top of page
  • Redaksi Media Gempa

Oknum Polisi Terbukti Melakukan Kejahatan Melanggar UU Migas Sesuai Putusan Hakim.


MEDIAGEMPAINDONESIA.COM, -

Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddi.S.H., Kr.Tinggi angkat bicara terkait putusan nomor 776/ Pid.SUS/ 2022/PN.Mks, yang melibat kan di duga anggota polisi yang berinisial (IR) dengan Putusan Nomor 775Pid.SUS/2022/PN.Mks.-

Dan terdakwa yang berinisial (RL), yang Pekerjaan sebagai buruh harian lepas, dengan Keputusan Nomor 777Pid.SUS/2022/PN.Mks,-

Dan terdakwa yang berinisial (HL), yang dimana bekerja sebagai sopir , dengan putusan perkara Nomer 777pid.SUS/2022/PN. Mks, -.


Ketiga terdakwa tersebut yang sudah di vonis masing masing dengan hukuman 3 bulan penjara dan dengan denda Rp.5.000.000(Lima juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan kasus terkait kejahatan terhadap Undang undang minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian Nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Hal itu konsideran Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas tersebut telah jelas memberikan penekanan tentang betapa strategisnya posisi minyak dan gas bumi bagi perekonomian negara.


Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia menduga bahwa keputusan ke tiga orang terdakwa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum masing masing 5 (Lima) bulan penjara denda masing masing 10 (sepuluh) juta rupiah dan vonis oleh Majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan hukuman masing sehingga 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp.5.000.000( Lima juta rupiah) sangat jauh dari kehendak Undang undang dan peraturan yang mengatur tentang bahan bakar minyak dan gas bumi artinya tuntutan Jaksa Penuntut umum dan vonis majelis hakim tidak memberikan efek jera terhadap pelaku yang dapat merugikan keuangan Negara dan yang menyensarakan rakyat.


Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia Amiruddin.SH Kr.Tinggi menjelaskan kepada awak media dini hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 saat ditemui dikantornya bahwa, Jaksa Penuntut umum yang menuntut ke tiga orang terdakwa masing masing 5 ( Lima) bulan penjara denda Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan divonis oleh Majelis hakim masing masing 3 (tiga) bulan penjara denda 5 juta rupiah dapat diduga dan mencurigakan ada apa jaksa penuntut umum selaku pengacara Negara??? Dan ada apa pertimbangan majelis hakim yang menyidangkan perkara ini pada pengadilan Negeri Makassar yang memberikan hukum seragam namun peranannya masing masing berbeda ???. Amiruddin penuh tanya.


Dijelaskan lagi oleh Amiruddin bahwa setelah membaca putusan majelis hakim ke tiga orang terdakwa tersebut yang cenderung seragam putusannya, seragam tuntutan dan dendanya oleh jaksa penuntut umum namun ketiga orang terdakwa berbeda beda peranannya dalam melakukan kejahatan mengangkut menimbun,menjual dan mengisi BBM jenis Solar di beberapa SPBU ribuan ton dan menjual kembali BBM tersebut, sangatlah keliru kalau tuntutan dan denda Jaksa Penuntut umum dan putusan majelis hakim seragam dan dimana dan kenapa pemilik SPBU yang mengisi dumk Truk Solar melebihi kapasitas tidak dijadikan tersangka oleh penyidik krimsus polda Sulawesi Selatan .


Lanjutkan Kr.Tinggi, bahwa terdakwa HL peranannya pemilik mobil dan sopir, RL sebagai penyewa mobil dan IR yang diduga seorang oknum polisi sebagai pemodal, maka sangat tidak relevan apabila ketiga orang pelaku kejahatan yang peranannya berbeda mendapat tuntutan dan vonis yang sama,namun sedikit Lsm Gempa Indonesia mengapresiasi putusan tersebut karena dalam diktum putusan menyita barang bukti satu unit mobil dumk Truk yang sudah di modifikasi khusus untuk angkut bahan bakar minyak jenis Solar dirampas oleh Negara.


Ditambahkan lagi oleh Amiruddin,bahwa minyak (Solar) diperoleh dari mana kalau bukan dari SPBU, setidaknya SPBU mengikuti peraturan perundang undangan BBM bersubsidi setiap mengisi dumptruk, berkapasitas bahan bakar minyak yang ditampung oleh satu unit dumpTruk, seharusnya pemilik SPBU juga harus dijadikan tersangka selaku ikut serta melakukan kejahatan yang melanggar Undang undang migas, dengan dugaan mafia hukum ini, LSM GEMPA INDONESIA akan melaporkan kasus ini tuturnya.

Ketua DPP Lsm Gempa Indonesia berharap agar Kejaksaan Agung Republik indonesia,Badan Pengawas hakim/Komisi Yudisial dan Kapolri segera memproses oknum mafia penegak hukum yang menangani kasus kejahatan BBM bersubsidi jenis solar di Sulawesi Selatan tutupnya.




Akmal.

221 tampilan0 komentar