Joget Gemoy DPR , Menari di Atas Luka Rakyat ,Terjadi Aksi Demo Yang Menelan Korban Dan Kerugian Negara.

Joget Gemoy DPR , Menari di Atas Luka Rakyat ,Terjadi Aksi Demo Yang Menelan Korban Dan Kerugian Negara.

MEDIAGEMPAINDONESIA.COM.

Jakarta – Insiden pecahnya aksi demonstrasi di berbagai provinsi di Indonesia dinilai sebagai bentuk akumulasi kekecewaan rakyat terhadap perilaku para pemimpin dan wakilnya.

Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menyebut salah satu pemicu kemarahan publik adalah aksi Joget Gemoy yang dilakukan anggota DPR RI di gedung parlemen, serta seringnya aksi serupa ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto di depan publik.

Menurut Amiruddin, joget tersebut dianggap sebagai olok-olok terhadap penderitaan rakyat yang sedang dililit kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran.

“DPR menari di atas luka rakyat. Mereka bersorak dan bergoyang karena naiknya tunjangan dan gaji DPR, sementara rakyat harus berjuang mencari makan,” tegasnya.

Amiruddin menilai, fenomena “Joget Gemoy” hanyalah simbol dari kemewahan para elit yang duduk nyaman di kursi empuk ber-AC di Senayan, sementara di luar sana jutaan rakyat terjerat masalah ekonomi dan hukum.

Lebih jauh, Amiruddin menyebut bahwa kebijakan pemerintah justru memperburuk penderitaan rakyat, di antaranya:

1.Pemblokiran rekening bank bila tidak aktif dua bulan,

2.Penyitaan tanah rakyat bila tidak dikelola dua tahun,

3.Kenaikan pajak hingga 200-300 persen,

4.Penegakan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,

5.Tuntutan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran,

6.Pernyataan Menteri Keuangan bahwa guru adalah beban negara,

7.Tidak tuntasnya kasus kematian 6 orang anggota FPI di KM 50,

8.Tidak jelasnya proses hukum kasus pagar laut.

9.Pemberian amnesti dan abolisi kepada kelompok tertentu,

10.Tidak tuntasnya kasus ijazah Presiden ke-7 Jokowi yang seolah dilindungi.

“Sudah sepuluh tahun rakyat dibungkam, hidup dalam diskriminasi hukum, kekayaan negara hanya berputar di lingkaran elit, sementara rakyat jelata terus ditindas.

Persyaratan pendidikan pun dipersulit sehingga banyak anak bangsa terhalang menggapai cita-cita,” ungkap Amiruddin.

Ia juga menyoroti semakin besarnya kesenjangan hukum yang membuat polisi, jaksa, dan hakim dinilai tidak lagi menjalankan amanah keadilan. Tak heran, kata Amiruddin, demonstrasi mahasiswa maupun rakyat kini semakin keras dengan sorakan kebencian terhadap aparat penegak hukum.

“Rakyat sudah muak atas tingkah laku aparat dan para pemimpin. Joget Gemoy DPR dan Presiden hanyalah gambaran nyata bahwa elit negeri ini tidak lagi peduli pada jeritan rakyat kecil,” tambahnya.

Sebagai solusi, Ketua DPP LSM Gempa Indonesia meminta agar Presiden dan DPR segera menghentikan kebijakan yang menindas dan mengembalikan arah pembangunan serta penegakan hukum kepada kepentingan kerakyatan.

“Negara ini hanya akan damai bila hukum benar-benar menjadi panglima, dan kebijakan berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan,” tutup Amiruddin.

( MGI / Red.)