Ini yang harus dijawab dengan langkah hukum, bukan diam,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebagai kepala daerah, Bupati Gowa bukanlah figur biasa, melainkan tokoh publik yang berasal dari keluarga terpandang dan memiliki latar belakang yang dihormati di masyarakat. Oleh karena itu, sikap dan tindakan harus mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya yang dijunjung tinggi.
Amiruddin pun mendesak agar Husniah Talenrang segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan nama baiknya.
“Kami malu sebagai masyarakat Gowa. Kami mendesak agar Bupati segera melapor jika ini fitnah. Namun jika benar, maka harus ada tanggung jawab moral kepada rakyat,” ujarnya.
Ia menutup dengan mengingatkan pentingnya menjaga nilai siri’ sebagai identitas masyarakat Gowa.
“Orang Gowa hidup dengan siri’. Lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan harga diri. Karena ketika siri’ jatuh, maka runtuh pula kehormatan,” pungkas Amiruddin
( Mgi / Redaksi.)
Tags :
Komentar