Hukum Bukan Lagi Panglima, Rakyat Dibungkam Selama Satu Dekade, Hukum Alat Penguasa,Tajam Kebawah Tumpul Keatas.

Hukum Bukan Lagi Panglima, Rakyat Dibungkam Selama Satu Dekade, Hukum Alat Penguasa,Tajam Kebawah Tumpul Keatas.

MEDIAGEMPAINDONESIA.COM.

Makassar, Sulsel -- Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menilai bahwa penyebab utama terjadinya insiden demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah adalah karena hukum di Indonesia tidak lagi menjadi panglima. Menurutnya, selama sepuluh tahun terakhir rakyat hidup dalam tekanan, hak masyarakat dirampas, sementara kebijakan pemerintah justru membuat rakyat semakin was-was dan kehilangan rasa aman.

Amiruddin menegaskan bahwa hukum telah dikuasai oleh penguasa dan dijadikan alat kekuasaan, bahkan institusi kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat kini justru berperan layaknya bodyguard politik.

Korupsi yang merajalela menjadi bukti lemahnya penegakan hukum. Ia mencontohkan sejumlah kasus besar yang mencoreng wajah hukum Indonesia, mulai dari kasus Irjen Teddy Minahasa, Ferdy Sambo, Ketua KPK Firli Bahuri, hingga tragedi pembunuhan enam anggota Laskar FPI di KM 50.

“Semua ini menunjukkan bahwa terlalu banyak penegak hukum yang justru melanggar hukum. Kepercayaan rakyat runtuh,” ujar Amiruddin.

Ia juga menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tidak memberikan ketenangan bagi rakyat. Sejumlah kebijakan justru memicu keresahan, seperti tanah yang tidak dikuasai dua tahun dirampas negara, rekening yang tidak aktif dua bulan langsung diblokir, hingga adanya amnesti dan abolisi bagi koruptor.

BACA JUGA

Selain itu, praktik intervensi kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah juga menjadi perhatian serius. Menurut Amiruddin, dalam Pilkada serentak Bupati, Wali Kota, dan Gubernur, kepolisian justru berperan sebagai alat kekuasaan dengan istilah “Parcok”.

Tidak hanya itu, tuntutan purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran tidak diakomodir oleh Presiden maupun DPR RI. Sementara itu, DPR justru dinaikkan gajinya dan tunjangan di tengah banyaknya persoalan rakyat, termasuk belum tuntasnya polemik ijazah Presiden Joko Widodo.

Amiruddin menegaskan bahwa semua kebijakan negara berada di tangan Presiden, namun Presiden Prabowo dinilainya gagal menggunakan hak dan kewenangannya untuk menyejahterakan rakyat.

“Faktanya, rakyat semakin tidak tenang. Rekening diblokir hanya karena tidak aktif beberapa bulan, koruptor semakin merajalela, pajak dinaikkan, sementara penegakan hukum semakin tidak adil,” tegasnya.

Atas kondisi ini, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia mendesak Presiden Prabowo untuk segera bersikap tegas, mencopot Kapolri dan melakukan reshuffle kabinet demi mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.

( MGI / Red.)