Ketua DPP LSM Gempa Indonesia Menanggapi Isu Sesat Pilkada Gowa dan Takalar Periode 2024-2029.

WWW.MEDIAGEMPAINDONESIA.COM

Gowa 24 Agustus 2024~

Ketua DPP LSM Gempa Indonesia mengungkapkan keprihatinannya terkait banyaknya LSM, wartawan, dan akademisi yang diduga memberikan edukasi menyesatkan kepada masyarakat mengenai Pilkada Gowa dan Takalar.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul narasi yang menyatakan bahwa calon bupati Gowa dan Takalar yang saat ini mencalonkan diri seolah-olah sudah pasti menjadi pemenang, bahkan diisukan bahwa pemilihan Bupati Gowa dan Takalar hanya melawan kotak kosong. Dan apabila ada calon lain dianggap hanya sebagai "calon boneka." Menurut Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, pandangan ini sangat merugikan proses demokrasi yang seharusnya berjalan adil dan terbuka untuk semua calon.

"Hal ini harus dibantah, Gowa dan Takalar bukan milik perorangan, bukan milik segelintir orang, dan bukan pula milik para penguasa yang berupaya membangun dinasti baru. Kita tidak boleh membiarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) untuk memaksakan salah satu calon bupati periode 2024-2029," tegas Ketua DPP LSM Gempa Indonesia.

Lebih lanjut, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia juga menyoroti adanya isu bahwa beberapa calon bupati tidak jadi maju dalam Pilkada karena adanya dugaan intervensi dari aparat penegak hukum. “Jika benar ada calon yang tidak jadi maju karena takut diproses hukum jika memaksakan diri, ini menandakan bahwa hukum kita telah dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Apakah ini cerminan dari hukum di Indonesia saat ini?” tambahnya.

Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menyerukan agar semua pihak, termasuk LSM dan media, bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat. “Cara-cara ini, jika dibiarkan berlanjut, bisa jadi akan merusak demokrasi kita. Pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan KPU harus ditegakkan tanpa memihak, dan ada sanksi yang jelas bagi mereka yang sengaja menyesatkan rakyat,” pungkasnya.

Dengan adanya pernyataan ini, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia berharap masyarakat tetap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat atau menyesatkan terkait Pilkada Gowa dan Takalar. Pemilihan umum adalah hak rakyat, dan setiap suara harus dihargai dan dihormati demi terciptanya pemerintahan yang benar-benar demokratis tutupnya.

MGI/Ridwan Jaga